Menuju Situs Terbaru: Rapat

Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PPLS 2014)

KEMISKINAN MAKRO 
Konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) 
“Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran)” 
Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan, yang diperoleh dari hasil survei 
 
Kemiskinan Mikro 
Data kemiskinan mikro adalah data lengkap keterangan sosial ekonomi setiap individu rumah tangga sasaran, termasuk nama dan alamat untuk mengakses ybs dalam rangka pelaksanaan program perbaikan kesejahteraan. 
Dulunya data mikro diperoleh melalui proses administrasi (registrasi) oleh KementerianLembaga/SKPD masing-masing pengelola program program pengendalian kemiskinan. 
Sejak 2005 data terkoordinir di TNP2K/Menko Kesra, yang diperoleh melalui survei : 
- PSE 2005 
- PPLS 2008 
- SPDKP (PKH) 2008 
- PPLS 2011 
 
<img border="0" height="487" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJhvCheWhiLUzN3-2VdQmosr-amdFn97uPwPdluX0LDExf5fIv_QkG_qwXuGkcrSIX6g2knKT2uBjpG3T32vpNcYWy342lr8B9uvuxaWuls93P8c1oucdiy6ImRzHJINyhR3tXNai9XaI/s1600/F1.jpg" width="640" /> 
 
<img border="0" height="387" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLSuxeUXGIgVRxKYtzCbpc95-m3ZT0s7froFcwKaUv_i6vSUv6ST5ughM_0QqxRE15n6tsiVCeql6pEPt2xWUv71WfkUdmKZz9FXCmUo_bIQ44Uy-q5hlHGP8kqImhx6WUkRhTQBrOaf4/s1600/F2.jpg" width="640" />
 
Mengapa Konsultasi Publik? 
 
Mempertajam Ketepatan Sasaran 
Mengurangi kekurangcakupan (exclusion error) dan kebocoran (inclusion error) dan mengakomodasi perubahan karakteristik rumah tangga akibat perubahan sosial-demografi 
Meningkatkan Partisipasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat 
Hasil studi menunjukan bahwa ‘local targeting’ meningkatkan kepuasan atas data dan juga kepemilikan (ownership). 
Mengakomodasi Kearifan Lokal. 
Mengakomodasi upaya penetapan sasaran yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk program inisiatif daerah dan kearifan lokal. 
Model Pelibatan Pemda dan Masyarakat dalam Pemutakhiran BDT  
Pemerintah daerah dan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam proses penyusunan BDT sehingga mereka dapat melakukan mekanisme pemutakhiran BDT secara berkala (dinamis). 
 
Tugas dan Fungsi Fasilitator 
<ol>
<li>Bertanggung jawab terlaksananya FKP tingkat dusun/RW, </li>
<li>Memandu diskusi tentang daftar calon RTS,</li>
<li>Memandu identifikasi RTS prelist awal</li>
<li>Menampung usulan calon RTS tambahan,</li>
<li>Meminta pengesahan berita acara FKP oleh peserta, Kepala Dusun/RW, dan Lurah/Kades.</li>
</ol>
 
Kompetensi Seorang Fasilitator 
<ol>
<li>Kompetensi dasar calon fasilitator adalah berpendidikan minimal D4/S1,</li>
<li>Berdasarkan pengalamannya calon fasilitator sudah biasa berbicara di hadapan umum,</li>
<li>Mengenal sosial budaya masyarakat sekitar wilayah,</li>
<li>Memiliki kompetensi khusus menyelenggarakan forum konsultasi publik berdasarkan penilaian trainers dalam pelatihan yang diselenggarakan BPS</li>
<li>Menyanggupi menyelesaikan tugas sebagai fasilitator dengan disiplin, kooperatif, dan penuh tanggung jawab.</li>
</ol>
 
Peran Sentral TKPK Daerah dalam Konsultasi Publik 
<ol>
<li>Sebagai focal point dan koordinator dalam pelaksanaan konsultasi publik di wilayah administratifnya</li>
<li>Memastikan data kemiskinan daerah terintegrasikan dalam daftar awal rumah tangga untuk konsultasi publik</li>
<li>Mengkoordinasikan perangkat pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan untuk melaksanakan konsultasi publik di tingkat masyarakat</li>
<li>Menetapkan dan mengesahkan dokumen hasil konsultasi publik (daftar rumah tangga dan berita acara) di wilayah adminstratifnya.</li>
<li>Memastikan dokumen hasil konsultasi publik tersebut terkirimkan kepada Pusat untuk selanjutnya menjadi acuan dalam pendataan dalam PPLS </li>
</ol>
 
Studi menunjukkan laju penurunan kemiskinan berlangsung lebih cepat di daerah yang telah memiliki TKPK Daerah 
 
BERBAGI TANGGUNG JAWAB DI ANTARA PEMANGKU KEPENTINGAN 
Pemerintah Pusat: Desain Metodologi 
Kemendagri: Instruksi Pelaksanaan Konsultasi Publik 
BPS: Pendataan 
Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) : Supervisi Lapangan 
Desa & Masyarakat: Konsultasi Publik 
 
DENGAN DEMIKIAN KITA DAPATKAN BASIS DATA TERPADU YANG LEBIH BERKUALITAS DAN LEBIH DIPERCAYA MASYARAKAT UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL 
===== 
 
Pimpinan Sidang/Rapat 
 
Ketua : Wakil Walikota Banjarmasin 
Moderator : Sekretaris  Bappeda Kota Banjarmasin 
Pencatat : Staf BAPPEDA (Noor Aniah) 
 
Peserta Rapat    : 
1. Wakil Walikota Banjarmasin 
2. Bappeda Kota Banjarmasin 
3. TKPK Kota Banjarmasin   
4. Camat Sekota Banjarmasin 
5. Lurah Sekota Banjarmasin 
6. BPS Kota Banjarmasin 
        
Kegiatan Rapat    : 
1. Pembukaan, dibuka Wakil Walikota Banjarmasin 
2. Arahan BPS   
3. Diskusi oleh peserta rapat 
4. Penutup 
5. Bahan Rapat terlampir. 
===== 
<div style="text-align: center;">
<img border="0" height="408" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrRVa1B9yi5Gt94Oc-Rhq9qCQ0HGidUS7pOug1XNoi0yznsW1by417bDs6taBVjhEQAVGeQyUhZPUWsBBe2cD-AaQi4_pOWDaz3xcY1fMokXQRjBu7FI5tjXFZbe5iivk3JTW3dEnBS34/s1600/Peta+Kota+Banjarmasin.PNG" width="640" /></div>
 
<div style="text-align: center;">
BAPPEDA Kota Banjarmasin</div>

KEMISKINAN MAKRO Konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) “K...

Baca selengkapnya »

Sosialisasi Permendagri SIPD Nomor 8 Tahun 2014 (Rapat Koordinasi SIPD Provinsi Kalimantan Selatan)

<div style="text-align: center;">
Rapat Koordinasi</div>
<div style="text-align: center;">
Sosialisasi Kebijakan dan Bimbingan Teknis</div>
<div style="text-align: center;">
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)</div>
<div style="text-align: center;">
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan</div>
 
Banjarmasin, 20 Mei 2014 - Rapat Koordinasi Sosialisasi Kebijakan dan Bintek Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), pada hari Senin s/d Rabu, 19 - 21 Mei 2014 bertempat di "A" Hotel yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat, Banjarmasin - Kalimantan Selatan dilaksanakan oleh Ditjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan Pemetaan Ketersediaan Objek Data dan Pengelompokan Data Menurut SKPD yang dilakukan sebagai persiapan untuk memulai proses pengumpulan dan pengisian data. 
 
Pengumpulan dan pengisian data dilakukan oleh koordinator bidang dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA yang secara berkelanjutan / kontinyu(continue) dari bulan Maret sampai dengan Desember tahun berjalan. Pemanfaatan data SIPD sebagian diantaranya adalah (1) Publikasi keberhasilan pembangunan daerah; (2) Salah satu rujukan dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah; (3) Salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah; serta (4) Publikasi SIPD Nasional. 
 
Adapun Narasumber dalam Rakor tersebut berasal dari Ditjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI dan Pusat Data dan Informasi Komtel Kementerian Dalam Negeri RI dengan penyampai materi adalah Budi Harsoyo, M.Si dan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan yang diikuti oleh Bappeda seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan. (@WZ) 
===== 
 
Sehubungan dengan telah ditetapkannya <a href="http://bangda.kemendagri.go.id/PRODUK%20HUKUM/Permendagri/PERMENDAGRI%20SIPD%20-%20NOMOR%208%20TAHUN%202014.pdf" target="_blank">Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014</a> tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, dengan hormat diberitahukan kepada Saudara Gubernur dan Saudara Bupati/Walikota beberapa hal sebagai berikut : 
 
<ol><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuV8YCPXQa30Xca5JSHC2wMHI4igmgiMe7VcXoNEPM3xxZCaBkAPgGDx7c_R46d5x2dDIbk_MMkZ_B-P_War3NYGC5ElvZHRQOn_yj5NYSCrnCOGmsjLITIVaHNrdIX4p_GTCubrVkx2ak/s1600/SIPD_Permendagri_No_8_Tahun_2014.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuV8YCPXQa30Xca5JSHC2wMHI4igmgiMe7VcXoNEPM3xxZCaBkAPgGDx7c_R46d5x2dDIbk_MMkZ_B-P_War3NYGC5ElvZHRQOn_yj5NYSCrnCOGmsjLITIVaHNrdIX4p_GTCubrVkx2ak/s1600/SIPD_Permendagri_No_8_Tahun_2014.jpg" width="295" /></a>
<li><a href="http://bangda.kemendagri.go.id/PRODUK%20HUKUM/Permendagri/PERMENDAGRI%20SIPD%20-%20NOMOR%208%20TAHUN%202014.pdf" target="_blank">Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014</a> tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan tindak lanjut dari pasal 152 ayat (1) <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt512f0f27a2aef/node/19786" target="_blank">Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004</a> tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 13 <a href="http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2010/11/12/p/e/permen_no.54-2010.zip" target="_blank">Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010</a> tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;</li>
<li>Dengan ini telah ditetapkannya <a href="http://bangda.kemendagri.go.id/PRODUK%20HUKUM/Permendagri/PERMENDAGRI%20SIPD%20-%20NOMOR%208%20TAHUN%202014.pdf" target="_blank">Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014</a> ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan;</li>
<li>Diminta bantuan saudara untuk turut mensosialisasikan <a href="http://bangda.kemendagri.go.id/PRODUK%20HUKUM/Permendagri/PERMENDAGRI%20SIPD%20-%20NOMOR%208%20TAHUN%202014.pdf" target="_blank">Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014</a> tentang Sistem informasi Pembangunan Daerah kepada para SKPD terkait dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan, pengisian, evaluasi serta pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah melalui aplikasi Sistem Informasi Pembangunan daerah (SIPD) pada aplikasi online www.sipd.bangda.kemendagri.go.id;</li>
<li>Salinan <a href="http://bangda.kemendagri.go.id/PRODUK%20HUKUM/Permendagri/PERMENDAGRI%20SIPD%20-%20NOMOR%208%20TAHUN%202014.pdf" target="_blank">Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014</a> tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah juga dapat didownload pada website Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri <a href="http://www.bangda.kemendagri.go.id/">www.bangda.kemendagri.go.id</a>;</li>
<li>Sosialisasi <a href="http://bangda.kemendagri.go.id/PRODUK%20HUKUM/Permendagri/PERMENDAGRI%20SIPD%20-%20NOMOR%208%20TAHUN%202014.pdf" target="_blank">Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014</a> tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Bintek SIPD untuk Kabupaten/Kota di 3 (tiga) Region akan dilaksanakan pada bulan April 2014, yaitu :</li>
</ol>
 
<blockquote class="tr_bq">
<ul>
<li>Sosialisasi untuk Regional A (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di Kawasan Timur Indonesia, pada tanggal 15 s.d 17 April 2014 di Hotel Park Jakarta Jln.D.I.Panjaitan Kav. 5 Cawang – Jakarta 13340; </li>
<li>Sosialisasi untuk Regional B (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di wilayah Sumatera, pada tanggal 23 s.d 25 April 2014 di Hotel Mercure Jakarta Kota Jln. Hayam Wuruk No. 123 Jakarta 11160; dan </li>
<li>Sosialisasi untuk Regional C (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di wilayah Jawa dan Kalimantan, pada tanggal 7 s.d 9 Mei 2014 di Hotel Orchadz Jayakarta Jln. Pangeran Jayakarta No. 44 Jakarta Pusat.</li>
</ul>
</blockquote>
 
Dengan disosialisasikannya <a href="http://bangda.kemendagri.go.id/PRODUK%20HUKUM/Permendagri/PERMENDAGRI%20SIPD%20-%20NOMOR%208%20TAHUN%202014.pdf" target="_blank">Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014</a> tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, dipedomani dan diimplementasikan sebagai acuan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. <a href="http://www.bangda.kemendagri.go.id/webbangda/index.php?page=berita14" target="_blank">Sumber</a> 
===== 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjImLh61LqeB3il0OPd0pVwEMY4wtIKnJ8yHKagR_bHVgLlU5hPO92J2GZGO4pak-1_TPBfjy0mPUJJnAlLNer2NSKA44a4o8xXBJUSs4CRA-luPreN5n89YN6V7-r3YzDP486R643UUY_P/s1600/Rakor_SIPD_2014.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="204" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjImLh61LqeB3il0OPd0pVwEMY4wtIKnJ8yHKagR_bHVgLlU5hPO92J2GZGO4pak-1_TPBfjy0mPUJJnAlLNer2NSKA44a4o8xXBJUSs4CRA-luPreN5n89YN6V7-r3YzDP486R643UUY_P/s1600/Rakor_SIPD_2014.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Budi Harsoyo. M.Si dan Ir. Achmad Rifani, MT</td></tr>
</tbody></table>
 
Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk tersedianya data dan informasi secara cepat dan mudah bagi pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan di daerah, terbangunnya Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Online, serta terlaksananya manajemen pengelolaan database profil daerah yang baik dan akurat. 
 
Ada suatu peribahasa yang mengatakan "Siapa yang menguasai informasi maka dia akan menguasai dunia". Oleh sebab peserta dari Kab/Kota dan Tim Pokja SIPD Provinsi untuk sama-sama membangun Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) dalam memberikan pelayanan tentunya butuh dukungan data yang akurat dan up to date dari lintas sektor akan dapat berjalan dengan baik. 
 
Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) ini merupakan bekal untuk dapat berkerjasama dalam mengoptimalisasikan SIPD, karena secara moral ikut bertanggng jawab membantu Kepala Daerah/ Kepala Badan/ Kepala Instansi/ Kepala Kantor/ Kepala Unit Kerja  masing-masing untuk melaksanakan Inpres Nomor : 3 Tahun 2003 dengan cara mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan e- Government yang berbasis Web secara Nasional yang nantinya mempunyai efek positif dalam mempercepat upaya proses pemulihan kembali pertubuhan ekonomi dimasa mendatang guna memacu pembangunan dengan membandingkan kemajuan yang ada di Daerah lain yang semua ini dapat dilihat melalui akses yang berbasis Web.