(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien telah dimulai. Setelah diawali dengan penyerahan Personil, Prasarana, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D), sekarang telah terbit peraturan pemerintah yang mengatur tentang perangkat daerah.<br /> <br /> Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.<br /> <br /> Peraturan Perangkat Daerah merupakan Pedoman bagi Pemerintah Daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka penataan Kelembagaan Perangkat Daerah untuk pembentukan organisasi perangkat daerah berupa Dinas, Badan, Sekretariat serta Kecamatan.<br /> <br /> PP No. 18 Tahun 2016 ini adalah tindaklanjut dari amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.<br /> <br /> Dalam Peraturan Perangkat Daerah ini memuat ketentuan-ketentuan dalam pembentukan satuan kerja perangkat daerah, jenis, kriteria tipelogi, hingga pada kedudukan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.<br /> <br /> Beberapa poin penting :<br /> <br /> Pasal 4<br /> Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada.<br /> Bagian Kedua<br /> Jenis Perangkat Daerah<br /> <br /> Pasal 5<br /> (1) Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:<br /> a. sekretariat Daerah;<br /> b. sekretariat DPRD;<br /> c. inspektorat;<br /> d. dinas; dan<br /> e. badan.<br /> (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:<br /> a. sekretariat Daerah;<br /> b. sekretariat DPRD;<br /> c. inspektorat;<br /> d. dinas;<br /> e. badan; dan<br /> f. kecamatan.<br /> <br /> BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN<br /> Pasal 122<br /> (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.<br /> (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.<br /> <br /> Badan Daerah Kabupaten/Kota<br /> <br /> Pasal 46<br /> (5) Unsur penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<br /> a. perencanaan;<br /> b. keuangan;<br /> c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;<br /> d. penelitian dan pengembangan; dan<br /> e. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<br /> <br /> Pasal 48<br /> (3) Perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:<br /> a. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan<br /> b. perencanaan serta penelitian dan pengembangan.<br /> (4) Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2 (dua) fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.<br /> (5) Tipelogi badan Daerah kabupaten/kota hasil penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah bidang hasil penggabungan.<br /> (6) Nomenklatur badan Daerah kabupaten/kota yang mendapatkan tambahan bidang dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur badan Daerah kabupaten/kota dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan.<br /> <br /> Pasal 89<br /> Dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain.<br /> <br /> Pasal 90<br /> (1) Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan memperoleh nilai 951 (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B, dan dalam hal memperoleh nilai di atas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe A.<br /> (2) Dalam hal sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan penambahan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 tidak berlaku.<br /> <div> <br /></div> Untuk lebih jelasnya, dapat melihat atau <a href="https://drive.google.com/file/d/0B6bFhFdtG1zgQ1ZqR2lHU3NzMWc/view" target="_blank"><b>DOWNLOAD</b> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah versi PDF di <b>SINI</b></a>.<br /> <br /> <a href="http://www.setneg.go.id/components/com_perundangan/docviewer.php?id=405285&filename=PP%20Nomor%2018%20Tahun%202016.pdf" target="_blank">Mirror <b>DOWNLOAD </b>dari Website <b>SETNEG</b></a><br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMpjl0qTRdGlAPFrIXrebkF88GAr1EgARyFIQGH5mFhSLU2pElj2GvWEXAIoDum6XdXkm2lshDUU8opioCvB_kdLwEqcgx63AFgfbrYpmQ4kc65_HNBSoTcUf-6IHwP90rTQ9REDTB9f_4/s1600/PP-18-Tahun-2016.png" /></div> <br />

ASN Informasi Pemerintah Peraturan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien telah dimulai. Setelah diawali dengan penyerahan Pers...

Baca selengkapnya »

Formulir LHKPN KPK

<img alt="formulir-lhkpn-kpk.jpg (700×393)" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRXjo6mTSl5IqrQLWsxJAZ8qgm4iGyteB61OHcXgXNQst1Dgg7DxjW83m1gS4pDmoKzMV5n6Ygaq7g_3Tw5fWxn04yR_rpPi2nDKzaQY-7Ak5EIrNC77p2fRXki_eHuQ2ftsbN5ewKTDQ/s1600/formulir-lhkpn-kpk.jpg" /><br /> <br /> Formulir LHKPN KPK A Format Excel - Formlis ini dibuat untuk mempermudah dan memberi pilihan kepada pengguna dalam mengisi formulir LHKPN KPK A.<br /> <br /> LHKPN adalah Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan berikut ini merupakan kewajiban penyelenggara negara :<br /> <ol> <li style="text-align: justify;">Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat;</li> <li style="text-align: justify;">Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension.</li> <li style="text-align: justify;">Mengumumkan harta kekayaannya.</li> </ol> <br /> Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: <br /> <ol> <li style="text-align: justify;">Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;</li> <li style="text-align: justify;">Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;</li> <li style="text-align: justify;">Menteri;</li> <li style="text-align: justify;">Gubernur;</li> <li style="text-align: justify;">Hakim;</li> <li style="text-align: justify;">Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</li> <li style="text-align: justify;">Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:</li> </ol> <h3> Cara penggunaan formulir LHKPN KPK A</h3> <ul> <li>Formulir LHKPN A Format excel ini dibuat untuk mempermudah dan memberi pilihan kepada pengguna dalam pengisian formulir LHKPN KPK A</li> </ul> <ul> <li>Peringatan 'Macro' pada saat membuka file ini bukanlah macro virus tapi macro yang kami gunakan dalam menyiapkan formulir LHKPN KPK A Fomat Excel ini. Anda bisa memilih option enable macro pada saat membuka file excel ini, hal ini diperlukan agar anda dapat mempergunakan fitur combo box yang sudah kami persiapkan.</li> </ul> <ul> <li>Dilarang mengganti isi dan format formulir ini,  bila mengganti dengan sengaja akan dikenakan sanksi pemalsuan dokumen negara.</li> </ul> <ul> <li>Isikan Informasi yang akan anda berikan pada kolom yang sudah tersedia ( …… atau            )</li> </ul> <ul> <li>Untuk menambahkan halaman maka perintah yang harus dijalankan adalah : </li> </ul> <ol> <li>a. Pastikan anda berada dalam halaman (worksheet) yang ingin ditambahkan</li> <li>b. Command : Edit>Move or Copy Sheet</li> <li>c. Pada layar Move or Copy Sheet (lihat gambar a.), check x Create a copy</li> <li>d. Pada 'Text Box' pilih halaman dimana halaman baru akan ditempatkan.</li> </ol> <ul> <li>Jika anda tidak dapat menjalankan combo box (kotak pilihan) maka anda harus merubah security level dari excel anda dengan cara sbb:                                    </li> </ul> 1. Simpan (save) file ke dalam harddisk kerja2. buka file dari harddisk<br /> 3. jalankan command : Tools > Option > Security > Macro Security<br /> 4. Pilih Low Security Level<br /> 5. Save File<br /> 6. Close File<br /> 7. Open File <br /> <br /> Download langsung dari situs KPK<br /> <br /> <strong>Form LHKPN Model A dan Model B</strong><br /> <ul> <li>Formulir LHKPN Model KPK-A, diisi oleh Penyelenggara Negara yang untuk pertama kali melaporkan kekayaannya. <br />Unduh Formulir : <a href="https://www.kpk.go.id/images/pdf/LHKPN/formulir_lhkpn_a.pdf">File PDF</a> - <a href="https://www.kpk.go.id/images/pdf/LHKPN/FORMULIR_LHKPN_MODEL_KPK-A.xlsx">File Excel </a>- <a href="https://www.kpk.go.id/images/pdf/LHKPN/lhkpnaisi.ods">File Open Office</a></li> </ul> <ul> <li>Formulir LHKPN Model KPK-B, diisi oleh Penyelenggara Negara yang telah menduduki jabatannya selama 2 ( dua ) tahun; Penyelenggara Negara yang mengalami mutasi dan atau promosi jabatan; Penyelenggara Negara yang mengakhiri jabatan dan atau pensiun; Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN.<br />Unduh Formulir : <a href="https://www.kpk.go.id/images/pdf/LHKPN/lhkpn_b2011.pdf">File PDF</a> - <a href="https://www.kpk.go.id/images/pdf/LHKPN/FORMULIR_LHKPN_MODEL_KPK-B.xlsx">File Excel</a> - <a href="https://www.kpk.go.id/images/pdf/LHKPN/lhkpnbisi2011.ods">File Open Office</a></li> </ul> <ul> <li>Dokumen pendukung yang harus dilampirkan (LHKPN KPK)<br />Unduh Dokumen Lampiran : <a href="https://www.kpk.go.id/images/pdf/LHKPN/list_kelengkapan_lampiran_lhkpn.pdf">File PDF</a></li> </ul> <strong>Panduan Pengisian:</strong><br /> <ul> <li><a href="https://www.kpk.go.id/images/pdf/LHKPN/juknis_a.pdf">Panduan Pengisian formulir LHKPN</a></li> <li><a href="https://www.kpk.go.id/images/pdf/LHKPN/juknis_b.pdf">Panduan Pengisian formulir LHKPN</a></li> </ul> <div style="text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcKHpMSa62lzgTDZ2dNqpIMKQS8_08YAbSop2eMTr7hFA0y0Ur9l0NZcO2c0dHtJ8aGNVb3SIDNAqzWj7Ic383uekpVYw1t8YDaQTfm0fWTkSDzT-WsZ_dbaM7UVRQedqaIKrygQu0C7ou/s1600/LHKPN_A_B.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcKHpMSa62lzgTDZ2dNqpIMKQS8_08YAbSop2eMTr7hFA0y0Ur9l0NZcO2c0dHtJ8aGNVb3SIDNAqzWj7Ic383uekpVYw1t8YDaQTfm0fWTkSDzT-WsZ_dbaM7UVRQedqaIKrygQu0C7ou/s1600/LHKPN_A_B.jpg" /></a></div> <br />

ASN Pemerintah Peraturan Formulir LHKPN KPK

Formulir LHKPN KPK A Format Excel - Formlis ini dibuat untuk mempermudah dan memberi pilihan kepada pengguna dalam mengisi formulir LHKPN ...

Baca selengkapnya »

Pedoman Penilaian Perilaku Kerja Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara)

<div style="text-align: justify;"> <a href="http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/05/PP-NOMOR-46-TAHUN-2011@PENILAIAN-PRESTASI-KERJA-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL.pdf" target="_blank">PP NOMOR 46 TAHUN 2011@PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL</a><br /> <br /> Penilaian perilaku kerja meliputi aspek: a) Orientasi pelayanan, b) Integritas, c) Komitmen, d) Disiplin, e) Kerja sama, dan f) Kepemimpinan. Nilai perilaku kerja PNS dinyatakan dengan angka dan keterangan : a) 91 – 100 : Sangat baik, b) 76 – 90 : Baik, c) 61 – 75 : Cukup, d) 51 – 60 : Kurang, dan e) 50 – ke bawah : Buruk.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <ol style="text-align: justify;"> <li><b>Orientasi pelayanan</b> adalah sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan/ atau instansi lain.</li> <li><b>Integrita</b>s adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi.</li> <li><b>Komitmen</b> adalah kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan PNS untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/ atau golongan.</li> <li><b>Disiplin</b> adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.</li> <li><b>Kerjasama</b> adalah kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.</li> <li><b>Kepemimpinan</b> adalah kemampuan dan kemauan PNS untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan orgarnsasi.</li> </ol> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>Orientasi Pelayanan</b></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <ul style="text-align: justify;"> <li>Sangat baik (91 - 100). Selalu dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.</li> <li>Baik (76 - 90). Pada umumnya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap sopan serta memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.</li> <li>Cukup (61 - 75). Adakalanya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan cukup baik dan sikap cukup sopan serta cukup memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.</li> <li>Kurang (51 - 60). Kurang dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap kurang sopan serta kurang memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.</li> <li>Buruk (50 ke bawah). Tidak pernah dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap tidak sopan serta tidak memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.</li> </ul> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>Integritas</b></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <ul style="text-align: justify;"> <li>Sangat baik (91 - 100). Selalu dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya serta berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.</li> <li>Baik (76 - 90). Pada umumnya dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya tetapi berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.</li> <li>Cukup (61 - 75). Adakalanya/kadang-kadang dalam melaksanakan tugas bersikap cukup jujur, cukup ikhlas, dan kadang-kadang menyalahgunakan wewenang-nya serta cukup berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.</li> <li>Kurang (51 - 60). Kurang jujur, kurang ikhlas, dalam melaksanakan tugas dan sering menyalahgunakan wewenangnya tetapi kurang berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.</li> <li>Buruk (50 ke bawah). Tidak pernah jujur, tidak ikhlas, dalam melaksanakan tugas, dan selalu menyalahgunakan wewenangnya serta tidak berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.</li> </ul> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>Komitmen</b></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <ul style="text-align: justify;"> <li>Sangat baik (91 - 100). Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.</li> <li>Baik (76 - 90). Pada umumnya berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.</li> <li>Cukup (61 - 75). Adakalanya berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepen-tingan kedinasan daripada kepentingan pribadidan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.</li> <li>Kurang (51 - 60). Kurang berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan dari-pada kepentingan pribadidan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.</li> <li>Buruk (50 ke bawah). Tidak pernah berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.</li> </ul> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>Disiplin</b></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <ul style="text-align: justify;"> <li>Sangat baik (91 - 100). Selalu mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab dan selalu mentaati ketentuan jam kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya.</li> <li>Baik (76 - 90). Pada umumnya mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan baik.</li> <li>Cukup (61 - 75). Adakalanya mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa cukup tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta cukup mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan cukup baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.</li> <li>Kurang (51 - 60). Kurang mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa kurang tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta kurang mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan kurang baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.</li> <li>Buruk (50 ke bawah). Tidak pernah mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tidak tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta tidak mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan kurang baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 31 (tiga puluh satu) hari kerja.</li> </ul> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>Kerjasama</b></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <ul style="text-align: justify;"> <li>Sangat baik (91 - 100). Selalu mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.</li> <li>Baik (76 - 90). Pada umumnya mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.</li> <li>Cukup (61 - 75). Adakalanya mampu bekerja-sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik didalam maupun diluar organisasi serta adakalanya menghargai dan menerima pendapat orang lain, kadang-kadang bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.</li> <li>Kurang (51 - 60). Kurang mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik didalam maupun diluar organisasi serta kurang menghargai dan menerima pendapat orang lain, kurang bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.</li> <li>Buruk (50 ke bawah). Tidak pernah mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik didalam maupun di luar organisasi serta tidak menghargai dan menerima pendapat orang lain, tidak bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.</li> </ul> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>Kepemimpinan</b></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <ul style="text-align: justify;"> <li>Sangat baik (91 - 100). Selalu bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang baik, kemampuan menggerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan meng-gerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.</li> <li>Baik (76 - 90). Pada umumnya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang baik, kemampuan mengerakkan tim kerja untuk men-capai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.</li> <li>Cukup (61 - 75). Adakalanya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan, cukup mampu mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, serta cukup mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta cukup mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.</li> <li>Kurang (51 - 60). Kurang bertindak tegas dan terkadang memihak, kurang mampu memberikan teladan yang baik, kurang mampu mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, serta kurang mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta kurang mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.</li> <li>Buruk (50 ke bawah). Tidak pernah mampu bertindak tegas dan memihak, tidak memberikan teladan yang baik, tidak mampu mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, tidak mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta tidak mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.</li> </ul> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbkOQq7nzCZLRWFOiAHOv8R90bIXxuNg8mwpGbM4oozTHxL6URfuVswOU-Lg1L6339i2Awi4e2GxqOQTqGR7K_lQmck8mAkFGxvbgafzC5rsdxmYLTcrf1q7q8S1JKvoiK5_7Eqb4UGLEO/s1600/Ranking_Penilaian_Perilaku_ASN.gif" /></div> <br />

ASN Informasi Pemerintah Peraturan Pedoman Penilaian Perilaku Kerja Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara)

PP NOMOR 46 TAHUN 2011@PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Penilaian perilaku kerja meliputi aspek: a) Orientasi pelayanan, b) ...

Baca selengkapnya »

Penganggaran Berbasis Kinerja

<div align="justify"> Sebelum berlakunya sistem Anggaran Berbasis Kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metoda tradisional atau <em>item line budget</em>. Cara penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih dititikberatkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran dan sistem pertanggung jawabannya tidak diperiksa dan diteliti apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien atau tidak. Tolok ukur keberhasilan hanya ditunjukkan dengan adanya keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja namun jika anggaran tersebut defisit atau surplus berarti pelaksanaan anggaran tersebut gagal. Dalam perkembangannya, muncullah sistematika anggaran kinerja yang diartikan sebagai suatu bentuk anggaran yang sumber-sumbernya dihubungkan dengan hasil dari pelayanan. <br /> <br /> Anggaran kinerja mencerminkan beberapa hal. Pertama, maksud dan tujuan permintaan dana. Kedua, biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan ini. Dan yang ketiga, data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program. Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara output dengan input. Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabila output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif. <br /> <br /> Berbeda dengan penganggaran dengan pendekatan tradisional, penganggaran dengan pendekatan kinerja ini disusun dengan orientasi output. Jadi, apabila kita menyusun anggaran dengan pendekatan kinerja, maka <em>mindset</em> kita harus fokus pada "<em>apa yang ingin dicapai</em>". Kalau fokus ke "<em>output</em>", berarti pemikiran tentang "<em>tujuan</em>" kegiatan harus sudah tercakup di setiap langkah ketika menyusun anggaran. Sistem ini menitikberatkan pada segi penatalaksanaan sehingga selain efisiensi penggunaan dana juga hasil kerjanya diperiksa. Jadi, tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah <em>performance</em> atau prestasi dari tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga dengan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). <br /> <br /> Siklus anggaran adalah masa atau jangka waktu mulai saat anggaran disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Siklus anggaran berbeda dengan tahun anggaran. Tahun anggaran adalah masa satu tahun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran atau waktu di mana anggaran tersebut dipertanggungjawabkan. Jelaslah, bahwa siklus anggaran bisa mencakup tahun anggaran atau melebihi tahun anggaran karena pada dasarnya, berakhirnya suatu siklus anggaran diakhiri dengan perhitungan anggaran yang disahkan oleh undang-undang. Siklus anggaran terdiri dari beberapa tahap (fase) yaitu :<br /> <ol type="1"> <li>Tahap penyusunan anggaran</li> <li>Tahap pengesahan anggaran</li> <li>Tahap pelaksanaan anggaran</li> <li>Tahap pegawasan peaksanaan anggaran</li> <li>Tahap pengesahan perhitungan anggaran</li> </ol> Untuk dapat menyusun Anggaran Berbasis Kinerja terlebih dahulu harus disusun perencanaan strategik (Renstra). Penyusunan Renstra dilakukan secara obyektif dan melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam pemerintahan dan masyarakat. Agar sistem dapat berjalan dengan baik perlu ditetapkan beberapa hal yang sangat menentukan yaitu standar harga, tolok ukur kinerja dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. Pengukuran kinerja (tolok ukur) digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah adalah aspek keuangan berupa ABK. Untuk melakukan suatu pengukuran kinerja perlu ditetapkan indikator-indikator terlebih dahulu antara lain indikator masukan (input) berupa dana, sumber daya manusia dan metode kerja. Agar input dapat diinformasikan dengan akurat dalam suatu anggaran, maka perlu dilakukan penilaian terhadap kewajarannya. Dalam menilai kewajaran input dengan keluaran (output) yang dihasilkan, peran Analisa Standar Biaya (ASB) sangat diperlukan. ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. <br /> <br /> <strong>Ruang lingkup ABK</strong><br /> <ol> <li><strong>Menentukan Visi dan misi (yang mencerminkan strategi organisasi), tujuan, sasaran, dan target.</strong></li> Penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, dan target merupakan tahap pertama yang harus ditetapkan suatu organisasi dan menjadi tujuan tertinggi yang hendak dicapai sehingga setiap indikator kinerja harus dikaitkan dengan komponen tersebut. Oleh karena itu, penentuan komponen-komponen tidak hanya ditentukan oleh pemerintah tetapi juga mengikutsertakan masyarakat sehingga dapat diperoleh informasi mengenai kebutuhan publik. <br /> <li><strong>Menentukan Indikator Kinerja.</strong></li> Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan bermanfaat (berfungsi). Indikator kinerja meliputi :<ol type="a"> <li>Masukan (Input) adalah sumber daya yang digunakan dalam suatu proses untuk menghasilkan keluaran yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Indikator masukan meliputi dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, data dan informasi lainnya yang diperlukan.</li> <li>Keluaran (Output) adalah sesuatu yang terjadi akibat proses tertentu dengan menggunakan masukan yang telah ditetapkan. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu aktivitas atau tolok ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan baik dan terukur.</li> <li>Hasil (Outcome) adalah suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran. Indikator hasil adalah sasaran program yang telah ditetapkan.</li> <li>Manfaat (Benefit) adalah nilai tambah dari suatu hasil yang manfaatnya akan nampak setelah beberapa waktu kemudian. Indikator manfaat menunjukkan hal-hal yang diharapkan dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi secara optimal.</li> <li>Dampak (Impact) pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh manfaat dari suatu kegiatan. Indikator dampak merupakan akumulasi dari beberapa manfaat yang terjadi, dampaknya baru terlihat setelah beberapa waktu kemudian.</li> </ol> <li><strong>Evaluasi dan pengambilan keputusan terhadap pemilihan dan prioritas program.</strong></li> Kegiatan ini meliputi penyusunan peringkat-peringkat alternatif dan selanjutnya mengambil keputusan atas program/kegiatan yang dianggap menjadi prioritas. Dilakukannya pemilihan dan prioritas program/kegiatan mengingat sumber daya yang terbatas. <li><strong>Analisa Standar Biaya (ASB)</strong></li> ASB merupakan standar biaya suatu program/kegiatan sehingga alokasi anggaran menjadi lebih rasional. Dilakukannya ASB dapat meminimalisir kesepakatan antara eksekutif dan legislatif untuk melonggarkan alokasi anggaran pada tiap-tiap unit kerja sehingga anggaran tersebut tidak efisien. Dalam menyusun ABK perlu memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, perolehan data dalam membuat keputusan anggaran, siklus perencanaan anggaran daerah, struktur APBN/D, dan penggunaan ASB. Dalam menyusun ABK yang perlu mendapat perhatian adalah memperoleh data kuantitatif dan membuat keputusan penganggarannya. </ol> <br /> Dasar Hukum<br /> <br /> Sejalan dengan perlunya dilakukan reformasi sektor publik, saat ini telah dikeluarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Anggaran adalah sebagai berikut:<br /> <ol> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 : Tentang Keuangan Negara</li> <li>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 :Tentang Perbendaharaan Negara</li> <li>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004:Tentang Pemerintah Daerah</li> <li>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 : Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2003 : Tentang pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD, serta Jumlah kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</li> <li>Kepmendagri Nomor 29Tahun 2002, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 : Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> </ol> <br /> Perolehan data kuantitatif bertujuan untuk :<br /> <ul type="circle"> <li>memperoleh informasi dan pemahaman berbagai program yang menghasilkan output dan outcome yang diharapkan.</li> <li>menjelaskan bagaimana manfaat setiap program bagi rencana strategis. Berdasarkan data kuantitatif tersebut dilakukan pemilihan dan prioritas program yang melibatkan tiap level dari manajemen pemerintahan. (<em>RP-SB</em>)</li> </ul> <em><a href="http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=628" target="_blank">Centre for Development of Accountancy and Finance</a></em> </div> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEii0hKrhbJmtt08ALjM1CDPF3QQxza35uzRnb9RZaG66kusCAm74bK2E9A9hAomYVMsLaJ_xGQskDfGqjH3LbGdg1wUTp0J9gBJiFTn7BuPlnL16cWKfNMMJWX6DUqKwZKjIwlr1Aq1-UHY/s0/financial-planning-process.jpg" /></div>

Informasi Peraturan Penganggaran Berbasis Kinerja

Sebelum berlakunya sistem Anggaran Berbasis Kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metoda tradisional atau item line budget . C...

Baca selengkapnya »

Pelatihan Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pada Pemerintah Kota Banjarmasin

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau kepemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan kepemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjungjung supremasi hukum.<br /> <br /> Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.<br /> <br /> Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.<br /> <br /> <b>Maksud dan Tujuan Penentuan IKU</b><br /> <br /> Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin disusun dengan maksud dan tujuan :<br /> <br /> <ul> <li>Untuk memproleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan menejeman kinerja secara baik.</li> <li>Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja</li> </ul> <br /> <br /> <b>Landasan Hukum</b><br /> <br /> 1.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);<br /> 2.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4406):<br /> 3.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):<br /> 4.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)<br /> 5.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)<br /> 6.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)<br /> 7.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)<br /> 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009<br /> 9.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun<br /> 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia<br /> 10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.<br /> 11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah<br /> <br /> <b>DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA</b><br /> <br /> Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.<br /> <br /> Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (<i>Output</i>) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.<br /> <br /> <b>SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA</b><br /> <br /> Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yaitu :<br /> 1. <b>S</b>pesifik;<br /> Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.<br /> 2. <b>M</b>easurable;<br /> Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.<br /> 3. <b>A</b>chievable;<br /> Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.<br /> 4. <b>R</b>elevant;<br /> Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin ( keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.<br /> 5. <b>T</b>imelines;<br /> Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.<br /> <br /> Dalam penetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :<br /> 1.Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.<br /> 2.Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.<br /> 3.Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.<br /> 4.Kebutuhan statistik pemerintah.<br /> 5.Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan<br /> <br /> <hr /> <br /> <div style="text-align: justify;"> Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:<br /> <ol> <li>Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;</li> <li>Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. </li> </ol> Jenis-Jenis Indikator Kinerja yaitu:<br /> <ol> <li>Indikator Input: gambaran mengenai sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome (kuantitas, kualitas, dan kehematan)</li> <li>Indikator Process: gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa (frekuensi proses, ketaatan terhadap jadwal, dan ketaatan terhadap ketentuan/standar).</li> <li>Indikator Output: gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas, dan efisiensi)</li> <li>Indikator Outcome: gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang dihasilkan (peningkatan kuantitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektivitas, dan peningkatan pendapatan)</li> <li>Indikator Dampak: gambaran mengenai akibat langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan. Indikator dampak adalah indikator outcome pada tingkat yang lebih tinggi hingga ultimate.</li> </ol> Type Indikator Kinerja:<br /> <ol> <li>Kualitatif: menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang)</li> <li>Kuantitatif absolut: menggunakan angka absolut (misal: 30 orang, 80 unit)</li> <li>Persentase: menggunakan perbandingan angka absolut dari yg diukur dg populasinya (misal: 50%, 100%)</li> <li>Rasio: membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yang terkait (misal: rasio jumlah guru dibandingkan jumlah murid)</li> <li>Rata-rata: angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian (misal: rata-rata biaya pelatihan per peserta dalam suatu diklat)</li> <li>Indeks: angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan suatu rumus tertentu (misal: indeks harga saham, indeks pembangunan manusia)</li> </ol> Pengembangan Indikator Kinerja Utama:<br /> <ul> <li>Menteri/Pimpinan lembaga wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk kementerian koordinator/departemen/ kementerian negara/lembaga dan unit organisasi setingkat eselon I serta unit kerja mandiri di bawahnya</li> <li>Sekretaris jenderal lembaga tinggi negara dan lembaga tinggi lain yang menjalankan fungsi pemerintahan wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk lembaga tinggi negera, lembaga lain, dan unit organisasi setingkat eselon I serat unit kerja mandiri di bawahnya</li> <li>Gubernur/bupati/walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan SKPD serta unit kerja mandiri di bawahnya </li> </ul> Tatanan Indikator Kinerja Utama<br /> <ul> <li>pada tingkat Kement. Neg/ Dept/ LPND/ PemProv/Kab/Kot sekurang-kurangnya menggunakan indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi; </li> <li>pada unit organisasi setingkat Eselon I menggunakan indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya;</li> <li>pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (output). </li> </ul> Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama, Harus dipertimbangkan: <br /> <ul> <li> Dokumen RPJMN/D</li> <li> Dokumen Renstra </li> <li> Kebijakan Umum Instansi </li> <li> Dokumen strategis lainnya yang relevan </li> <li> Bidang kewenangan, tugas dan fungsi </li> <li> Kebutuhan informasi kinerja </li> <li> Kebutuhan data statistik </li> <li> Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan </li> </ul> Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus Melibatkan: Pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah yang bersangkutan. <br /> <br /> Karakteristik Indikator Kinerja Utama: <br /> <ul> <li> Spesifik </li> <li> Dapat Dicapai </li> <li> Relevan: </li> <li> Menggambarkan keberhasilan sesuatu yg diukur</li> <li> Dapat dikuantifikasi dan diukur </li> </ul> Penggunaan Indikator Kinerja Utama<br /> <ul> <li> Perencanaan Jangka Menengah </li> <li> Perencanaan Tahunan </li> <li> Penyusunan dokumen Penetapan Kinerja </li> <li> Pelaporan Akuntabilitas Kinerja </li> <li> Evaluasi Kinerja </li> <li> Pemantauan dan pengendalian Kinerja</li> </ul> Evaluasi Kinerja:<br /> <ul> <li>Instansi Pemerintah melakukan Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan memperhatikan Capaian Indikator Kinerja Utama </li> <li>Analisis dan Evaluasi Kinerja dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada berupa kendala, hambatan, dan informasi lainnya.</li> </ul> Pembinaan dan Koordinasi, Pimpinan Instansi hendaknya melakukan:</div> <div style="text-align: justify;"> <ul> <li>Pembinaan dalam pengembangan dan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing </li> <li>Koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan yg lain, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban </li> <li>Kementerian Negara PAN melakukan koordinasi dan pemantauan dalam pengembangan dan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah </li> </ul> </div> <div style="text-align: justify;"> Langkah Penetepan Indikator Kinerja Utama:<br /> <ol> <li>Tahap Pertama, Klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (result statement) atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai.</li> <li>Tahap kedua, Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama yang mungkin dapat digunakan. </li> <li>Tahap Ketiga, Melakukan penilaian setiap Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja </li> <li>Tahap keempat, Memilih Indikator Kinerja Utama </li> </ol> Sumber Data Kinerja:<br /> <ol> <li>Data Kinerja Primer, Data kinerja yang diperoleh langsung dari responden </li> <li>Data Kinerja Sekunder, Data kinerja yang diperoleh secara tidak langsung dari responden tetapi dari instansi/pihak lain </li> </ol> Tingkatan Indikator Kinerja Utama<br /> <ul> <li> Tingkat Satuan Kerja </li> <li> Tingkat Unit Kerja </li> <li> Tingkat Kementerian/Lembaga </li> </ul> Referensi: <br /> <ul> <li>Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> <li>Paparan-Paparan Kementerian PAN & RB terkait IKU</li> </ul> </div> Narasumber : <b>Ananda Juarsa, Ak</b> (Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Akuntabilitas Aparatur KEMENPAN-RB) dan Firmansyah<br /> <div style="text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEhJTUv75NLTZkayyLqOSnwcp2mavLnUNuZ15SE9id__LsTNgDIUldDRwCRS7xeNpKRAb-Or3Tb5aXyzMA6b3dpx_jRmIQTqh30dLtdiGfxzR1NscK12X067IF2UuIVuwy462BzsnYfGya/s1600/Indikator-Kinerja-Utama.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEhJTUv75NLTZkayyLqOSnwcp2mavLnUNuZ15SE9id__LsTNgDIUldDRwCRS7xeNpKRAb-Or3Tb5aXyzMA6b3dpx_jRmIQTqh30dLtdiGfxzR1NscK12X067IF2UuIVuwy462BzsnYfGya/s1600/Indikator-Kinerja-Utama.png" /></a></div> <br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguVyDNMX2Tc2c-aoeTqtJI-j93l9JWa9U9IOP-fUeKSzU1VhBJiXTF73-Tt_tD-pWKUUjAJmkz-U4YbN97frHjiSZi91w1MFarnBsDjbEsIXX5ru1Bg7i2ULkgVGZxVA-Rk1fO61Cm3iMT/s1600/IMG_20160519_094124_HDR.jpg" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguVyDNMX2Tc2c-aoeTqtJI-j93l9JWa9U9IOP-fUeKSzU1VhBJiXTF73-Tt_tD-pWKUUjAJmkz-U4YbN97frHjiSZi91w1MFarnBsDjbEsIXX5ru1Bg7i2ULkgVGZxVA-Rk1fO61Cm3iMT/s1600/IMG_20160519_094124_HDR.jpg" /></a><br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzE_BYTTECMOU81HyvXUsnobdJRuRkuczuTeEPzxIULwldbsxjx1-guIDAWftindp0M7ml8baz2vMLc5eNw0YnZ5celN-4_kPNBucCP-iFQ_XTEGqoaRLuj6RWvhIR__WYS_D8HFMpvWUZ/s1600/IMG_20160520_100304_HDR.jpg" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzE_BYTTECMOU81HyvXUsnobdJRuRkuczuTeEPzxIULwldbsxjx1-guIDAWftindp0M7ml8baz2vMLc5eNw0YnZ5celN-4_kPNBucCP-iFQ_XTEGqoaRLuj6RWvhIR__WYS_D8HFMpvWUZ/s1600/IMG_20160520_100304_HDR.jpg" /></a><br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgU-C5vrxQlh9FoBQq06wmfJJhP0Q-wkhAqecOlO3qTd1mKVOhip7os-kzkfwC3ZpAVjrrv3JADkk2St3hnDctvNV0qSlHLMycHXl9ZdFOoD7b5v9mKdkw4gK8FzmhXqDpPVW2HxXo5mR6J/s1600/IMG_20160520_154027_HDR.jpg" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgU-C5vrxQlh9FoBQq06wmfJJhP0Q-wkhAqecOlO3qTd1mKVOhip7os-kzkfwC3ZpAVjrrv3JADkk2St3hnDctvNV0qSlHLMycHXl9ZdFOoD7b5v9mKdkw4gK8FzmhXqDpPVW2HxXo5mR6J/s1600/IMG_20160520_154027_HDR.jpg" /></a>

Dokumentasi Kinerja Koordinasi Pemerintah Peraturan Pelatihan Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pada Pemerintah Kota Banjarmasin

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan ...

Baca selengkapnya »

Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat BAPPEDA Kota Banjarmasin

<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoAzUaBoqZVEBov6gNbTOOz2IZqDJtzRICxtGnL3AT084BkdkbZ44X_wKwYdTH3p9cuhVYYQwxM9fxt6ibw_86pU6U76v3njmNbMweS-LohgvcuKxIjMGaLUh__850SNN4CG3qCMBFN3mt/s0/COVER_PKbappeda2016.jpg" /><br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-y8cXemFYSUWK8uthD1r6sKwkZp38Zf9DSm-fgUMcw0Kon1KwV301-eW69LHWkSNABU74hiec_ya75JamYxLeuY_46wE3R5wdgCzuIZ5jp1dR7KwAWK0TyQrRPxBd-8We0QJhMxO1rS4b/s1600/Scan_20160311_15.png" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-y8cXemFYSUWK8uthD1r6sKwkZp38Zf9DSm-fgUMcw0Kon1KwV301-eW69LHWkSNABU74hiec_ya75JamYxLeuY_46wE3R5wdgCzuIZ5jp1dR7KwAWK0TyQrRPxBd-8We0QJhMxO1rS4b/s1600/Scan_20160311_15.png" /></a><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1Gsy_CQBWghQXoxj6IKJf7wmtMTD4cKN8HrisIeLgAUNTz4IHbGz1tyRmzMUTmWEQhW_s1kaExNH-P706BO1m87CztsiDQOBGVfJ8pfYdYYtf3w8oEt29SxACoCLEFJ6bz31H96ceAg30/s1600/Scan_20160311_14.png" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1Gsy_CQBWghQXoxj6IKJf7wmtMTD4cKN8HrisIeLgAUNTz4IHbGz1tyRmzMUTmWEQhW_s1kaExNH-P706BO1m87CztsiDQOBGVfJ8pfYdYYtf3w8oEt29SxACoCLEFJ6bz31H96ceAg30/s1600/Scan_20160311_14.png" /></a><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ9TnBrNbhsv5xNFPwiPYIrGGo2QNv5nB_9OwNcenItDeR05BUjOyekWDd6T7gKkbmy-L_a_F9mGfX_-OV6woE_aGHo6Ibp94v3FZ23LYc3JZRm-0ADDzoo19uNOlMlDqDfg7oMqP5-bL5/s1600/Scan_20160311_13.png" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ9TnBrNbhsv5xNFPwiPYIrGGo2QNv5nB_9OwNcenItDeR05BUjOyekWDd6T7gKkbmy-L_a_F9mGfX_-OV6woE_aGHo6Ibp94v3FZ23LYc3JZRm-0ADDzoo19uNOlMlDqDfg7oMqP5-bL5/s1600/Scan_20160311_13.png" /></a><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3gBOnPDsqHK4wm1kjUTVlR6W41H2p3k1Cp9Vc01LUrOz4a-lhQcKGoG6zxYr5MMQ65Y749a_G9arfgmCXnecLmCFHZgau0HtqTSwwB4Slnb9KQNnkBAXuHcV7r-9tt5Tl2aCo9oD7MS3Q/s1600/Scan_20160311_12.png" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3gBOnPDsqHK4wm1kjUTVlR6W41H2p3k1Cp9Vc01LUrOz4a-lhQcKGoG6zxYr5MMQ65Y749a_G9arfgmCXnecLmCFHZgau0HtqTSwwB4Slnb9KQNnkBAXuHcV7r-9tt5Tl2aCo9oD7MS3Q/s0/Scan_20160311_12.png" /></a><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUjD2LdpmHpA3rCDn8un_RctyuLEG89pzfi7zh5toSO2qIBgP8QhCXAhYXKsLQ8ZDR6TA8Q03lgZsj3Cr5DIDPF-2NaBc4TJ72TcF7O_zhj8Hi-S7mr3qJM9RjZFhsNH8-YLkzOFgut2g_/s1600/Scan_20160311_11.png" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUjD2LdpmHpA3rCDn8un_RctyuLEG89pzfi7zh5toSO2qIBgP8QhCXAhYXKsLQ8ZDR6TA8Q03lgZsj3Cr5DIDPF-2NaBc4TJ72TcF7O_zhj8Hi-S7mr3qJM9RjZFhsNH8-YLkzOFgut2g_/s0/Scan_20160311_11.png" /></a><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCwfbMKexFiEZmowTClGDJYlF7f1tI29OQlXCO45KysVyQh_eNEGeSAkJVPx2ildszKxViCQYJFmhpjDVy35mtjt1hB1rckpEwxazmk4SD_Nt3dTXuhnL4k2tALDNyHloVVA_wWRh5youv/s1600/Scan_20160311_10.png" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCwfbMKexFiEZmowTClGDJYlF7f1tI29OQlXCO45KysVyQh_eNEGeSAkJVPx2ildszKxViCQYJFmhpjDVy35mtjt1hB1rckpEwxazmk4SD_Nt3dTXuhnL4k2tALDNyHloVVA_wWRh5youv/s0/Scan_20160311_10.png" /></a><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsPA1QgBySlTaY056jnA9f3_MgYA3iFul9OPjpX5szAY4rpU26dBWHOlcVqn4_tvkjpHjhVvPryAFr8QlS1w6JduQ2XKHxNxzzNUhbJUiQWmWR3Q59Fg4L2A2lwfk6ocg1XVZ4wn03QXmh/s1600/Scan_20160311_9.png" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsPA1QgBySlTaY056jnA9f3_MgYA3iFul9OPjpX5szAY4rpU26dBWHOlcVqn4_tvkjpHjhVvPryAFr8QlS1w6JduQ2XKHxNxzzNUhbJUiQWmWR3Q59Fg4L2A2lwfk6ocg1XVZ4wn03QXmh/s0/Scan_20160311_9.png" /></a><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOyZdVDIOhz244yXv4yM5dJK8haXqXwOQS5SlA7ZUinTHFLUtHE2wRYJx2ULbItWGnahm1hrdohSSa0SXh3wrtGwvU2HMcYq99zWTWbNEU3vD-fcO8zAv2TKALcKOno_p41KjgSjYpp0Vi/s1600/Scan_20160311_8.png" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOyZdVDIOhz244yXv4yM5dJK8haXqXwOQS5SlA7ZUinTHFLUtHE2wRYJx2ULbItWGnahm1hrdohSSa0SXh3wrtGwvU2HMcYq99zWTWbNEU3vD-fcO8zAv2TKALcKOno_p41KjgSjYpp0Vi/s0/Scan_20160311_8.png" /></a><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjK1j6QTutH3StPpRvbiJmi3vmCl9EJcsTXBJt7SHaFew6h5RMGdyacLvqXD4j8qZWpaSIOP6_6qSwax7nEpiXhMJmPfraxSPx2LIKSXMZRR4lCa1yP2HoJ4iaccbJso6JBpcJpfKC1PS4X/s1600/Scan_20160311_2.png" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjK1j6QTutH3StPpRvbiJmi3vmCl9EJcsTXBJt7SHaFew6h5RMGdyacLvqXD4j8qZWpaSIOP6_6qSwax7nEpiXhMJmPfraxSPx2LIKSXMZRR4lCa1yP2HoJ4iaccbJso6JBpcJpfKC1PS4X/s0/Scan_20160311_2.png" /></a><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqxW1eoqv0YX-sdZ4eKgAfdVNtkPEt4LBPYCTaLS4PcnqCgq3QuZgN192aQxUWxoZblVAUmJQLR6Yaq_JQvKzxkPvhTft2D3-w3d3CbNFvl7lDha_RKeOtmKqsC7EY5JeTkVmnftL-CbjC/s1600/Scan_20160311.png" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqxW1eoqv0YX-sdZ4eKgAfdVNtkPEt4LBPYCTaLS4PcnqCgq3QuZgN192aQxUWxoZblVAUmJQLR6Yaq_JQvKzxkPvhTft2D3-w3d3CbNFvl7lDha_RKeOtmKqsC7EY5JeTkVmnftL-CbjC/s0/Scan_20160311.png" /></a><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRN0MYhfqVmFYIxwRKlIIzqQZQqEgvsCDtc342BWIu8ffXrbnvNvLVIAD2Q3mK9hmnCkcl_Pi0XA-Bl5vwYkoakWaw_g2G5MABRrtEEUHLba4LdE9ROqUtaaICvInf-cm_vTltQZxD-Zip/s1600/PK_05.png" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRN0MYhfqVmFYIxwRKlIIzqQZQqEgvsCDtc342BWIu8ffXrbnvNvLVIAD2Q3mK9hmnCkcl_Pi0XA-Bl5vwYkoakWaw_g2G5MABRrtEEUHLba4LdE9ROqUtaaICvInf-cm_vTltQZxD-Zip/s0/PK_05.png" /></a><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiW_vUR9Oymabhiq8b2WimcRcIsxriA7U354oZ-MhjSLmsYAzFSPCHjJPL-gi-jN5Xx3gzfREd4HwcNmCG29oW1IudaLvb_tnx20YgmtpDatSlx5Gl-vFIRZaNBNQh8_VfAmlUShrMHIKYP/s1600/PK_04.png" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiW_vUR9Oymabhiq8b2WimcRcIsxriA7U354oZ-MhjSLmsYAzFSPCHjJPL-gi-jN5Xx3gzfREd4HwcNmCG29oW1IudaLvb_tnx20YgmtpDatSlx5Gl-vFIRZaNBNQh8_VfAmlUShrMHIKYP/s0/PK_04.png" /></a><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi12q4T9Gb01LsIKSy6s5bVrSYCqIpKAfDkwQo60sat6kg5sNT8GAGf-syrPZ2UvfYucyJNucVXX_-qPu35HovlHH9ShNq8vUVR6agUyCcXZh1ezUAYBfs00ghtG-1KAhr5_kY-w5R2YCNV/s1600/PK_03.png" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi12q4T9Gb01LsIKSy6s5bVrSYCqIpKAfDkwQo60sat6kg5sNT8GAGf-syrPZ2UvfYucyJNucVXX_-qPu35HovlHH9ShNq8vUVR6agUyCcXZh1ezUAYBfs00ghtG-1KAhr5_kY-w5R2YCNV/s0/PK_03.png" /></a><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPc-MJd7vlc5qAgMcRVEd9kURKuIszWDJWdwdT2IF1Bd_pFvBsewPZOqrke6Wso0Kug0yuD_HP9nMTiCGPk-TxVw7cCEbyaHT82qlYXRr-rVt8PTxOkMAxTcGkN98RNB8Y87-t6_hBmzF9/s1600/PK_02.png" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPc-MJd7vlc5qAgMcRVEd9kURKuIszWDJWdwdT2IF1Bd_pFvBsewPZOqrke6Wso0Kug0yuD_HP9nMTiCGPk-TxVw7cCEbyaHT82qlYXRr-rVt8PTxOkMAxTcGkN98RNB8Y87-t6_hBmzF9/s0/PK_02.png" /></a><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwIQn4TGXF04sPSUK9UbrDDm-u3jGOv5td45Fb2FFFOm-maxoFCd5bQK_nAijCNojOYN_C6cV6oBSRgpheN5u1Bi7V8juQS0LxGDVC4isCPJdYk31KODGfpxxDK5E6L8rfKY24ZMeg1ZxW/s1600/PK_01.png" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwIQn4TGXF04sPSUK9UbrDDm-u3jGOv5td45Fb2FFFOm-maxoFCd5bQK_nAijCNojOYN_C6cV6oBSRgpheN5u1Bi7V8juQS0LxGDVC4isCPJdYk31KODGfpxxDK5E6L8rfKY24ZMeg1ZxW/s0/PK_01.png" /></a>

Bappeda Dokumentasi Peraturan Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat BAPPEDA Kota Banjarmasin

Baca selengkapnya »

e-Musrenbang Penyusunan RKP Tahun 2017 (Pelatihan Aplikasi)

<b>Tema Pembangunan Nasional Tahun 2017</b> - "<b><i>MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTAR WILAYAH</i></b>"<br /> <br /> <b> Nawacita</b> <br /> <table align="center"> <thead align="center"> <tr> <th width="1%">No</th> <th width="99%">Nawacita</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Melakukan revolusi karakter bangsa</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia ( Revolusi Mental )</td> </tr> </tbody> </table> <br /> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <thead align="center"> <tr> <th width="2%">No</th> <th width="28%">Prioritas Nasional</th> <th width="70%">Program Nawacita</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kedaulatan Pangan</td> <td>Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kedaulatan Energi</td> <td>Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kemaritiman dan Kelautan</td> <td>Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Revolusi Mental</td> <td>Melakukan revolusi karakter bangsa</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Daerah Perbatasan</td> <td>Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Daerah Tertinggal</td> <td>Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pelayanan Kesehatan</td> <td>Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Pelayanan Pendidikan</td> <td>Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Antar Kelompok Pendapatan</td> <td>Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Desa dan Kawasan Pedesaan</td> <td>Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Perumahan dan Permukiman</td> <td>Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Stabilitas Keamanan dan Ketertiban</td> <td>Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Kepastian dan Penegakan Hukum</td> <td>Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi</td> <td>Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Reformasi Birokrasi</td> <td>Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Perkotaan</td> <td>Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)</td> <td>Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Pembangunan Pariwisata</td> <td>Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional</td> </tr> </tbody></table> <br /> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjV-AYSvTtFNyamLfOE5t00cZjYoZEnWNYJEMyKsgUd-P6v3FulX2apAPv_pFl5vQdNYwb4grnBIRa9x4FwLrYBh4jnpx_kywln8Z9VFHLlFy10-3Enof_nY2aVGnDO6-MRw5KcMoNq9uu/s1600/Pelatihan_Apps_e-Musrenbang-BAPPENAS-RKP2017.jpg" /> <br /> <br /> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgonmiiKRhxYcG1HHFGX6PzggsXNEbivkxoBAqSC9H8WuDR3nYM95DpmRUzcf-uCF1wsFvuG8LsY-goeHm0dxX7rP-21b-NHtqNZuzfjmwdqFK0gLnS_ke_6xqpsqLOHoJTHABfh28w2swZ/s1600/Pelatihan_Apps_e-Musrenbang-BAPPENAS-RKP2017-Peserta.jpg" /> <br /> <br /> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoGbLJiKnePYcf0dw6hnteo6L6g-bvwZ3gDwHLqiyJWcm-q5FuS16Wle8LbO_mHhlf9ikwif27LQNY7OUHUho-z0Xu6wteBZrkxcuSepozLrySCW_9bEiHHisuI_yUHiqfJyJDbQV1Z6EB/s1600/Tema%252C_Arah_Kebijakan_dan_Prioritas_Pembangunan_RKP_2017_018.jpg" /> <br /> <br /> <a href="http://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/penyusunan-rencana-kerja-pemerintah-2017/" target="_blank">Download Bahan</a><br /> <br /> <a href="https://e-musrenbang.bappenas.go.id/files/00.Panduan%20Manual%20Aplikasi%20DAK%202016.pdf" target="_blank">Panduan Manual Aplikasi DAK 2016</a><br /> <a href="https://e-musrenbang.bappenas.go.id/files/01.Panduan%20Manual%20Aplikasi%20UPPN%202016.pdf" target="_blank">Panduan Manual Aplikasi UPPN 2016</a>

Aplikasi Informasi Pemerintah Peraturan e-Musrenbang Penyusunan RKP Tahun 2017 (Pelatihan Aplikasi)

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2017 - " MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGUR...

Baca selengkapnya »

Pakaian Seragam Dinas PNS berdasarkan Permendagri Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia<b> Permendagri Nomor  6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah</b><br /> <br /> Resmi, perubahan permendagri terkait seragam dinas PNS telah disosialisasikan dan ketentuan aturan seraga dinas PNS muali berlaku 8 Februari 2016.<br /> <br /> Sebagaimana dikutip dari laman Kemendagri, bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Peraturan Mendagri (Permendagri) nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Kemendagri dan Pemerintah daerah.<br /> <br /> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> Pasal 2 Permendagri Nomor  6  Tahun 2016 Tentang <b>Pakaian Dinas PNS</b> menyatakan bahwa <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 21.3pt; tab-stops: 21.3pt; text-align: justify; text-indent: -21.3pt;"> 1)  Pakaian  Dinas  di  Lingkungan  Kementerian  Dalam Negeri terdiri dari: <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari: <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 49.65pt; tab-stops: 49.65pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;"> 1) PDH Warna khaki; <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 49.65pt; tab-stops: 49.65pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;"> 2) PDH  Kemeja  putih, celana/rok  hitam atau  gelap; dan <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 49.65pt; tab-stops: 49.65pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;"> 3) PDH batik. <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; dan <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL. <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 21.3pt; tab-stops: 21.3pt; text-align: justify; text-indent: -21.3pt;"> 2)  Pakaian  Dinas  di  Lingkungan  Pemerintah  Provinsi terdiri dari:<o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari: <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 49.65pt; tab-stops: 49.65pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;"> 1) PDH Warna khaki; <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 49.65pt; tab-stops: 49.65pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;"> 2) PDH  Kemeja  putih,  celana/rok  hitam  atau gelap;dan <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 49.65pt; tab-stops: 49.65pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;"> <span style="font-family: "arial" , "quot"; font-size: 13.0pt;">3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah. <o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; dan <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL. <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 21.3pt; tab-stops: 21.3pt; text-align: justify; text-indent: -21.3pt;"> 3)  Pakaian  Dinas  di  Lingkungan  Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari: <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari: <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 49.65pt; tab-stops: 49.65pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;"> 1) PDH Warna khaki; <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 49.65pt; tab-stops: 49.65pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;"> 2) PDH  Kemeja  putih,  celana/rok  hitam  atau gelap;dan <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 49.65pt; tab-stops: 49.65pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;"> 3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah. <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL; <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> f. Pakaian  Dinas  Harian  disingkat  PDH  Camat  dan Lurah; dan  <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> g. Pakaian  Dinas  Upacara  disingkat  PDU  Camat  dan Lurah. <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 21.3pt; tab-stops: 21.3pt; text-align: justify; text-indent: -21.3pt;"> 4)  PDH  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  huruf  a  terdiri dari: <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> a. PDH  lengan  panjang/pendek  digunakan  untuk Pejabat  Tinggi  Madya  dan  Pejabat  Tinggi  Pratama  di lingkungan  Kementerian  Dalam Negeri,  Provinsi  dan Kabupaten/Kota;dan <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> b. PDH  lengan  pendek  digunakan  untuk  Pejabat Administrator  dan  Pejabat  Pengawas  serta  Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Provinsi dan Kabupaten/Kota.<o:p></o:p></div> <br /> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> Pasal 12 <b>Permendagri Nomor  6  Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah</b> menyatakan bahwa Model  Pakaian  Dinas  di  Lingkungan  Kementerian  Dalam Negeri,  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah Kabupaten/Kota  pada  Lampiran  I  angka  Romawi  I  huruf  A, angka Romawi II huruf A dan angka Romawi III huruf A Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  60  Tahun  2007 tentang  Pakaian Dinas  Pegawai  Negeri Sipil di  lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.<o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> Pasal 12A <b>Permendagri Nomor  6  Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah</b> menyatakan:<o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 21.3pt; tab-stops: 21.3pt; text-align: justify; text-indent: -21.3pt;"> 1)  Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Kementerian Dalam  Negeri,  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 2: <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> a.  Hari  Senin  dan Selasa  menggunakan  PDH  warna khaki; <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> b.  Hari Rabu menggunakan PDH Kemeja Warna Putih, celana/rok hitam atau gelap; <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> c.  Hari  Kamis  dan  Jumat  menggunakan  PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah; <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 21.3pt; tab-stops: 21.3pt; text-align: justify; text-indent: -21.3pt;"> 2)  Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara. <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 21.3pt; tab-stops: 21.3pt; text-align: justify; text-indent: -21.3pt;"> 3)  Pakaian  Korpri  digunakan  pada  saat  peringatan  Hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara. <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 21.3pt; tab-stops: 21.3pt; text-align: justify; text-indent: -21.3pt;"> 4)  PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.<o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> Berdasarkan Pasal 32 Permendagri Nomor  6  Tahun 2016 Tentang <b>Pakaian Dinas PNS </b>dinyatakan bahwa  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang  Perubahan  Kedua  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  60  Tahun  2007  tentang  Pakaian  Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<o:p></o:p></div> <br /> <b>Contoh Pakaian Dinas Sesuai Permendagri Nomor 6 Tahun 2016</b><br /> <br /> PDH Khaki (Hari <b><span style="color: #783f04;">SENIN </span></b>dan <b><span style="color: #783f04;">SELASA</span></b>)<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9lYy6UCOK7TJqzZe8f73zK1Sbqv5_oLWuS18Y9uv0iszfeI6Na_gyXDTMVgicdjzFrKbUC4xnQwAd-38IbDsSrNixUARkzij8RAX6m1vYj52bz1YGOTW6uG-bda9rfmgKmhUysyej3cB-/s1600/PD-Harian-Khaki-Pria.jpg" /></div> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnsxUGgVJ8rrpHqiUZw74be4ryQDbZC41M0_I0xJ8rhyphenhyphenyEqxyu32P5FKkf9qfLU9lYA9kWgqhcBAgYoVTcWtZ4_PI9pORlaCNWhEK2P-CC26-1_st4TWLTvOWisxDIgjUY9sO7bYHSRKRk/s1600/PD-Harian-Khaki-Wanita.jpg" /></div> <br /> Atasan Putih dan Bawahan Hitam / Gelap (Hari <b style="background-color: black;"><span style="color: white;">RABU</span></b>)<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ-V9AGl0dp0p-9aBKhsQKhcxClgsVJQgwXJ5ps3wzPFMPQM-TudOiuCc1UUBt85cTDp_PrU9pBoDBjWZORs8o_S1ys3teM4rHN3zabKMmb4fHwc1RyA_wl_hr0skWuzJJq_qbAySMSPGB/s1600/PD-Putih-Hitam.jpg" /></div> <br /> Batik Nasional atau Daerah (Sasirangan Banjarmasin / Kalimantan Selatan) - Hari <b><span style="color: #073763;">KAMIS </span></b>dan <b><span style="color: #38761d;">JUM'AT</span></b><br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_oZCkH8uFeMXrHpY-VFUp3Ang4xBNowwRfTO8D9aWZJuhKGeOKfAQakGrFS1dEAQnZqnf94XqpjGGjQrthJQOcfap1iLjaqrYqq4Hr1M4nRWFsBTT7f8FZVIzibtYPIfvP1SZyRPC5Xul/s1600/BATIK.jpg" /></div> <br /> Korpri Batik<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhak1_4glEgfT5sUkE7Xd5WlXKu0AR7mzg0iJrb5cNNC1hQ9JruUUCaIRTMN4rg4QBIHfpcJAYssKBj5Q59Wf67ctyAx89LaWx6QI8fw84fKMBNTKsUgrCBO1X_JJ1waeKKD9Zaj0NmVIKE/s1600/PD-Batik-Korpri.jpg" /></div> <br /> Pakaian Sipil Lengkap<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAfyat8W2_a8aLzT3lGjPPyd1QuLF5McyAcG6WhyWIZw4tN6XVfsZWv2vFCOCGY9aUVg3__g2S3bjV5C9f2LOLeKCoCBPs-YYmux7XFdsWyh2B4vTNceMIppwlHi4HWYu2pttWCwctYTD1/s1600/PSL-Pelantikan.jpg" /></div> <br /> <b><span style="background-color: #38761d; color: white;"> LINMAS </span></b>(Hari Jadi Satpol PP dan atau Linmas)<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUS6d7xLf7NLeqchmjyT50H16SoTxcEpUphLRwdnnEPx0OVolHxSMWt8cUhxTOrikasvh4NtgD00z2R0VKHBH8l7g1PxVbc8quLH7kw2l1oHnktyb-hKmIS6vYpbx17967f1X0XKIovIv7/s1600/PD-Linmas.jpg" /></div> <br /> @BerbagaiSumber <br /> <a href="http://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/file_upload/perundang-undangan/Peraturan%20Menteri/Permendagri%20No.%206%20Tahun%202016/Permen%20No.6%20TH%202016.pdf" target="_blank">DOWNLOAD Permendagri Nomor 6 Tahun 2016</a>

Pemerintah Peraturan Pakaian Seragam Dinas PNS berdasarkan Permendagri Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Permendagri Nomor  6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Neg...

Baca selengkapnya »

Permendagri Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas PNS

<a href="http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2015/11/06/p/e/permen_no.68_th_2015.rtf" target="_blank">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2015</a> TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LlNGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH<br /> <br /> Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.<br /> <br /> Jenis Pakaian Dinas<br /> Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari:<br /> a.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:<br />         1)<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>PDH Warna khaki;<br />         2)<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;dan<br />         3)<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah<br /> b.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;<br /> c.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;<br /> d.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;<br /> e.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;<br /> f.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan<br /> g.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.<br /> <div> <br /></div> =====<br /> <a href="http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2015/10/28/p/e/permen_no.68_th_2015_lampiran_i.rtf" target="_blank">Lampiran I.</a><br /> <a href="http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2015/10/28/p/e/permen_no.68_th_2015_lampiran_ii.docx" target="_blank">Lampiran II.</a><br /> <div style="text-align: center;"> Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil</div> <div style="text-align: center;"> Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah</div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <colgroup><col></col> <col></col> <col></col> <col></col> </colgroup><tbody> <tr align="center" style="font-style: bold;"> <td><b>NO.</b></td> <td><b>HARI</b></td> <td><b>JENIS PAKAIAN</b></td> <td><b>KETERANGAN</b></td> </tr> <tr> <td>1. </td> <td>Senin </td> <td>LINMAS </td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Selasa dan Rabu </td> <td>PDH warna khaki</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. </td> <td>Kamis </td> <td>Baju putih</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Jumat</td> <td>Batik/Tenun/Pakaian khas daerah</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. </td> <td>Hut Korpri dan Hari Besar Nasional </td> <td>Korpri</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Pada Acara Resmi </td> <td>PSL dan/atau PSR</td> <td>Sesuai Ketentuan Acara </td> </tr> </tbody></table> <br /> =====<br /> <br /> LINMAS<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUS6d7xLf7NLeqchmjyT50H16SoTxcEpUphLRwdnnEPx0OVolHxSMWt8cUhxTOrikasvh4NtgD00z2R0VKHBH8l7g1PxVbc8quLH7kw2l1oHnktyb-hKmIS6vYpbx17967f1X0XKIovIv7/s1600/PD-Linmas.jpg" /></div> <br /> PDH Khaki<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9lYy6UCOK7TJqzZe8f73zK1Sbqv5_oLWuS18Y9uv0iszfeI6Na_gyXDTMVgicdjzFrKbUC4xnQwAd-38IbDsSrNixUARkzij8RAX6m1vYj52bz1YGOTW6uG-bda9rfmgKmhUysyej3cB-/s1600/PD-Harian-Khaki-Pria.jpg" /></div> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnsxUGgVJ8rrpHqiUZw74be4ryQDbZC41M0_I0xJ8rhyphenhyphenyEqxyu32P5FKkf9qfLU9lYA9kWgqhcBAgYoVTcWtZ4_PI9pORlaCNWhEK2P-CC26-1_st4TWLTvOWisxDIgjUY9sO7bYHSRKRk/s1600/PD-Harian-Khaki-Wanita.jpg" /></div> <br /> Putih Hitam<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ-V9AGl0dp0p-9aBKhsQKhcxClgsVJQgwXJ5ps3wzPFMPQM-TudOiuCc1UUBt85cTDp_PrU9pBoDBjWZORs8o_S1ys3teM4rHN3zabKMmb4fHwc1RyA_wl_hr0skWuzJJq_qbAySMSPGB/s1600/PD-Putih-Hitam.jpg" /></div> <br /> Jum'at Batik<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_oZCkH8uFeMXrHpY-VFUp3Ang4xBNowwRfTO8D9aWZJuhKGeOKfAQakGrFS1dEAQnZqnf94XqpjGGjQrthJQOcfap1iLjaqrYqq4Hr1M4nRWFsBTT7f8FZVIzibtYPIfvP1SZyRPC5Xul/s1600/BATIK.jpg" /></div> <br /> Korpri Batik<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhak1_4glEgfT5sUkE7Xd5WlXKu0AR7mzg0iJrb5cNNC1hQ9JruUUCaIRTMN4rg4QBIHfpcJAYssKBj5Q59Wf67ctyAx89LaWx6QI8fw84fKMBNTKsUgrCBO1X_JJ1waeKKD9Zaj0NmVIKE/s1600/PD-Batik-Korpri.jpg" /></div> <br /> Pakaian Sipil Lengkap<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAfyat8W2_a8aLzT3lGjPPyd1QuLF5McyAcG6WhyWIZw4tN6XVfsZWv2vFCOCGY9aUVg3__g2S3bjV5C9f2LOLeKCoCBPs-YYmux7XFdsWyh2B4vTNceMIppwlHi4HWYu2pttWCwctYTD1/s1600/PSL-Pelantikan.jpg" /></div> <br /> @BerbagaiSumber

Informasi Pemerintah Peraturan Permendagri Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas PNS

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 ...

Baca selengkapnya »

Tata Urutan Perundang-undangan di Indonesia

<div> Tata perundang-undangan diatur dalam :</div> <ol> <li><b>Tap MPRS NO. XX/MPRS/1996</b> tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.</li> </ol> <div> Urutannya yaitu :<br /> 1) UUD 1945;<br /> 2) Ketetapan MPR;<br /> 3) UU;<br /> 4) Peraturan Pemerintah;<br /> 5) Keputusan Presiden;<br /> 6) Peraturan Pelaksana yang terdiri dari : Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri.<br /> Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku.<span id="more-150"></span></div> <ol start="2"> <li><b>Tap MPR No. III/MPR/2000</b> tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Undang-Undang.</li> </ol> <div> Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, tata urutan peraturan perundang-undangan RI yaitu :<br /> 1) UUD 1945;<br /> 2) Tap MPR;<br /> 3) UU;<br /> 4) Peraturan pemerintah pengganti UU;<br /> 5) PP;<br /> 6) Keppres;<br /> 7) Peraturan Daerah;<br /> Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku.</div> <ol start="3"> <li><b>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004</b> tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</li> </ol> <div> Berdasarkan ketentuan ini, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :<br /> 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<br /> 2) UU/Perppu;<br /> 3) Peraturan Pemerintah;<br /> 4) Peraturan Presiden;<br /> 5) Peraturan Daerah.<br /> Ketentuan dalam Undang-Undang ini sudah tidak berlaku.</div> <ol start="4"> <li><a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4e573e9e88db1/node/lt4e573e59d0487" target="_blank"><b>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</b></a> tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (<a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4e6db81882169/node/lt4e573e59d0487" target="_blank"><b>Lampiran</b></a>).</li> </ol> <div> Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :<br /> 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<br /> 2) Ketetapan MPR;<br /> 3) UU/Perppu;<br /> 4) Peraturan Presiden;<br /> <b><span style="color: white;">0)</span><span style="color: red;"> Peraturan Menteri;</span></b><br /> 5) Peraturan Daerah Provinsi;<br /> 6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</div> <div> <br /> =====<br /> <b>Pertanyaan :</b><br /> <b><br /></b> Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan<br /> Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian apakah Peraturan Menteri sudah tidak dapat dijadikan dasar hukum? Bagaimana sebenarnya kedudukan Peraturan Menteri setelah UU ini dikeluarkan, baik Peraturan Menteri yang dikeluarkan sebelum dan setelah Undang-Undang ini dikeluarkan?<br /> <br /> <b><a href="http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5264d6b08c174/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan" target="_blank">Jawaban </a>:</b><br /> <br /> Peraturan menteri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya saya sebut sebagai UU No. 12/2011) tidak diatur dalam ketentuan Pasal ayat (1). Namun demikian, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, yang menegaskan:<br /> <br /> "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup <b>peraturan yang ditetapkan</b> oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, <b>Menteri</b>, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat." (<b>cetak tebal oleh penjawab</b>)<br /> <br /> Walaupun ketentuan di atas tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang-undangan berupa "Peraturan Menteri", namun frase "…<b>peraturan yang ditetapkan oleh</b>… <b>menteri</b>…" di atas, mencerminkan keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri setelah berlakunya UU No. 12/2011 tetap diakui keberadaannya.<br /> <br /> Persoalan selanjutnya, bagaimanakah kekuatan mengikat Peraturan Menteri tersebut? Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 menegaskan:<br /> <br /> "Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat</b> sepanjang <b>diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi </b>atau <b>dibentuk berdasarkan kewenangan.</b>" (<b>cetak tebal oleh penjawab</b>)<br /> <br /> Dari ketentuan di atas, terdapat dua syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011 memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu:<br /> 1.    diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau<br /> 2.    dibentuk berdasarkan kewenangan.<br /> <br /> Dalam doktrin, hanya dikenal dua macam peraturan perundang-undangan dilihat dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar:<br /> 1.    atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan; dan<br /> 2.    delegasi pembentukan peraturan perundan-undangan<br /> <br /> A. Hamid S. Attamimmi (1990, hlm. 352), menegaskan Atribusi kewenangan perundang-undangan diartikan penciptaan wewenang (baru)oleh konstitusi/grondwet atau oleh pembentuk undang-undang (wetgever) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baruuntuk itu.<br /> <br /> Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan atribusian dalam UUD 1945, berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan Peraturan Daerah (Perda). Dalam UU No. 12/2011 juga dikenal satu jenis peraturan perundang-undangan atribusian di luar UUD 1945, yaitu Peraturan Presiden (Perpres), yang pada masa lalu dikenal sebagai Keputusan Presiden yang bersifat mengatur yang dasarnya adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.<br /> <br /> Sementara itu, delegasi dalam bidang perundang-undangan ialah pemindahan/ penyerahankewenangan untuk membentuk peraturan dari pemegang kewenangan asal yang memberdelegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegataris) dengan tanggungjawab pelaksanaan kewenangan tersebut pada delegataris sendiri, sedangkan tanggungjawab delegans terbatas sekali (A. Hamid S. Attamimmi: 1990, hlm. 347).<br /> <br /> Contohnya dari peraturan perundang-undangan delegasi, misalnya tergambar dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menegaskan bahwa: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b>"<br /> =====<br /> <br /> Definisi :</div> <ol> <li>Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.</li> <li><b>UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945</b> adalah hukum dasar (konstitusi) yang tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan nasional.</li> <li><b>Ketetapan MPR</b> merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR, yang terdiri dari 2 (dua) macam yaitu :Ketetapan yaitu putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis, Keputusan yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja.</li> <li>Undang-Undang (<b>UU</b>) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Persetujuan bersama Presiden.</li> <li>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (<b>Perppu</b>) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan :Perppu diajukan ke DPR dalam persidangan berikut;DPR dapat menerima/menolak Perppu tanpa melakukan perubahan;Bila disetujui oleh DPR, Perrpu ditetapkan menjadi Undang-Undang;Bila ditolak oleh DPR, Perppu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</li> <li>Peraturan Pemerintah (<b>PP</b>) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.</li> <li>Peraturan Presiden (<b>Perpres</b>) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.</li> <li>Peraturan Menteri (<b>Permen</b>) adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur (regeling), mengikat umum, norma perundang-undangannya selalu bersifat umum, abstrak, dan berlaku terus-menerus ditetapkan oleh Menteri untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan sebagaimana mestinya.</li> <li>Peraturan Daerah (<b>Perda</b>) Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur.</li> <li>Peraturan Daerah (<b>Perda</b>) Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.</li> <li>Peraturan Kepala Daerah (<b>Perkada</b>) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Kepala Daerah Provinsi(<b>PerGub</b>)/Kabupaten(<b>PerBup</b>)/Kota(<b>PerWali</b>) untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan daerah.</li> </ol> <div style="text-align: center;"> <img alt="peraturan+perundang-undangan+di+indonesia.jpg (400×291)" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8f70IVihrvHiGo_V7OaSDSEQuouBWTWFT-EmqxgfAAY0uQ7dguIRIic60LnqrlxlZo94Geg8YqrYWa85k5nSwQx5kY5x-LYx4ar62BxKNYAIECnLvqS0bFmzS2TVgnmymnqK6_Bgedkaj/s0/peraturan+perundang-undangan+di+indonesia.jpg" /></div> <div> <br /></div> <div> <a href="http://hukum.malangkota.go.id/tata-urutan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/" target="_blank">Sumber</a> - Edited BAPPEDA (wz)</div>

Informasi Peraturan Tata Urutan Perundang-undangan di Indonesia

Tata perundang-undangan diatur dalam : Tap MPRS NO. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indones...

Baca selengkapnya »

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) 2015

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) 2015

Dokumentasi Peraturan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) 2015

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) 2015

Baca selengkapnya »

Kebijakan Anggaran Perubahan APBD (KUPA) 2015

Kebijakan Anggaran Perubahan APBD (KUPA) 2015

Dokumentasi Peraturan Kebijakan Anggaran Perubahan APBD (KUPA) 2015

Kebijakan Anggaran Perubahan APBD (KUPA) 2015

Baca selengkapnya »

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2016

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2016

Dokumentasi Peraturan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2016

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2016

Baca selengkapnya »

Kebijakan Umum APBD (KUA) 2016

Kebijakan Umum APBD (KUA) 2016

Dokumentasi Peraturan Kebijakan Umum APBD (KUA) 2016

Kebijakan Umum APBD (KUA) 2016

Baca selengkapnya »

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 Kota Banjarmasin

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RPJMD dijadikan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai program pembangunan tahunan. Mengingat Pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan pada Bulan Desember 2015 maka RPJMD Kota Banjarmasin tahun 2016–2020 belum dapat ditetapkan, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah RKPD dapat disusun berdasarkan pedoman transisi yang tertuang dalam RPJMD periode berjalan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).<br /> <br /> RKPD Kabupaten/Kota sekurang– kurangnya memuat tentang kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak–hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Selain itu dokumen RKPD yang disusun haruslah mengacu RKPD Provinsi dan berkaitan erat dengan RPJMD, RPJPD baik kabupaten maupun Provinsi serta RPJM dan RPJP Nasional.<br /> <div> <br /></div> <div> <div> Dalam rangka menjaga kesinambungan maka RKPD Kota Banjarmasin Tahun 2016 disusun tetap sesuai jadwal dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi pada tahun mendatang. Memperhatikan situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, dan memperhitungkan kontinuitas dan sinergitas pelaksanaan pembangunan, maka dirumuskan dan ditetapkan tema pembangunan tahun 2016 sebagai berikut :</div> <div> <br /></div> <div> <b>“MENDORONG PERDAGANGAN, INDUSTRI, PARIWISATA SUNGAI DAN MELETAKKAN PONDASI PENGEMBANGAN PELABUHAN DAN PERGUDANGAN”</b></div> <div> <br /></div> <div> <b>Prioritas Pembangunan Daerah 2016</b> adalah :</div> <div> <ol> <li>Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui sektor industri, pariwisata, perdagangan dan transportasi.</li> <li>Menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui peningkatan layanan pendidikan dan layanan kesehatan.</li> <li>Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur kota sesuai dengan pola tata ruang </li> </ol> </div> </div> <div> <a href="https://drive.google.com/folderview?id=0B_CyWUlA9rUPalZUSFdFRFBJZnM" target="_blank"><b style="background-color: blue;"><span style="color: white;">DOWNLOAD / UNDUH</span></b></a></div> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilMT1G1c_0eDpft8dfn5pnPmzZtWIBr2nvGb0cPJtth8lWnOOzcU9bPW6nqMQBYn7N9qXREliceaKLOYrJFmamJsmPABkeQFhGrQeYqV8-xoGmpJXWQBF0_et_c2CLJJGl460VZHHNPYDk/s0/2.png" />

Dokumentasi Peraturan RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 Kota Banjarmasin

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana diamanatka...

Baca selengkapnya »

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) - FAQ

<h1> <a href="http://www.bkn.go.id/produk/skp" target="_blank">Sasaran Kerja Pegawai (SKP)</a></h1> <b>DIREKTORAT KINERJA<br /> </b><br /> Direktorat Kinerja Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kinerja pegawai, standardisasi kinerja pegawai, dan pengembangan sistem informasi kinerja pegawai.<br /> <b>DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN</b><br /> <table> <tbody> <tr> <td width="45%"><b>Apa yang dimaksud dengan SKP ?</b></td> <td width="54%"><em>SKP adalah Sasaran Kerja Pegawai yang ada dalam salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.</em></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td width="44%"><b>Bagaimana cara mengisi formulir SKP ?</b></td> <td width="55%"><em>Penilaian kinerja adalah penilaian yang dilakukan oleh atasan oleh bawahan</em></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td width="44%"><b>Bagaimana menentukan target kuantitas dalam pekerjaan yang tidak bisa diprediksi atau output dari orang lain ?</b></td> <td width="55%"><em>Cara menentukan target kuantitas dalamm pekerjaan yang tidak bisa diprediksi atau autputnya dariorang lain adalah dengan cara mempertimbangkan jumlah output yang masuk pada tahun-tahun sebelumnya.</em></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td width="44%"><b>Bagaimana menilai kualitas dalam suatu pekerjaan / kegiatan ?</b></td> <td width="55%"><em>Cara menilai aspek kualitas dalam suatu pekerjaan /kegiatan adalah dengan mengacu pada parameter yang ada pada Peraturan Kepala BKN Noor 1 Tahun 2013 pada halaman 20.</em></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td width="44%"><b>Siapa saja kah yang dapat memasukkan target biaya ?</b></td> <td width="55%"><em>Yang dapat memasukkan aspek biaya adalah PNS yang secara langsung mempertanggungjawabkan biaya kegiatan tersebut dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).</em></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td width="44%"><b>Bagaimana menyusun SKP untuk jabatan fungsional umum?</b></td> <td width="55%"><em>Untuk menyusun SKP jabatan fungsional umum adalah disesuaikan dengan nama jabatan yang bersangkutan dan uraian kegiatannya yang akan dilakukan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada SKP atasan langsungnya</em></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td width="44%"><b>Bagaimana menyusun SKP untuk jabatan fungsional tertentu ?</b></td> <td width="55%"><em>Untuk menyusun SKP jabatan fungsional tertentu adalah dengan mengacu pada lampiran kegiatan yang ada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB yang mengatur tentang jabatan tersebut dan Angka Kreditnya (AK) sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing.</em></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td width="44%"><b>Apa berbedaan antara DP3 dengan SKP ?</b></td> <td width="55%"><em>Perbedaan antara DP3 dengan SKP adalah kalau DP3 yang dinilai lebih pada perilaku kerja PNS yang bersangkutan, sedangkan kalau SKP lebih pada capaian kinerja PNS yang bersangkutan dalam setiap targetnya.</em></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td width="44%"><b>Apa kaitannya RKT dengan kegiatan tugas jabatan ?</b></td> <td width="55%"><em>Kaitannya antara Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan kegiatan tugas jabatan adalah RKT sebagai acuan untuk menyusun kegiatan tugas jabatan masing-masing PNS.</em></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td width="44%"><b>Apakah dalam menyelesaikan tugas / pekerjaan ada perbedaan tingkat kesulitan?</b></td> <td width="55%"><em>Dalam menyelesaikan tugas/pekerjaan ada perbedaan tingkat kesulitan pekerjaan antara atasan dengan bawahan sesuai dengan karakteristik pekerjaan masing-masing.</em></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td width="44%"><b>Bagaimana cara mengisi kegiatan tugas jabatan bila sifat dan jenis pekerjaannya sama (homogin) ?</b></td> <td width="55%"><em>Apabila terjadi kesamaan jenis pekerjaan antara PNS yang satu dengan yang lainnya maka dapat dibagi perwilayah atau perinstansi.</em></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td width="44%"><b>Bagaimana cara memasukkan kegiatan tugas tambahan ?</b></td> <td width="55%"><em>Kegiatan tugas tambahan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun bisa dituangkan ke dalam formulir keterangan melaksanakan tugas tambahan yang ada pada Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 halaman 84, sedangkan nilainya langsung dituangkan dalam penyusunan SKP pada akhir tahun dalam kolom nilai tugas tambahan.</em></td> </tr> </tbody> </table> <br /> <div id="18315"> <a href="http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/05/Mekanisme-Penilaian-Kinerja.jpg"><img alt="Mekanisme Penilaian Kinerja" class="18315" src="http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/05/Mekanisme-Penilaian-Kinerja-506x380.jpg" /></a><br /> Mekanisme Penilaian Kinerja</div> <br /> <div id="18316"> <a href="http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/05/Mekanisme-Penyusunan-Standar-Kinerja-Jabatan.jpg"><img alt="Mekanisme Penyusunan Standar Kinerja Jabatan" class="18316" src="http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/05/Mekanisme-Penyusunan-Standar-Kinerja-Jabatan-506x380.jpg" /></a><br /> Mekanisme Penyusunan Standar Kinerja Jabatan</div> <br /> <div id="18317"> <a href="http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/05/Penilaian-Kinerja-PNS.jpg"><img alt="Penilaian Kinerja PNS" class="18317" src="http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/05/Penilaian-Kinerja-PNS-506x380.jpg" /></a><br /> Penilaian Kinerja PNS</div> <br /> <div id="18318" style="width: 606px;"> <a href="http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/05/Proses-Penyusunan-SKP-PNS.jpg"><img alt="Proses Penyusunan SKP PNS" class="18318" height="380" src="http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/05/Proses-Penyusunan-SKP-PNS-596x380.jpg" width="596" /></a><br /> Proses Penyusunan SKP PNS</div> <br /> <b>Daftar Landasan Peraturan</b><br /> <a href="http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/05/PERKA-BKN-NO.01TAHUN-2013.pdf">PERKA BKN NO.01TAHUN 2013</a><br /> <a href="http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/05/PP-NOMOR-46-TAHUN-2011@PENILAIAN-PRESTASI-KERJA-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL.pdf">PP NOMOR 46 TAHUN 2011@PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL</a><br /> <br /> <a href="http://www.mgi.esdm.go.id/files/Form%20SKP-Kanreg%20(Format%20dari%20BKN).xlsx" target="_blank">FORM SKP-Format-BKN</a><br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie9kE3WVA9V8YQ3H1P2f8KQZlaW3z75StXQzRjTfts7H_Uo1REKmLX7jtV02KRb741xdO6vXwwkpWidYVH95N0RAfsPrnxMP8IHiNVY3Mue36GZjLT01aTaIcttsiIOQMeAsE1So3Bk8g7/s1600/skp2.jpg" /></div> <br />

Informasi Pemerintah Peraturan Umum Sasaran Kerja Pegawai (SKP) - FAQ

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) DIREKTORAT KINERJA Direktorat Kinerja Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kinerja pegawai, sta...

Baca selengkapnya »