(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien telah dimulai. Setelah diawali dengan penyerahan Personil, Prasarana, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D), sekarang telah terbit peraturan pemerintah yang mengatur tentang perangkat daerah.<br /> <br /> Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.<br /> <br /> Peraturan Perangkat Daerah merupakan Pedoman bagi Pemerintah Daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka penataan Kelembagaan Perangkat Daerah untuk pembentukan organisasi perangkat daerah berupa Dinas, Badan, Sekretariat serta Kecamatan.<br /> <br /> PP No. 18 Tahun 2016 ini adalah tindaklanjut dari amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.<br /> <br /> Dalam Peraturan Perangkat Daerah ini memuat ketentuan-ketentuan dalam pembentukan satuan kerja perangkat daerah, jenis, kriteria tipelogi, hingga pada kedudukan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.<br /> <br /> Beberapa poin penting :<br /> <br /> Pasal 4<br /> Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada.<br /> Bagian Kedua<br /> Jenis Perangkat Daerah<br /> <br /> Pasal 5<br /> (1) Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:<br /> a. sekretariat Daerah;<br /> b. sekretariat DPRD;<br /> c. inspektorat;<br /> d. dinas; dan<br /> e. badan.<br /> (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:<br /> a. sekretariat Daerah;<br /> b. sekretariat DPRD;<br /> c. inspektorat;<br /> d. dinas;<br /> e. badan; dan<br /> f. kecamatan.<br /> <br /> BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN<br /> Pasal 122<br /> (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.<br /> (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.<br /> <br /> Badan Daerah Kabupaten/Kota<br /> <br /> Pasal 46<br /> (5) Unsur penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<br /> a. perencanaan;<br /> b. keuangan;<br /> c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;<br /> d. penelitian dan pengembangan; dan<br /> e. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<br /> <br /> Pasal 48<br /> (3) Perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:<br /> a. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan<br /> b. perencanaan serta penelitian dan pengembangan.<br /> (4) Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2 (dua) fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.<br /> (5) Tipelogi badan Daerah kabupaten/kota hasil penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah bidang hasil penggabungan.<br /> (6) Nomenklatur badan Daerah kabupaten/kota yang mendapatkan tambahan bidang dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur badan Daerah kabupaten/kota dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan.<br /> <br /> Pasal 89<br /> Dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain.<br /> <br /> Pasal 90<br /> (1) Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan memperoleh nilai 951 (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B, dan dalam hal memperoleh nilai di atas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe A.<br /> (2) Dalam hal sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan penambahan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 tidak berlaku.<br /> <div> <br /></div> Untuk lebih jelasnya, dapat melihat atau <a href="https://drive.google.com/file/d/0B6bFhFdtG1zgQ1ZqR2lHU3NzMWc/view" target="_blank"><b>DOWNLOAD</b> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah versi PDF di <b>SINI</b></a>.<br /> <br /> <a href="http://www.setneg.go.id/components/com_perundangan/docviewer.php?id=405285&filename=PP%20Nomor%2018%20Tahun%202016.pdf" target="_blank">Mirror <b>DOWNLOAD </b>dari Website <b>SETNEG</b></a><br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMpjl0qTRdGlAPFrIXrebkF88GAr1EgARyFIQGH5mFhSLU2pElj2GvWEXAIoDum6XdXkm2lshDUU8opioCvB_kdLwEqcgx63AFgfbrYpmQ4kc65_HNBSoTcUf-6IHwP90rTQ9REDTB9f_4/s1600/PP-18-Tahun-2016.png" /></div> <br />

ASN Informasi Pemerintah Peraturan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien telah dimulai. Setelah diawali dengan penyerahan Pers...

Baca selengkapnya »

Konsep Penataan Kelembagaan Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari :<br /> <ol> <li>Unsur Staf yang diwadahi dalam Sekretariat Daerah;</li> <li>Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, yang diwadahi dalam Dinas Daerah;</li> <li>Unsur pelaksana fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang diwadahi dalam Badan Daerah;</li> <li>Unit kerja yang melaksanakan fungsi khusus, yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat dan Satuan Polisi Pamong Praja; dan</li> <li>Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota yang bersifat kewilayahan yang melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan fungsi pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dengan intensitas tinggi; serta</li> <li>Sekretariat DPRD yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada DPRD dalam melaksanakan fungsi DPRD.</li> </ol> Sesuai dengan PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH pada :<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <b>Pasal 25</b></div> <div style="text-align: center;"> (1) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) meliputi:</div> <div style="text-align: center;"> a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</div> <div style="text-align: center;"> b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;</div> <div style="text-align: center;"> c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan  lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional; </div> <div style="text-align: center;"> d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</div> <div style="text-align: center;"> e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</div> <div style="text-align: center;"> f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan</div> <div style="text-align: center;"> g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.</div> <div style="text-align: center;"> (2) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/walikota di wilayah kerja masing-masing.</div> <div style="text-align: center;"> (6) Bupati/<b>walikota </b>dalam melaksanakan <b>urusan pemerintahan umum</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat <b>Kecamatan </b>melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.</div> <br /> <div style="text-align: center;"> <b>Pasal 209  </b></div> <div style="text-align: center;"> <b>Ayat (1)</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>Huruf a </b></div> <div style="text-align: center;"> Yang dimaksud dengan “<b>sekretariat daerah</b>” adalah <b>unsur </b><b>staf pendukung</b> kepala daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya. </div> <div style="text-align: center;"> <b>Huruf b</b></div> <div style="text-align: center;"> Yang dimaksud dengan “<b>sekretariat DPRD</b>” adalah <b>unsur staf </b><b>pendukung</b> DPRD. </div> <div style="text-align: center;"> <b>Huruf c</b></div> <div style="text-align: center;"> Yang dimaksud dengan “<b>inspektorat</b>” adalah <b>unsur yang </b><b>menjalankan fungsi pengawasan</b>. </div> <div style="text-align: center;"> <b>Huruf d</b></div> <div style="text-align: center;"> Yang dimaksud dengan “<b>dinas</b>” adalah <b>unsur pelaksana </b><b>Urusan Pemerintahan</b> yang menjadi kewenangan Daerah. </div> <div style="text-align: center;"> <b>Huruf e</b></div> <div style="text-align: center;"> Yang dimaksud dengan “<b>badan</b>” adalah <b>unsur penunjang </b>yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara lain perencanaan, pengawasan, kepegawaian, keuangan, pendidikan dan latihan  serta penelitian dan pengembangan.</div> <br /> Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.<br /> <br /> Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh pemerintah daerah, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.<br /> <br /> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.<br /> <br /> Kerangka berfikir dalam pengelompokan elemen besar organisasi perangkat daerah adalah bahwa organisasi terdiri atas 5 (lima) elemen yaitu :<br /> <ol> <li><i>Strategic Apex</i> (Kepala Daerah);</li> <li><i>Middle Line</i> (Sekretaris Daerah);</li> <li><i>Operating Core</i> (Dinas Daerah);</li> <li><i>Techno Structure</i> (Badan/Fungsi Penunjang); dan</li> <li><i>Supporting Staff</i> (Staf Pendukung).</li> </ol> Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti (<i>operating core</i>), yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, yang terdiri atas 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 8 urusan pilihan.<br /> <br /> Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).<br /> <br /> Fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah antara lain meliputi<br /> <ol> <li>Perencanaan;</li> <li>Pengawasan;</li> <li>Keuangan;</li> <li>Kepegawaian</li> <li>Penelitian dan Pengembangan;</li> <li>Pendidikan dan Pelatihan;</li> <li>Fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan; sedangkan</li> <li>Unit Pelaksana Daerah yang melaksanakan pelayanan tertentu kepada masyarakat seperti rumah sakit daerah, perwakilan daerah dan lembaga pelaksana teknis lainnya, sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah.</li> </ol> Dalam pasal 232 UU Nomor 23 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat daerah diatur dengan peraturan pemerintah, sebagai pengganti PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang mana sampai dengan bulan Pebruari 2016 ini, draft Rancangan PP (RPP) pengganti PP Nomor 41 Tahun 2007 dimaksud, telah melalui tahap harmonisasi dan finalisasi di Kementerian Hukum dan HAM serta telah disampaikan ke Sekretariat Kabinet untuk diproses penetapannya menjadi PP.<br /> <br /> RPP ini menetapkan perangkat daerah dalam 3 (tiga) tipe yaitu tipe A, tipe B dan tipe C untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah antara lain :<br /> <ol> <li>Sekretariat daerah;</li> <li>Sekretariat DPRD;</li> <li>Inspektorat daerah;</li> <li>Dinas daerah;</li> <li>Badan Daerah, dan</li> <li>Satpol PP.</li> </ol> Sedangkan untuk SKPD Kecamatan ditetapkan hanya dalam 2 (dua) tipe yaitu tipe A dan tipe B.<br /> Penetapan tipe perangkat daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja.Variabel beban kerja terdiri dari variabel faktor umum dan variabel faktor teknis.<br /> Variabel faktor umum meliputi :<br /> <ol> <li>Jumlah penduduk;</li> <li>Luas wilayah; dan</li> <li>Jumlah APBD, dengan bobot 20% (duapuluh persen)</li> </ol> Dan variabel faktor teknis yang merupakan beban utama berdasarkan mandate dari undang-undang dengan pembobotan sebesar 80% (delapanpuluh persen).<br /> <br /> Pada tiap-tiap variabel, baik variabel faktor umum maupun variabel faktor teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 sampai dengan 1000.<br /> <br /> Pembinaan dan pengendalian perangkat daerah dalam RPP ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar daerah dan antar sektor, sehingga masing-masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah. Pemerintah dapat membatalkan peraturan daerah dalam pembentukan perangkat daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam PP ini dengan konsekuensi pembatalan hak-hak keuangan dan kepegawaian serta tindakan administratif lainnya.<br /> <br /> Dalam implementasi penataan perangkat daerah berdasarkan RPP ini, menerapkan prinsip-prinsip organisiasi yang ideal, antara lain beban kerja yang seimbang, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisien dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.<br /> <br /> <a href="http://otl.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/12" target="_blank">Sumber</a><br /> Referensi - <a href="http://www.depkes.go.id/resources/download/info-terkini/rakerkesnas_gel2_2016/Kemendagri.pdf" target="_blank">Paparan KEMENDAGRI</a><br /> <a href="http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_artikel_jdih/perubahan%20pembagian%20kewenangan%20by%20reghi%20perdana.pdf" target="_blank">Penjelasan Staff Ahli Kemendagri</a><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_e1CbXGcM1MGfFtr8g2ojyDAh0QgB9JU53xshl3g3e17cS-nxL1gL7Kfanh3xfdVti-sTyo4-CzbX5eAS28_-O3OBphdvyy6fsadK4qlCePkq9fGfQfnGAq7tlG79PUtylQYn02ag6K1f/s1600/Dasar-Penyusunan-OPD-RPP-OPD-2016.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_e1CbXGcM1MGfFtr8g2ojyDAh0QgB9JU53xshl3g3e17cS-nxL1gL7Kfanh3xfdVti-sTyo4-CzbX5eAS28_-O3OBphdvyy6fsadK4qlCePkq9fGfQfnGAq7tlG79PUtylQYn02ag6K1f/s1600/Dasar-Penyusunan-OPD-RPP-OPD-2016.jpg" /></a></div> <br />

Pemerintah Konsep Penataan Kelembagaan Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah y...

Baca selengkapnya »

Formulir LHKPN KPK

<img alt="formulir-lhkpn-kpk.jpg (700×393)" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRXjo6mTSl5IqrQLWsxJAZ8qgm4iGyteB61OHcXgXNQst1Dgg7DxjW83m1gS4pDmoKzMV5n6Ygaq7g_3Tw5fWxn04yR_rpPi2nDKzaQY-7Ak5EIrNC77p2fRXki_eHuQ2ftsbN5ewKTDQ/s1600/formulir-lhkpn-kpk.jpg" /><br /> <br /> Formulir LHKPN KPK A Format Excel - Formlis ini dibuat untuk mempermudah dan memberi pilihan kepada pengguna dalam mengisi formulir LHKPN KPK A.<br /> <br /> LHKPN adalah Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan berikut ini merupakan kewajiban penyelenggara negara :<br /> <ol> <li style="text-align: justify;">Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat;</li> <li style="text-align: justify;">Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension.</li> <li style="text-align: justify;">Mengumumkan harta kekayaannya.</li> </ol> <br /> Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: <br /> <ol> <li style="text-align: justify;">Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;</li> <li style="text-align: justify;">Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;</li> <li style="text-align: justify;">Menteri;</li> <li style="text-align: justify;">Gubernur;</li> <li style="text-align: justify;">Hakim;</li> <li style="text-align: justify;">Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</li> <li style="text-align: justify;">Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:</li> </ol> <h3> Cara penggunaan formulir LHKPN KPK A</h3> <ul> <li>Formulir LHKPN A Format excel ini dibuat untuk mempermudah dan memberi pilihan kepada pengguna dalam pengisian formulir LHKPN KPK A</li> </ul> <ul> <li>Peringatan 'Macro' pada saat membuka file ini bukanlah macro virus tapi macro yang kami gunakan dalam menyiapkan formulir LHKPN KPK A Fomat Excel ini. Anda bisa memilih option enable macro pada saat membuka file excel ini, hal ini diperlukan agar anda dapat mempergunakan fitur combo box yang sudah kami persiapkan.</li> </ul> <ul> <li>Dilarang mengganti isi dan format formulir ini,  bila mengganti dengan sengaja akan dikenakan sanksi pemalsuan dokumen negara.</li> </ul> <ul> <li>Isikan Informasi yang akan anda berikan pada kolom yang sudah tersedia ( …… atau            )</li> </ul> <ul> <li>Untuk menambahkan halaman maka perintah yang harus dijalankan adalah : </li> </ul> <ol> <li>a. Pastikan anda berada dalam halaman (worksheet) yang ingin ditambahkan</li> <li>b. Command : Edit>Move or Copy Sheet</li> <li>c. Pada layar Move or Copy Sheet (lihat gambar a.), check x Create a copy</li> <li>d. Pada 'Text Box' pilih halaman dimana halaman baru akan ditempatkan.</li> </ol> <ul> <li>Jika anda tidak dapat menjalankan combo box (kotak pilihan) maka anda harus merubah security level dari excel anda dengan cara sbb:                                    </li> </ul> 1. Simpan (save) file ke dalam harddisk kerja2. buka file dari harddisk<br /> 3. jalankan command : Tools > Option > Security > Macro Security<br /> 4. Pilih Low Security Level<br /> 5. Save File<br /> 6. Close File<br /> 7. Open File <br /> <br /> Download langsung dari situs KPK<br /> <br /> <strong>Form LHKPN Model A dan Model B</strong><br /> <ul> <li>Formulir LHKPN Model KPK-A, diisi oleh Penyelenggara Negara yang untuk pertama kali melaporkan kekayaannya. <br />Unduh Formulir : <a href="https://www.kpk.go.id/images/pdf/LHKPN/formulir_lhkpn_a.pdf">File PDF</a> - <a href="https://www.kpk.go.id/images/pdf/LHKPN/FORMULIR_LHKPN_MODEL_KPK-A.xlsx">File Excel </a>- <a href="https://www.kpk.go.id/images/pdf/LHKPN/lhkpnaisi.ods">File Open Office</a></li> </ul> <ul> <li>Formulir LHKPN Model KPK-B, diisi oleh Penyelenggara Negara yang telah menduduki jabatannya selama 2 ( dua ) tahun; Penyelenggara Negara yang mengalami mutasi dan atau promosi jabatan; Penyelenggara Negara yang mengakhiri jabatan dan atau pensiun; Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN.<br />Unduh Formulir : <a href="https://www.kpk.go.id/images/pdf/LHKPN/lhkpn_b2011.pdf">File PDF</a> - <a href="https://www.kpk.go.id/images/pdf/LHKPN/FORMULIR_LHKPN_MODEL_KPK-B.xlsx">File Excel</a> - <a href="https://www.kpk.go.id/images/pdf/LHKPN/lhkpnbisi2011.ods">File Open Office</a></li> </ul> <ul> <li>Dokumen pendukung yang harus dilampirkan (LHKPN KPK)<br />Unduh Dokumen Lampiran : <a href="https://www.kpk.go.id/images/pdf/LHKPN/list_kelengkapan_lampiran_lhkpn.pdf">File PDF</a></li> </ul> <strong>Panduan Pengisian:</strong><br /> <ul> <li><a href="https://www.kpk.go.id/images/pdf/LHKPN/juknis_a.pdf">Panduan Pengisian formulir LHKPN</a></li> <li><a href="https://www.kpk.go.id/images/pdf/LHKPN/juknis_b.pdf">Panduan Pengisian formulir LHKPN</a></li> </ul> <div style="text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcKHpMSa62lzgTDZ2dNqpIMKQS8_08YAbSop2eMTr7hFA0y0Ur9l0NZcO2c0dHtJ8aGNVb3SIDNAqzWj7Ic383uekpVYw1t8YDaQTfm0fWTkSDzT-WsZ_dbaM7UVRQedqaIKrygQu0C7ou/s1600/LHKPN_A_B.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcKHpMSa62lzgTDZ2dNqpIMKQS8_08YAbSop2eMTr7hFA0y0Ur9l0NZcO2c0dHtJ8aGNVb3SIDNAqzWj7Ic383uekpVYw1t8YDaQTfm0fWTkSDzT-WsZ_dbaM7UVRQedqaIKrygQu0C7ou/s1600/LHKPN_A_B.jpg" /></a></div> <br />

ASN Pemerintah Peraturan Formulir LHKPN KPK

Formulir LHKPN KPK A Format Excel - Formlis ini dibuat untuk mempermudah dan memberi pilihan kepada pengguna dalam mengisi formulir LHKPN ...

Baca selengkapnya »

Pedoman Penilaian Perilaku Kerja Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara)

<div style="text-align: justify;"> <a href="http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/05/PP-NOMOR-46-TAHUN-2011@PENILAIAN-PRESTASI-KERJA-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL.pdf" target="_blank">PP NOMOR 46 TAHUN 2011@PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL</a><br /> <br /> Penilaian perilaku kerja meliputi aspek: a) Orientasi pelayanan, b) Integritas, c) Komitmen, d) Disiplin, e) Kerja sama, dan f) Kepemimpinan. Nilai perilaku kerja PNS dinyatakan dengan angka dan keterangan : a) 91 – 100 : Sangat baik, b) 76 – 90 : Baik, c) 61 – 75 : Cukup, d) 51 – 60 : Kurang, dan e) 50 – ke bawah : Buruk.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <ol style="text-align: justify;"> <li><b>Orientasi pelayanan</b> adalah sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan/ atau instansi lain.</li> <li><b>Integrita</b>s adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi.</li> <li><b>Komitmen</b> adalah kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan PNS untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/ atau golongan.</li> <li><b>Disiplin</b> adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.</li> <li><b>Kerjasama</b> adalah kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.</li> <li><b>Kepemimpinan</b> adalah kemampuan dan kemauan PNS untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan orgarnsasi.</li> </ol> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>Orientasi Pelayanan</b></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <ul style="text-align: justify;"> <li>Sangat baik (91 - 100). Selalu dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.</li> <li>Baik (76 - 90). Pada umumnya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap sopan serta memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.</li> <li>Cukup (61 - 75). Adakalanya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan cukup baik dan sikap cukup sopan serta cukup memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.</li> <li>Kurang (51 - 60). Kurang dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap kurang sopan serta kurang memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.</li> <li>Buruk (50 ke bawah). Tidak pernah dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap tidak sopan serta tidak memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.</li> </ul> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>Integritas</b></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <ul style="text-align: justify;"> <li>Sangat baik (91 - 100). Selalu dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya serta berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.</li> <li>Baik (76 - 90). Pada umumnya dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya tetapi berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.</li> <li>Cukup (61 - 75). Adakalanya/kadang-kadang dalam melaksanakan tugas bersikap cukup jujur, cukup ikhlas, dan kadang-kadang menyalahgunakan wewenang-nya serta cukup berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.</li> <li>Kurang (51 - 60). Kurang jujur, kurang ikhlas, dalam melaksanakan tugas dan sering menyalahgunakan wewenangnya tetapi kurang berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.</li> <li>Buruk (50 ke bawah). Tidak pernah jujur, tidak ikhlas, dalam melaksanakan tugas, dan selalu menyalahgunakan wewenangnya serta tidak berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.</li> </ul> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>Komitmen</b></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <ul style="text-align: justify;"> <li>Sangat baik (91 - 100). Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.</li> <li>Baik (76 - 90). Pada umumnya berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.</li> <li>Cukup (61 - 75). Adakalanya berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepen-tingan kedinasan daripada kepentingan pribadidan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.</li> <li>Kurang (51 - 60). Kurang berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan dari-pada kepentingan pribadidan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.</li> <li>Buruk (50 ke bawah). Tidak pernah berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.</li> </ul> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>Disiplin</b></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <ul style="text-align: justify;"> <li>Sangat baik (91 - 100). Selalu mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab dan selalu mentaati ketentuan jam kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya.</li> <li>Baik (76 - 90). Pada umumnya mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan baik.</li> <li>Cukup (61 - 75). Adakalanya mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa cukup tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta cukup mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan cukup baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.</li> <li>Kurang (51 - 60). Kurang mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa kurang tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta kurang mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan kurang baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.</li> <li>Buruk (50 ke bawah). Tidak pernah mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tidak tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta tidak mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan kurang baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 31 (tiga puluh satu) hari kerja.</li> </ul> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>Kerjasama</b></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <ul style="text-align: justify;"> <li>Sangat baik (91 - 100). Selalu mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.</li> <li>Baik (76 - 90). Pada umumnya mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.</li> <li>Cukup (61 - 75). Adakalanya mampu bekerja-sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik didalam maupun diluar organisasi serta adakalanya menghargai dan menerima pendapat orang lain, kadang-kadang bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.</li> <li>Kurang (51 - 60). Kurang mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik didalam maupun diluar organisasi serta kurang menghargai dan menerima pendapat orang lain, kurang bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.</li> <li>Buruk (50 ke bawah). Tidak pernah mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik didalam maupun di luar organisasi serta tidak menghargai dan menerima pendapat orang lain, tidak bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.</li> </ul> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>Kepemimpinan</b></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <ul style="text-align: justify;"> <li>Sangat baik (91 - 100). Selalu bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang baik, kemampuan menggerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan meng-gerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.</li> <li>Baik (76 - 90). Pada umumnya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang baik, kemampuan mengerakkan tim kerja untuk men-capai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.</li> <li>Cukup (61 - 75). Adakalanya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan, cukup mampu mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, serta cukup mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta cukup mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.</li> <li>Kurang (51 - 60). Kurang bertindak tegas dan terkadang memihak, kurang mampu memberikan teladan yang baik, kurang mampu mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, serta kurang mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta kurang mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.</li> <li>Buruk (50 ke bawah). Tidak pernah mampu bertindak tegas dan memihak, tidak memberikan teladan yang baik, tidak mampu mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, tidak mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta tidak mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.</li> </ul> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbkOQq7nzCZLRWFOiAHOv8R90bIXxuNg8mwpGbM4oozTHxL6URfuVswOU-Lg1L6339i2Awi4e2GxqOQTqGR7K_lQmck8mAkFGxvbgafzC5rsdxmYLTcrf1q7q8S1JKvoiK5_7Eqb4UGLEO/s1600/Ranking_Penilaian_Perilaku_ASN.gif" /></div> <br />

ASN Informasi Pemerintah Peraturan Pedoman Penilaian Perilaku Kerja Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara)

PP NOMOR 46 TAHUN 2011@PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Penilaian perilaku kerja meliputi aspek: a) Orientasi pelayanan, b) ...

Baca selengkapnya »

Meeting Tata Kelola Teknologi Informasi Dengan PDAM Bandarmasih dan Narasumber ITS

Kamis, 2 Juni 2016, bertempat di Aula PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin, Prof. Ir. Riyanarto Sarno, SE, MSc, PhD memaparkan beberapa jenis dan gambaran tentang kerangka bisnis untuk tata kelola penggunaan Teknologi Informasi untuk digunakan oleh Perusahaan Daerah maupun Pemerintah Daerah.<br /> <br /> Sekilas tentang <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkTQUvHN9Ib3IWI0ZgAbmnInO1tAbm1d3PBfA-DTezcVZH9tQvuuGsXxSGf1Ckl7gU3QpPZYYvXs9cW5n8n6RJLjC-sdDSk7BPPdPGRQestrTC12yDV5hnf0ZJC1y-sQL4wJNJ7Z99FdQ/s0/g1_100dpi_maximum.jpg" target="_blank">Prof. Ir. Riyanarto Sarno, SE, MSc, PhD</a>, beliau adalah Profesor bidang Rekayasa Perangkat Lunak di ITS Surabaya, lahir di Surabaya tahun 1959. Pendidikan dari SD hingga SMA diselesaikan di Surabaya. Lulus Sarjana Teknik Elektro di ITB tahun 1983 dan Sarjana Ekonomi di UNPAD tahun 1985. Beliau menyelesaikan Magister (MSc) dan Doktor (PhD) Computer Science di University of New Brunswick Canada pada tahun 1988 dan 1992. [Email : riyanarto[at]if.its.ac.id & riyanarto[at]its-sby.edu]<br /> <br /> Sebagai Pembicara/Narasumber, Prof. Ir. Riyanarto Sarno mencoba mengenalkan maupun mengulas kembali tentang beberapa kerangka bisnis untuk tata kelola penggunaan TI, salah satunya adalah <b>COBIT</b>.<br /> <br /> Sedikit penjelasan tentang COBIT 5, adalah salah satu kerangka bisnis untuk tata kelola penggunaan TI di perusahaan. Versi 5 menggabungkan pemikiran terbaru dalam tata kelola perusahaan dan teknik manajemen, serta menyediakan prinsip-prinsip yang diterima secara global. COBIT 5 itu sendiri dibuat untuk memperluas COBIT 4.1 dengan mengintegrasikan kerangka utama lainnya, standar dan sumber daya, termasuk keluaran dari ISACA yaitu Val IT dan Risiko TI, <b>Teknologi Informasi Infrastructure Library</b> (ITIL ®) dan standar terkait dari Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO).<br /> <br /> Cobit adalah framework yang cukup komplit sekali untuk perusahaan. Mungkin perusahaan tidak bisa langsung seketika menerapkan cobit secara cepat dikarenakan hal itu juga harus menjadi habit (kebiasaan) sehari-hari seluruh pegawai agar dapat berjalan dengan baik.<br /> <br /> Bila mampu mengimplementasikan seperti ITIL (<b>ISO 20000</b>) terlebih dahulu, kemudian <b>ISO 27001</b> (Keamanan Informasi), Togaf dan yang terkait lainnya.<br /> <br /> Manfaat implementasi COBIT 5 :<br /> - Menjaga informasi berkualitas tinggi untuk mendukung keputusan bisnis.<br /> - Mencapai tujuan strategis dan menyadari keuntungan bisnis melalui penggunaan yang efektif dan inovatif IT.<br /> - Mencapai keunggulan operasional melalui aplikasi TI yang efisien.<br /> - Menjaga risiko TI pada tingkat yang dapat diterima.<br /> - Mengoptimalkan biaya layanan TI.<br /> - Mendukung kepatuhan terhadap regulasi.<br /> <br /> Rekomendasi <b>Struktur Organisasi</b> yang sejalan dengan <b>TI COBIT</b> adalah sebagai berikut :<br /> <ol> <li>Kepala IT</li> <li>Level Audit</li> <li>Kepala Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Teknologi (1) dan Kepala Bagian Pengembangan Teknologi (2)</li> <li>(1.a) Subbag Aplikasi, (1.b) Subbag Layanan, (1.c) Subbag Proteksi Aset, dan (1.d) Subbag Infrastruktur, serta (2.a) Subbag Analisis Bisnis dan (2b.) Subbag Sumber Daya & Investasi.</li> </ol> <br /> Sumber resmi dari ISACA:<br /> <a href="http://www.isaca.org/cobit/pages/default.aspx" target="_blank">www.isaca.org</a><br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizS5nrQtQD2HiYmNK1aVKZC0vhR_Sw8WvRCU8MOlsSzbfSZ3aYCSEwbTeK5YzVLtCbqUAhYOYNXT5FoekErJ-EGnK9Pieec0PzDLTHRIxc3fJmBNgbYvCk9I5674MjWYeDqAFcnVSeTaXK/s1600/Pak_Fajar_Desira.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizS5nrQtQD2HiYmNK1aVKZC0vhR_Sw8WvRCU8MOlsSzbfSZ3aYCSEwbTeK5YzVLtCbqUAhYOYNXT5FoekErJ-EGnK9Pieec0PzDLTHRIxc3fJmBNgbYvCk9I5674MjWYeDqAFcnVSeTaXK/s1600/Pak_Fajar_Desira.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ir. H. N. Fajar Desira, CES. (Kepala BAPPEDA Kota Banjarmasin) Memberikan tanggapan dan <i>feedback </i>tentang paparan Prof. Ir. Riyanarto Sarno, S.E., M.Sc., Ph.D.</td></tr> </tbody></table> <br /> Beliau juga merekomendasikan aplikasi menggambar diagram, yang biasanya kita familiar dengan Microsoft Visio. Aplikasi <a href="https://www.draw.io/" target="_blank">draw.io</a> adalah aplikasi untuk menggambar diagram secara <b><i>online</i></b>. Apabila browser anda mendukung HTML 5, IE dari versi 6 sampai 8, iOS dan Android maka anda bisa menggunakan aplikasi ini. Yang dibutuhkan selain browser tentu saja adanya koneksi internet.<br /> <br /> Tidak ada batasan pengguna maupun batasan diagram yang dapat dibuat, terlebih lagi kalau diintegrasikan dengan <a href="https://drive.google.com/" target="_blank">google drive</a>. Apabila draw.io sudah terintegrasi dengan google drive maka setiap diagram akan disimpan dalam google drive, satu diagram satu file. Bila tidak ingin diintegrasikan dengan google drive, bisa juga di-<i>export </i>ke file berupa <b>PNG/JPG/SVG/XML</b>. Apabila kedepan ingin melakukan editing, maka sebaiknya disimpan dalam format <b>XML </b>untuk nantinya di <b><i>load </i></b>ketika dibutuhkan.<br /> <br /> Fitur lain yang sangat bagus adalah <b><i>real-time collaboration</i></b>. Bayangkan seperti <i>spreadsheet</i>/dokumen pada google drive yang bisa di <i>share </i>ke beberapa orang dengan <i>privileges </i>khusus, nah draw.io juga dapat melakukan hal yang sama (asalkan sudah diintegrasikan dengan google drive). Agar pengguna lain dapat membuka file diagram yang di share, maka pengguna tersebut harus meng-<b><i>enable</i></b>-kan draw.io.<br /> <br /> Apa yang telah disampaikan Prof. Ir. Riyanarto Sarno, S.E., M.Sc., Ph.D. diharapkan bisa menjadi bahan dan respon perbaikan tata kelola Teknologi Informasi maupun rencana kerjasama dalam bidang Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah maupun Perusahaan Daerah, PDAM khususnya dan Pemerintah Kota Banjarmasin pada umumnya.<br /> <br /> <!-- <b><span style="color: red;">Selingan</span></b>. Secercah informasi yang kami dapatkan di akhir pembahasan adalah ketika salah satu audience bertanya kepada audience lain yang notabene adalah salah satu programmer yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung (Developer Beberapa Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Kota Bandung) yaitu <a href="view-source:http://birms.bandung.go.id/easset/" target="_blank">Titan Hadiyan</a>, tentang pernyataan Walikota Bandung <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Ridwan_Kamil" target="_blank">Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D.</a> (yang akrab disapa KANG EMIL) "<a href="https://www.facebook.com/RKbdg/photos/a.165770243574805.1073741828.163237587161404/672625916222566/" target="_blank">Menerima Walikota Banjarmasin Bpk Ibnu Sina. Pemkot Bandung akan menghibahkan semua software/apps Smartcity untuk kota Banjarmasin. Kurangi kata kompetisi, perbanyak kata kolaborasi. *karena kita NKRI</a>", bahwa tidak se-<b><i>simple </i></b>itu untuk mewujudkan kata "<b>menghibahkan</b>" dalam kalimat pernyataan beliau tersebut. Bagi Anda yang pernah atau memang berkecimpung dalam bidang Sistem Informasi Teknologi terkait Infrastruktur Jaringan, Aplikasi Sistem (<i>Programming, Coding</i>) dan terkait lainnya, pasti memahami benar apa yang sekiranya diperlukan dalam men-<i>transfer </i>suatu bentuk teknologi dari satu kebutuhan ke kebutuhan lainnya, dari "rumah" satu ke "rumah" lainnya (bahasa sederhananya seperti itu).<br /> Banyak yang perlu direncanakan, dikaji, dipertimbangkan dan dilakukan sebagai langkah persiapan menyesuaikan transfer teknologi. Semoga harapan dan niatan baik tersebut bisa segera direalisasikan dengan berbagai kesesuaian yang semestinya.<br /> --> <b>BANJARMASIN BISA!!! BANJARMASIN BARASIH WAN NYAMAN!!!</b><br /> <br /> <img alt="COBIT" src="http://www.isaca.org/COBIT/focus/PublishingImages/CF-22-February-2016-1.jpg" /><br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj_Ha27GlglbJbROpvsgGTOZAkzu43qWafJoQhsYP_eLYc7VRrtCvyJc60pG1IOcaDFr4lyJYgGGw7lI4g1Liio40ezSuFix7SoYIFOoLcykr8QCZzUEFG0U3ptN9lfWfrOyrJEKfP2QN5/s1600/WP05-CMMi-Maturity-Levels-1210x506.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tingkat Kedewasaan IT</td></tr> </tbody></table> </div> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJRj1YWEZtOJFC2MY3macuU-8YXvTsF5fJ0S-WlUWNXzoLAh942K-lnHn5aOJX3052nLJZhpNkeEP5jXMVNsDpTgn3STAmnLASXEw5EqhL2NpUlgxB_x10YV7E__99h2ZfK-hJDzdrwY6r/s1600/CinderaMata_PDAM.jpg" /></div> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrsRbpeirH2g-EUHLkz4Y7SzWsWIIqtFh2oXQ6U2VeuE8vKInK-DvlRJc83U1EGz_wJvgQAs3q-Plfn05Jq5P_Y89xmor9VzPfU6Tln49eqbKJta82ySwGzWYp3V4pVTs6lRrsh2D1v6AA/s1600/CinderaMata_Boneka_Bekantan.jpg" /></div> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEGNGk6nJp6o_7-kOCx5JBXVfZmkmkai160AjWUvkpm-CKG6P9iayTyNsy-9BugRNjuZtl59wJfJ6j_ZoBfMYszVq60dlK1jcMFYdc30KtgP6pn0L_hTvUfaWxty6QJl-0nnCp2J4F4CQV/s1600/End_Foto_Session.jpg" /></div> <br /> (Red. WZ)

Informasi Koordinasi Litbang Pemerintah Umum Meeting Tata Kelola Teknologi Informasi Dengan PDAM Bandarmasih dan Narasumber ITS

Kamis, 2 Juni 2016, bertempat di Aula PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin, Prof. Ir. Riyanarto Sarno, SE, MSc, PhD memaparkan beberapa jenis d...

Baca selengkapnya »

Bolehkah SKP Bersifat Fluktuatif?

<div style="text-align: center;"> Bolehkah Sasaran Kerja Pegawai (SKP = Rapor Kerja PNS/ASN) Bersifat Fluktuatif (Naik ataupun Turun dari SKP tahun sebelumnya)?</div> <br /> Sumber : <a href="https://www.lapor.go.id/id/1411204/bolehkah-skp-bersifat-fluktuatif?.html" target="_blank">LAPOR<dot>GO<dot>ID</a><br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7vekZ8BYMxnbuu9V-tXpZ4z7hiykuvtdvJX36RunXJpey1XefEYP4ETPpHzuLWZiJQ-GMvMjiJLPXr1kqhEKefe7EXe6D7Y63eBQbKibcEvzRu8GEOyYrbK-TP2x1qdVyZZ7EIuveVUTx/s0/SKP_1_Ask.jpg" /></div> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpbQqvF9-qhUHqYFkVNuOx7lH9MlL07YjhP8ZAASTHqJY068YQDnniPtktJn7AsfwSwCQdg973aACYwsj1BlG1BRpjhEqJtvWFTr_tgNxk5GU6BY5s1H5k7-woRJlvxy6r61OapVSVaxA3/s0/SKP_1_Answer.jpg" /></div> <br /> Adanya pertanyaan yang direspon dengan jawaban resmi dari website ber-domain <b><span style="color: red;"><dot>GO<dot>ID</span></b> tersebut menegaskan bahwa <b><span style="color: #38761d;">PENILAIAN </span></b>Sasaran Kerja Pegawai atau <b>SKP </b>(BOLEH) <b>Fluktuatif </b>(Fluktuatif adalah segala sesuatu yang bersifat sifat fluktuasi. Fluktuatif merupakan kata sifat dari kata dasar fluktuasi yang artinya tidak tetap atau bersifat naik turun. Fluktuatif biasanya dikaitkan dengan segala sesuatu yang memiliki nilai.) dengan batas nilai <b>MINIMAL <span style="color: orange;">76 </span></b>(atau berada pada angka penilaian kinerja antara <b>76 </b>sampai dengan <b>90 </b>dengan sebutan <b><span style="color: #38761d;">BAIK</span></b>).<br /> <br /> <b>SKP </b>adalah <b>Sasaran Kerja Pegawai</b> yang ada dalam salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011</b>. Untuk lebih jelasnya silahkan Bapak/Ibu membaca disini <a href="http://www.bkn.go.id/produk/skp" target="_blank">http://www.bkn.go.id/produk/skp</a><br /> <br /> Penilaian SKP ada beberapa aspek yaitu : kuantitas, kualitas, waktu, dan atau biaya. Sedangkan penilaian Perilaku Kerja meliputi beberapa unsur yaitu : Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama, dan Kepemimpinan. Penilaian SKP untuk kolom target diisi nilainya oleh PNS/ASN yang bersangkutan (dibuat nilai 100), sedangkan kolom realisasi nilainya diisi oleh Penilai (Kepala atau pihak yang berwenang untuk memberi penilaian)<br /> <br /> Jika seorang PNS/ASN telah memiliki nilai SKP dan nilai Perilaku Kerja masing-masing bobotnya SKP = 60 % dan Perilaku Kerja = 40 %, dari bulan Januari sampai Desember, maka akan muncul nilai sebagai pengganti DP-3.<br /> <br /> Ketika akan mengusulkan kenaikan pangkat dan golongan, salah satu jenis berkas yang perlu dilampirkan yaitu hasil penilaian prestasi kerja pegawai dari dua tahun terakhir. Berkas ini sangat menentukan dalam hal dapat ditindaklanjuti atau tidak dari suatu usulan kenaikan pangkat.<br /> <br /> Sebagaimana di era penilaian dengan sebutan DP3, salah satu syarat berkas yang dikumpulkan yakni DP3 dari penilaian selama 2 tahun terakhir, proses usulan dapat dipertimbangkan jika nilai DP3 tidak mengalami penurunan.<br /> <br /> Yang perlu diperhatikan adalah nilai yang didapat dalam SKP minimal 76 yang artinya Baik, jika nilai SKP 75 maka PNS/ASN yang bersangkutan tidak boleh dinaikkan pangkatnya atau dipromosikan jabatan yang lebih tinggi. Rentang nilai penilaian SKP 91 sampai 100 adalah Sangat Baik, 76 sampai 90 adalah Baik, 75 sampai 60 adalah Cukup, kurang dari 60 bernilai Buruk<br /> <br /> Untuk penilaian yang berlaku sekarang pada dasarnya sama, yakni tidak mengalami penurunan agar usulannya dapat dipertimbangkan. Namun demikian terdapat sedikit perbedaan. Seperti kita ketahui bahwa nilai akhir dari suatu SKP adalah berupa sebutan (sangat baik, baik, dst.). Jika tahun sebelumnya SKP seorang PNS/ASN memperoleh nilai 80, kemudian tahun terakhir turun menjadi 76, secara angka terlihat mengalami penurunan, akan tetapi karena sebutan antara nilai 80 dan nilai 76 sama, yakni sebutan Baik, maka usulan kenaikan pangkat PNS/ASN tersebut masih dapat dipertimbangkan.<br /> <br /> Berbeda halnya jika nilai sebutannya yang mengalami penurunan, maka usulan kenaikan pangkat tersebut tidak akan diproses, meskipun dari sisi jumlah angka kredit dimungkinkan. Misalnya untuk contoh yang mirip dengan di atas, jika pada tahun sebelumnya memperoleh nilai 76 dengan sebutan Baik, kemudian ditahun terakhir memperoleh 75 dengan sebutan Cukup, maka ini selain angkanya mengalami penurunan, yang terpenting sebutannya juga menurun (dari Baik menjadi Cukup), kejadian yang demikian berdampak kepada tidak dapat dipertimbangkannya usulan kenaikan pangkat dan golongan.

ASN Informasi Kinerja Pemerintah Bolehkah SKP Bersifat Fluktuatif?

Bolehkah Sasaran Kerja Pegawai (SKP = Rapor Kerja PNS/ASN) Bersifat Fluktuatif (Naik ataupun Turun dari SKP tahun sebelumnya)? Sumber :  ...

Baca selengkapnya »

Pelatihan Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pada Pemerintah Kota Banjarmasin

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau kepemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan kepemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjungjung supremasi hukum.<br /> <br /> Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.<br /> <br /> Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.<br /> <br /> <b>Maksud dan Tujuan Penentuan IKU</b><br /> <br /> Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin disusun dengan maksud dan tujuan :<br /> <br /> <ul> <li>Untuk memproleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan menejeman kinerja secara baik.</li> <li>Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja</li> </ul> <br /> <br /> <b>Landasan Hukum</b><br /> <br /> 1.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);<br /> 2.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4406):<br /> 3.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):<br /> 4.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)<br /> 5.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)<br /> 6.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)<br /> 7.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)<br /> 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009<br /> 9.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun<br /> 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia<br /> 10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.<br /> 11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah<br /> <br /> <b>DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA</b><br /> <br /> Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.<br /> <br /> Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (<i>Output</i>) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.<br /> <br /> <b>SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA</b><br /> <br /> Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yaitu :<br /> 1. <b>S</b>pesifik;<br /> Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.<br /> 2. <b>M</b>easurable;<br /> Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.<br /> 3. <b>A</b>chievable;<br /> Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.<br /> 4. <b>R</b>elevant;<br /> Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin ( keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.<br /> 5. <b>T</b>imelines;<br /> Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.<br /> <br /> Dalam penetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :<br /> 1.Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.<br /> 2.Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.<br /> 3.Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.<br /> 4.Kebutuhan statistik pemerintah.<br /> 5.Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan<br /> <br /> <hr /> <br /> <div style="text-align: justify;"> Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:<br /> <ol> <li>Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;</li> <li>Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. </li> </ol> Jenis-Jenis Indikator Kinerja yaitu:<br /> <ol> <li>Indikator Input: gambaran mengenai sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome (kuantitas, kualitas, dan kehematan)</li> <li>Indikator Process: gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa (frekuensi proses, ketaatan terhadap jadwal, dan ketaatan terhadap ketentuan/standar).</li> <li>Indikator Output: gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas, dan efisiensi)</li> <li>Indikator Outcome: gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang dihasilkan (peningkatan kuantitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektivitas, dan peningkatan pendapatan)</li> <li>Indikator Dampak: gambaran mengenai akibat langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan. Indikator dampak adalah indikator outcome pada tingkat yang lebih tinggi hingga ultimate.</li> </ol> Type Indikator Kinerja:<br /> <ol> <li>Kualitatif: menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang)</li> <li>Kuantitatif absolut: menggunakan angka absolut (misal: 30 orang, 80 unit)</li> <li>Persentase: menggunakan perbandingan angka absolut dari yg diukur dg populasinya (misal: 50%, 100%)</li> <li>Rasio: membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yang terkait (misal: rasio jumlah guru dibandingkan jumlah murid)</li> <li>Rata-rata: angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian (misal: rata-rata biaya pelatihan per peserta dalam suatu diklat)</li> <li>Indeks: angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan suatu rumus tertentu (misal: indeks harga saham, indeks pembangunan manusia)</li> </ol> Pengembangan Indikator Kinerja Utama:<br /> <ul> <li>Menteri/Pimpinan lembaga wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk kementerian koordinator/departemen/ kementerian negara/lembaga dan unit organisasi setingkat eselon I serta unit kerja mandiri di bawahnya</li> <li>Sekretaris jenderal lembaga tinggi negara dan lembaga tinggi lain yang menjalankan fungsi pemerintahan wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk lembaga tinggi negera, lembaga lain, dan unit organisasi setingkat eselon I serat unit kerja mandiri di bawahnya</li> <li>Gubernur/bupati/walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan SKPD serta unit kerja mandiri di bawahnya </li> </ul> Tatanan Indikator Kinerja Utama<br /> <ul> <li>pada tingkat Kement. Neg/ Dept/ LPND/ PemProv/Kab/Kot sekurang-kurangnya menggunakan indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi; </li> <li>pada unit organisasi setingkat Eselon I menggunakan indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya;</li> <li>pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (output). </li> </ul> Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama, Harus dipertimbangkan: <br /> <ul> <li> Dokumen RPJMN/D</li> <li> Dokumen Renstra </li> <li> Kebijakan Umum Instansi </li> <li> Dokumen strategis lainnya yang relevan </li> <li> Bidang kewenangan, tugas dan fungsi </li> <li> Kebutuhan informasi kinerja </li> <li> Kebutuhan data statistik </li> <li> Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan </li> </ul> Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus Melibatkan: Pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah yang bersangkutan. <br /> <br /> Karakteristik Indikator Kinerja Utama: <br /> <ul> <li> Spesifik </li> <li> Dapat Dicapai </li> <li> Relevan: </li> <li> Menggambarkan keberhasilan sesuatu yg diukur</li> <li> Dapat dikuantifikasi dan diukur </li> </ul> Penggunaan Indikator Kinerja Utama<br /> <ul> <li> Perencanaan Jangka Menengah </li> <li> Perencanaan Tahunan </li> <li> Penyusunan dokumen Penetapan Kinerja </li> <li> Pelaporan Akuntabilitas Kinerja </li> <li> Evaluasi Kinerja </li> <li> Pemantauan dan pengendalian Kinerja</li> </ul> Evaluasi Kinerja:<br /> <ul> <li>Instansi Pemerintah melakukan Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan memperhatikan Capaian Indikator Kinerja Utama </li> <li>Analisis dan Evaluasi Kinerja dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada berupa kendala, hambatan, dan informasi lainnya.</li> </ul> Pembinaan dan Koordinasi, Pimpinan Instansi hendaknya melakukan:</div> <div style="text-align: justify;"> <ul> <li>Pembinaan dalam pengembangan dan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing </li> <li>Koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan yg lain, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban </li> <li>Kementerian Negara PAN melakukan koordinasi dan pemantauan dalam pengembangan dan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah </li> </ul> </div> <div style="text-align: justify;"> Langkah Penetepan Indikator Kinerja Utama:<br /> <ol> <li>Tahap Pertama, Klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (result statement) atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai.</li> <li>Tahap kedua, Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama yang mungkin dapat digunakan. </li> <li>Tahap Ketiga, Melakukan penilaian setiap Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja </li> <li>Tahap keempat, Memilih Indikator Kinerja Utama </li> </ol> Sumber Data Kinerja:<br /> <ol> <li>Data Kinerja Primer, Data kinerja yang diperoleh langsung dari responden </li> <li>Data Kinerja Sekunder, Data kinerja yang diperoleh secara tidak langsung dari responden tetapi dari instansi/pihak lain </li> </ol> Tingkatan Indikator Kinerja Utama<br /> <ul> <li> Tingkat Satuan Kerja </li> <li> Tingkat Unit Kerja </li> <li> Tingkat Kementerian/Lembaga </li> </ul> Referensi: <br /> <ul> <li>Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> <li>Paparan-Paparan Kementerian PAN & RB terkait IKU</li> </ul> </div> Narasumber : <b>Ananda Juarsa, Ak</b> (Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Akuntabilitas Aparatur KEMENPAN-RB) dan Firmansyah<br /> <div style="text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEhJTUv75NLTZkayyLqOSnwcp2mavLnUNuZ15SE9id__LsTNgDIUldDRwCRS7xeNpKRAb-Or3Tb5aXyzMA6b3dpx_jRmIQTqh30dLtdiGfxzR1NscK12X067IF2UuIVuwy462BzsnYfGya/s1600/Indikator-Kinerja-Utama.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEhJTUv75NLTZkayyLqOSnwcp2mavLnUNuZ15SE9id__LsTNgDIUldDRwCRS7xeNpKRAb-Or3Tb5aXyzMA6b3dpx_jRmIQTqh30dLtdiGfxzR1NscK12X067IF2UuIVuwy462BzsnYfGya/s1600/Indikator-Kinerja-Utama.png" /></a></div> <br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguVyDNMX2Tc2c-aoeTqtJI-j93l9JWa9U9IOP-fUeKSzU1VhBJiXTF73-Tt_tD-pWKUUjAJmkz-U4YbN97frHjiSZi91w1MFarnBsDjbEsIXX5ru1Bg7i2ULkgVGZxVA-Rk1fO61Cm3iMT/s1600/IMG_20160519_094124_HDR.jpg" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguVyDNMX2Tc2c-aoeTqtJI-j93l9JWa9U9IOP-fUeKSzU1VhBJiXTF73-Tt_tD-pWKUUjAJmkz-U4YbN97frHjiSZi91w1MFarnBsDjbEsIXX5ru1Bg7i2ULkgVGZxVA-Rk1fO61Cm3iMT/s1600/IMG_20160519_094124_HDR.jpg" /></a><br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzE_BYTTECMOU81HyvXUsnobdJRuRkuczuTeEPzxIULwldbsxjx1-guIDAWftindp0M7ml8baz2vMLc5eNw0YnZ5celN-4_kPNBucCP-iFQ_XTEGqoaRLuj6RWvhIR__WYS_D8HFMpvWUZ/s1600/IMG_20160520_100304_HDR.jpg" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzE_BYTTECMOU81HyvXUsnobdJRuRkuczuTeEPzxIULwldbsxjx1-guIDAWftindp0M7ml8baz2vMLc5eNw0YnZ5celN-4_kPNBucCP-iFQ_XTEGqoaRLuj6RWvhIR__WYS_D8HFMpvWUZ/s1600/IMG_20160520_100304_HDR.jpg" /></a><br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgU-C5vrxQlh9FoBQq06wmfJJhP0Q-wkhAqecOlO3qTd1mKVOhip7os-kzkfwC3ZpAVjrrv3JADkk2St3hnDctvNV0qSlHLMycHXl9ZdFOoD7b5v9mKdkw4gK8FzmhXqDpPVW2HxXo5mR6J/s1600/IMG_20160520_154027_HDR.jpg" imageanchor="1"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgU-C5vrxQlh9FoBQq06wmfJJhP0Q-wkhAqecOlO3qTd1mKVOhip7os-kzkfwC3ZpAVjrrv3JADkk2St3hnDctvNV0qSlHLMycHXl9ZdFOoD7b5v9mKdkw4gK8FzmhXqDpPVW2HxXo5mR6J/s1600/IMG_20160520_154027_HDR.jpg" /></a>

Dokumentasi Kinerja Koordinasi Pemerintah Peraturan Pelatihan Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pada Pemerintah Kota Banjarmasin

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan ...

Baca selengkapnya »

e-Musrenbang Penyusunan RKP Tahun 2017 (Pelatihan Aplikasi)

<b>Tema Pembangunan Nasional Tahun 2017</b> - "<b><i>MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTAR WILAYAH</i></b>"<br /> <br /> <b> Nawacita</b> <br /> <table align="center"> <thead align="center"> <tr> <th width="1%">No</th> <th width="99%">Nawacita</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Melakukan revolusi karakter bangsa</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia ( Revolusi Mental )</td> </tr> </tbody> </table> <br /> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <thead align="center"> <tr> <th width="2%">No</th> <th width="28%">Prioritas Nasional</th> <th width="70%">Program Nawacita</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kedaulatan Pangan</td> <td>Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kedaulatan Energi</td> <td>Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kemaritiman dan Kelautan</td> <td>Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Revolusi Mental</td> <td>Melakukan revolusi karakter bangsa</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Daerah Perbatasan</td> <td>Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Daerah Tertinggal</td> <td>Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pelayanan Kesehatan</td> <td>Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Pelayanan Pendidikan</td> <td>Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Antar Kelompok Pendapatan</td> <td>Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Desa dan Kawasan Pedesaan</td> <td>Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Perumahan dan Permukiman</td> <td>Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Stabilitas Keamanan dan Ketertiban</td> <td>Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Kepastian dan Penegakan Hukum</td> <td>Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi</td> <td>Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Reformasi Birokrasi</td> <td>Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Perkotaan</td> <td>Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)</td> <td>Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Pembangunan Pariwisata</td> <td>Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional</td> </tr> </tbody></table> <br /> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjV-AYSvTtFNyamLfOE5t00cZjYoZEnWNYJEMyKsgUd-P6v3FulX2apAPv_pFl5vQdNYwb4grnBIRa9x4FwLrYBh4jnpx_kywln8Z9VFHLlFy10-3Enof_nY2aVGnDO6-MRw5KcMoNq9uu/s1600/Pelatihan_Apps_e-Musrenbang-BAPPENAS-RKP2017.jpg" /> <br /> <br /> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgonmiiKRhxYcG1HHFGX6PzggsXNEbivkxoBAqSC9H8WuDR3nYM95DpmRUzcf-uCF1wsFvuG8LsY-goeHm0dxX7rP-21b-NHtqNZuzfjmwdqFK0gLnS_ke_6xqpsqLOHoJTHABfh28w2swZ/s1600/Pelatihan_Apps_e-Musrenbang-BAPPENAS-RKP2017-Peserta.jpg" /> <br /> <br /> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoGbLJiKnePYcf0dw6hnteo6L6g-bvwZ3gDwHLqiyJWcm-q5FuS16Wle8LbO_mHhlf9ikwif27LQNY7OUHUho-z0Xu6wteBZrkxcuSepozLrySCW_9bEiHHisuI_yUHiqfJyJDbQV1Z6EB/s1600/Tema%252C_Arah_Kebijakan_dan_Prioritas_Pembangunan_RKP_2017_018.jpg" /> <br /> <br /> <a href="http://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/penyusunan-rencana-kerja-pemerintah-2017/" target="_blank">Download Bahan</a><br /> <br /> <a href="https://e-musrenbang.bappenas.go.id/files/00.Panduan%20Manual%20Aplikasi%20DAK%202016.pdf" target="_blank">Panduan Manual Aplikasi DAK 2016</a><br /> <a href="https://e-musrenbang.bappenas.go.id/files/01.Panduan%20Manual%20Aplikasi%20UPPN%202016.pdf" target="_blank">Panduan Manual Aplikasi UPPN 2016</a>

Aplikasi Informasi Pemerintah Peraturan e-Musrenbang Penyusunan RKP Tahun 2017 (Pelatihan Aplikasi)

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2017 - " MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGUR...

Baca selengkapnya »

Visi & Misi Kota Banjarmasin 2016-2021

<div style="text-align: center;"> <img alt="Kayuh_Baimbai.png (128×128)" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUgIoMrrRoqSuEt7eCm9UNbIo8kYrhmaZEpbmJ6bepWuZVFXb3QbqGj4mddyfqRaKhnkrYQoPmtM-jWOgY8nZ9ej06U_W3cWnCey0IXawt3WlLiVRQ7lEHv3LEk2Ir4oqiTryikNcyoBcv/s1600/Kayuh_Baimbai.png" /></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="color: #cc0000;"><br /></span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="color: #cc0000;">VISI</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b><span style="color: #cc0000;"><br /></span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b>"Kayuh Baimbai Menuju Banjarmasin <span style="color: #38761d;">Baiman</span></b></div> <div style="text-align: center;"> <b>(Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah dan Nyaman)"</b></div> <br /> <b><span style="color: #cc0000;">MISI</span></b><br /> <ol> <li>Mewujudkan Kota Banjarmasin bertaqwa dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, dengan mengedepankan pendidikan akhlak dan budi pekerti sehingga terwujud masyarakat Banjarmasin yang religius, berbudi luhur, berbudaya, sehat dan sejahtera.</li> <li>Mewujudkan Kota Banjarmasin yang aman, sehat, dan kondusif bagi pribadi dan kehidupan masyarakat.</li> <li>Mewujudkan Kota Banjarmasin indah dengan penataan kota berbasis tata ruang berbasis sungai guna terwujud kota yang asri dan harmoni.</li> <li>Mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju dengan penguatan perekonomian melalui sektor perdagangan, perindustrian, dan pelabuhan dengan memperhatikan pemerataan pendapatan, meningkatkan taraf pendidikan, pengembangan dan pelestarian budaya banjar serta pariwisata sungai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.</li> <li>Melaksanakan pemerintahan amanah, ramah, bersih dan profesional berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta memaksimalkan fungsi melayani sebagai suatu tanggung jawab terhadap masyarakat dan Tuhan YME.</li> <li>Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan dengan memperhatikan kesesuaian Tata Ruang, serta pembangunan menyeluruh mulai dari daerah terluar, terpencil, dan terbelakang sebagai pembangunan dasar untuk menjadikan Kota Banjarmasin nyaman yang ditunjang dengan perbaikan pengelolaan wisata dan pengelolaan pasar tradisional secara professional.</li> </ol> <br /> <i>BAPPEDA Kota Banjarmasin</i>

Pemerintah Visi & Misi Kota Banjarmasin 2016-2021

VISI "Kayuh Baimbai Menuju Banjarmasin Baiman (Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah dan Nyaman)" MISI Mewujudkan Kot...

Baca selengkapnya »

Pakaian Seragam Dinas PNS berdasarkan Permendagri Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia<b> Permendagri Nomor  6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah</b><br /> <br /> Resmi, perubahan permendagri terkait seragam dinas PNS telah disosialisasikan dan ketentuan aturan seraga dinas PNS muali berlaku 8 Februari 2016.<br /> <br /> Sebagaimana dikutip dari laman Kemendagri, bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Peraturan Mendagri (Permendagri) nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Kemendagri dan Pemerintah daerah.<br /> <br /> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> Pasal 2 Permendagri Nomor  6  Tahun 2016 Tentang <b>Pakaian Dinas PNS</b> menyatakan bahwa <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 21.3pt; tab-stops: 21.3pt; text-align: justify; text-indent: -21.3pt;"> 1)  Pakaian  Dinas  di  Lingkungan  Kementerian  Dalam Negeri terdiri dari: <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari: <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 49.65pt; tab-stops: 49.65pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;"> 1) PDH Warna khaki; <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 49.65pt; tab-stops: 49.65pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;"> 2) PDH  Kemeja  putih, celana/rok  hitam atau  gelap; dan <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 49.65pt; tab-stops: 49.65pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;"> 3) PDH batik. <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; dan <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL. <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 21.3pt; tab-stops: 21.3pt; text-align: justify; text-indent: -21.3pt;"> 2)  Pakaian  Dinas  di  Lingkungan  Pemerintah  Provinsi terdiri dari:<o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari: <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 49.65pt; tab-stops: 49.65pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;"> 1) PDH Warna khaki; <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 49.65pt; tab-stops: 49.65pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;"> 2) PDH  Kemeja  putih,  celana/rok  hitam  atau gelap;dan <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 49.65pt; tab-stops: 49.65pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;"> <span style="font-family: "arial" , "quot"; font-size: 13.0pt;">3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah. <o:p></o:p></span></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; dan <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL. <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 21.3pt; tab-stops: 21.3pt; text-align: justify; text-indent: -21.3pt;"> 3)  Pakaian  Dinas  di  Lingkungan  Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari: <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari: <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 49.65pt; tab-stops: 49.65pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;"> 1) PDH Warna khaki; <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 49.65pt; tab-stops: 49.65pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;"> 2) PDH  Kemeja  putih,  celana/rok  hitam  atau gelap;dan <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 49.65pt; tab-stops: 49.65pt; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;"> 3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah. <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL; <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> f. Pakaian  Dinas  Harian  disingkat  PDH  Camat  dan Lurah; dan  <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> g. Pakaian  Dinas  Upacara  disingkat  PDU  Camat  dan Lurah. <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 21.3pt; tab-stops: 21.3pt; text-align: justify; text-indent: -21.3pt;"> 4)  PDH  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  huruf  a  terdiri dari: <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> a. PDH  lengan  panjang/pendek  digunakan  untuk Pejabat  Tinggi  Madya  dan  Pejabat  Tinggi  Pratama  di lingkungan  Kementerian  Dalam Negeri,  Provinsi  dan Kabupaten/Kota;dan <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> b. PDH  lengan  pendek  digunakan  untuk  Pejabat Administrator  dan  Pejabat  Pengawas  serta  Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Provinsi dan Kabupaten/Kota.<o:p></o:p></div> <br /> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> Pasal 12 <b>Permendagri Nomor  6  Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah</b> menyatakan bahwa Model  Pakaian  Dinas  di  Lingkungan  Kementerian  Dalam Negeri,  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah Kabupaten/Kota  pada  Lampiran  I  angka  Romawi  I  huruf  A, angka Romawi II huruf A dan angka Romawi III huruf A Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  60  Tahun  2007 tentang  Pakaian Dinas  Pegawai  Negeri Sipil di  lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.<o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> Pasal 12A <b>Permendagri Nomor  6  Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah</b> menyatakan:<o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 21.3pt; tab-stops: 21.3pt; text-align: justify; text-indent: -21.3pt;"> 1)  Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Kementerian Dalam  Negeri,  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 2: <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> a.  Hari  Senin  dan Selasa  menggunakan  PDH  warna khaki; <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> b.  Hari Rabu menggunakan PDH Kemeja Warna Putih, celana/rok hitam atau gelap; <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 42.55pt; tab-stops: 42.55pt; text-align: justify; text-indent: -21.25pt;"> c.  Hari  Kamis  dan  Jumat  menggunakan  PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah; <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 21.3pt; tab-stops: 21.3pt; text-align: justify; text-indent: -21.3pt;"> 2)  Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara. <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 21.3pt; tab-stops: 21.3pt; text-align: justify; text-indent: -21.3pt;"> 3)  Pakaian  Korpri  digunakan  pada  saat  peringatan  Hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara. <o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="margin-left: 21.3pt; tab-stops: 21.3pt; text-align: justify; text-indent: -21.3pt;"> 4)  PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.<o:p></o:p></div> <div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> Berdasarkan Pasal 32 Permendagri Nomor  6  Tahun 2016 Tentang <b>Pakaian Dinas PNS </b>dinyatakan bahwa  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang  Perubahan  Kedua  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  60  Tahun  2007  tentang  Pakaian  Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<o:p></o:p></div> <br /> <b>Contoh Pakaian Dinas Sesuai Permendagri Nomor 6 Tahun 2016</b><br /> <br /> PDH Khaki (Hari <b><span style="color: #783f04;">SENIN </span></b>dan <b><span style="color: #783f04;">SELASA</span></b>)<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9lYy6UCOK7TJqzZe8f73zK1Sbqv5_oLWuS18Y9uv0iszfeI6Na_gyXDTMVgicdjzFrKbUC4xnQwAd-38IbDsSrNixUARkzij8RAX6m1vYj52bz1YGOTW6uG-bda9rfmgKmhUysyej3cB-/s1600/PD-Harian-Khaki-Pria.jpg" /></div> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnsxUGgVJ8rrpHqiUZw74be4ryQDbZC41M0_I0xJ8rhyphenhyphenyEqxyu32P5FKkf9qfLU9lYA9kWgqhcBAgYoVTcWtZ4_PI9pORlaCNWhEK2P-CC26-1_st4TWLTvOWisxDIgjUY9sO7bYHSRKRk/s1600/PD-Harian-Khaki-Wanita.jpg" /></div> <br /> Atasan Putih dan Bawahan Hitam / Gelap (Hari <b style="background-color: black;"><span style="color: white;">RABU</span></b>)<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ-V9AGl0dp0p-9aBKhsQKhcxClgsVJQgwXJ5ps3wzPFMPQM-TudOiuCc1UUBt85cTDp_PrU9pBoDBjWZORs8o_S1ys3teM4rHN3zabKMmb4fHwc1RyA_wl_hr0skWuzJJq_qbAySMSPGB/s1600/PD-Putih-Hitam.jpg" /></div> <br /> Batik Nasional atau Daerah (Sasirangan Banjarmasin / Kalimantan Selatan) - Hari <b><span style="color: #073763;">KAMIS </span></b>dan <b><span style="color: #38761d;">JUM'AT</span></b><br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_oZCkH8uFeMXrHpY-VFUp3Ang4xBNowwRfTO8D9aWZJuhKGeOKfAQakGrFS1dEAQnZqnf94XqpjGGjQrthJQOcfap1iLjaqrYqq4Hr1M4nRWFsBTT7f8FZVIzibtYPIfvP1SZyRPC5Xul/s1600/BATIK.jpg" /></div> <br /> Korpri Batik<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhak1_4glEgfT5sUkE7Xd5WlXKu0AR7mzg0iJrb5cNNC1hQ9JruUUCaIRTMN4rg4QBIHfpcJAYssKBj5Q59Wf67ctyAx89LaWx6QI8fw84fKMBNTKsUgrCBO1X_JJ1waeKKD9Zaj0NmVIKE/s1600/PD-Batik-Korpri.jpg" /></div> <br /> Pakaian Sipil Lengkap<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAfyat8W2_a8aLzT3lGjPPyd1QuLF5McyAcG6WhyWIZw4tN6XVfsZWv2vFCOCGY9aUVg3__g2S3bjV5C9f2LOLeKCoCBPs-YYmux7XFdsWyh2B4vTNceMIppwlHi4HWYu2pttWCwctYTD1/s1600/PSL-Pelantikan.jpg" /></div> <br /> <b><span style="background-color: #38761d; color: white;"> LINMAS </span></b>(Hari Jadi Satpol PP dan atau Linmas)<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUS6d7xLf7NLeqchmjyT50H16SoTxcEpUphLRwdnnEPx0OVolHxSMWt8cUhxTOrikasvh4NtgD00z2R0VKHBH8l7g1PxVbc8quLH7kw2l1oHnktyb-hKmIS6vYpbx17967f1X0XKIovIv7/s1600/PD-Linmas.jpg" /></div> <br /> @BerbagaiSumber <br /> <a href="http://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/file_upload/perundang-undangan/Peraturan%20Menteri/Permendagri%20No.%206%20Tahun%202016/Permen%20No.6%20TH%202016.pdf" target="_blank">DOWNLOAD Permendagri Nomor 6 Tahun 2016</a>

Pemerintah Peraturan Pakaian Seragam Dinas PNS berdasarkan Permendagri Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Permendagri Nomor  6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Neg...

Baca selengkapnya »

Permendagri Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas PNS

<a href="http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2015/11/06/p/e/permen_no.68_th_2015.rtf" target="_blank">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2015</a> TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LlNGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH<br /> <br /> Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.<br /> <br /> Jenis Pakaian Dinas<br /> Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari:<br /> a.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:<br />         1)<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>PDH Warna khaki;<br />         2)<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;dan<br />         3)<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah<br /> b.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;<br /> c.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;<br /> d.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;<br /> e.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;<br /> f.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan<br /> g.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.<br /> <div> <br /></div> =====<br /> <a href="http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2015/10/28/p/e/permen_no.68_th_2015_lampiran_i.rtf" target="_blank">Lampiran I.</a><br /> <a href="http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2015/10/28/p/e/permen_no.68_th_2015_lampiran_ii.docx" target="_blank">Lampiran II.</a><br /> <div style="text-align: center;"> Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil</div> <div style="text-align: center;"> Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah</div> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <colgroup><col></col> <col></col> <col></col> <col></col> </colgroup><tbody> <tr align="center" style="font-style: bold;"> <td><b>NO.</b></td> <td><b>HARI</b></td> <td><b>JENIS PAKAIAN</b></td> <td><b>KETERANGAN</b></td> </tr> <tr> <td>1. </td> <td>Senin </td> <td>LINMAS </td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Selasa dan Rabu </td> <td>PDH warna khaki</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. </td> <td>Kamis </td> <td>Baju putih</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Jumat</td> <td>Batik/Tenun/Pakaian khas daerah</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. </td> <td>Hut Korpri dan Hari Besar Nasional </td> <td>Korpri</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Pada Acara Resmi </td> <td>PSL dan/atau PSR</td> <td>Sesuai Ketentuan Acara </td> </tr> </tbody></table> <br /> =====<br /> <br /> LINMAS<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUS6d7xLf7NLeqchmjyT50H16SoTxcEpUphLRwdnnEPx0OVolHxSMWt8cUhxTOrikasvh4NtgD00z2R0VKHBH8l7g1PxVbc8quLH7kw2l1oHnktyb-hKmIS6vYpbx17967f1X0XKIovIv7/s1600/PD-Linmas.jpg" /></div> <br /> PDH Khaki<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9lYy6UCOK7TJqzZe8f73zK1Sbqv5_oLWuS18Y9uv0iszfeI6Na_gyXDTMVgicdjzFrKbUC4xnQwAd-38IbDsSrNixUARkzij8RAX6m1vYj52bz1YGOTW6uG-bda9rfmgKmhUysyej3cB-/s1600/PD-Harian-Khaki-Pria.jpg" /></div> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnsxUGgVJ8rrpHqiUZw74be4ryQDbZC41M0_I0xJ8rhyphenhyphenyEqxyu32P5FKkf9qfLU9lYA9kWgqhcBAgYoVTcWtZ4_PI9pORlaCNWhEK2P-CC26-1_st4TWLTvOWisxDIgjUY9sO7bYHSRKRk/s1600/PD-Harian-Khaki-Wanita.jpg" /></div> <br /> Putih Hitam<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ-V9AGl0dp0p-9aBKhsQKhcxClgsVJQgwXJ5ps3wzPFMPQM-TudOiuCc1UUBt85cTDp_PrU9pBoDBjWZORs8o_S1ys3teM4rHN3zabKMmb4fHwc1RyA_wl_hr0skWuzJJq_qbAySMSPGB/s1600/PD-Putih-Hitam.jpg" /></div> <br /> Jum'at Batik<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_oZCkH8uFeMXrHpY-VFUp3Ang4xBNowwRfTO8D9aWZJuhKGeOKfAQakGrFS1dEAQnZqnf94XqpjGGjQrthJQOcfap1iLjaqrYqq4Hr1M4nRWFsBTT7f8FZVIzibtYPIfvP1SZyRPC5Xul/s1600/BATIK.jpg" /></div> <br /> Korpri Batik<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhak1_4glEgfT5sUkE7Xd5WlXKu0AR7mzg0iJrb5cNNC1hQ9JruUUCaIRTMN4rg4QBIHfpcJAYssKBj5Q59Wf67ctyAx89LaWx6QI8fw84fKMBNTKsUgrCBO1X_JJ1waeKKD9Zaj0NmVIKE/s1600/PD-Batik-Korpri.jpg" /></div> <br /> Pakaian Sipil Lengkap<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAfyat8W2_a8aLzT3lGjPPyd1QuLF5McyAcG6WhyWIZw4tN6XVfsZWv2vFCOCGY9aUVg3__g2S3bjV5C9f2LOLeKCoCBPs-YYmux7XFdsWyh2B4vTNceMIppwlHi4HWYu2pttWCwctYTD1/s1600/PSL-Pelantikan.jpg" /></div> <br /> @BerbagaiSumber

Informasi Pemerintah Peraturan Permendagri Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas PNS

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 ...

Baca selengkapnya »

Sayembara (Penjaringan Gagasan Publik) Desain Fasilitas Pejalan Kaki Pada Kota Hijau

<div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMNAO8vDogr__-AlHSiQtmbckjUwHotJBN2fpU6T9xuJbiUH2t6I3KWaHrmR5nJlzjg04jy8YBsTanU40xWcOHuiNQQojMcMQgK4ttXNO9fPRk-f80gyPql-my5Ggd5brtEgY_wkXB6Y5n/s0/Logo-PU.png" /></div> <br /> <div style="text-align: center;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihejPuAw4snujeUL-pwyurGsSKR4MZQt8hVd6F2S-76f2ACrWvWlJ0kvD-Z8Yf2gInmjc4ePg8-i0Tsm7dWSAo9cByR8NZdvJvy2GQrkp9JcxLfIIU-yOy18qEYBwV_ZsxWXTfLKrN9Vmu/s0/Lambang_Kota_Banjarmasin.gif" /></div> <br /> Diselenggarakan oleh Puslitbang Jalan dan Jembatan Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bekerjasama dengan Bidang Penghargaan Dan Sayembara Arsitektur Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) <br /> <br /> <b>Latar Belakang</b><br /> Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) diluncurkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2011. Untuk mendukung P2KH pada atribut Green Transportation, Puslitbang Jalan dan Jembatan  telah<br /> menyusun Kriteria Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki pada Kota Hijau.<br /> <br /> Melalui sayembara akan dilakukan penjaringan gagasan publik guna mengembangkan kosep desain dan kriteria secara cerdas, inovatif, dan realistis.<br /> <br /> Kegiatan ini akan mendorong publik untuk menyampaikan desain fasilitas pejalan kaki yang kreatif dengan memperhatikan komponen: penyediaan infrastruktur, aksesibilitas, konektivitas , attractiveness, kenyamanan, kesetaraan, keselamatan, dan keamanan pejalan kaki.<br /> <br /> <b>Maksud dan Tujuan </b><br /> <ul> <li>Maksud kegiatan ini adalah untuk mengembangkan konsep dan kriteria perencanaan fasilitas pejalan kaki yang mendukung implementasi P2KH.</li> <li>Tujuan dari kegiatan sayembara ini adalah menerapkan dan mengembangan unsur-unsur pada perencanaan fasilitas pejalan kaki dalam suatu konsep desain secara partisipatif</li> </ul> <br /> <b>Peserta</b><br /> Terbuka secara umum baik individu maupun kelompok dari semua unsur: akademisi, mahasiswa, pelajar, asosiasi, pemerintah, swasta, BUMN, dan masyarakat umum.<br /> <br /> <b>Jadwal Sayembara</b><br /> Berikut adalah jadwal kegiatan sayembara:<br /> <ul> <li>25  Agustus 2015 Pengumuman sayembara</li> <li>25 Agustus – 16 Oktober 2015 Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Sayembara</li> <li>14 September 2015 Pemberian Penjelasan/Aanwijzing</li> <li>17 Oktoberi 2015 Batas Pemasukan Karya</li> <li>18 Oktober – 21 Oktober 2015 Evaluasi Karya dan Persyaratan Administrasi</li> <li>22 Oktober – 23 Oktober  2015 Penjurian Utama</li> <li>25 Oktober 2015 Pengumuman Hasil Penjurian Sayembara</li> <li>28 Oktober 2015 Rapat dengan Pemenang Utama</li> <li>3 Desember 2015 Penyerahan Penghargaan Pemenang bertepatan dengan Harbak PU</li> </ul> <br /> <b>Pendaftaran</b><br /> Peserta tidak dikenakan biaya pendaftaran<br /> Pendaftaran dilakukan melalui website IAI www.iai.or.id fanpage IAI "Bidang Sayembara IAI" email : penghargaaniai@gmail.com<br /> Saat pendaftaran seluruh peserta dapat mengunduh dokumen pendukung yang digunakan untuk membuat konsep desain<br /> <br /> <b>Hadiah</b><br /> <ul> <li>Hadiah Pertama : Rp.75.000.000,-</li> <li>Hadiah Kedua : Rp.50.000.000,-</li> <li>Hadiah Ketiga : Rp.25.000.000,-</li> </ul> <br /> <br /> <b>Susunan Dewan Juri</b><br /> <ol> <li>Ir. Agus Bari Sailendra, M.Sc (Ahli Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan)</li> <li>Dr. Ir. I. F. Poernomosidhi Poerwo, M.Sc, MCIT, MIHT   (Ahli Transportasi dan Planologi)</li> <li>Prof. Dr. Ir. M. Danisworo, M.Arch., MUP. (Ahli Arsitektur dan Urban Desain)</li> <li>Prof. Dr. Ir. Sandi Siregar, MAE.  (Ahli Arsitektur dan Urban Desain)</li> <li>Dr. Ir. Denny Zulkaidi, MUP. (Ahli Tata Kota)</li> </ol> <br /> <br /> <b>Kontak</b><br /> Ikatan Arsitek Indonesia<br /> Tlpn : (021-5304715)<br /> Website IAI www.iai.or.id<br /> Fanpage IAI "<a href="https://www.facebook.com/sayembaraiainasional" target="_blank">Bidang Sayembara IAI</a>"<br /> Email : penghargaaniai@gmail.com<br /> dan<br /> Puslitbang Jalan dan Jembatan<br /> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat<br /> Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR (www.pusjatan.pu.go.id)<br /> Natalia Tanan (natalia.tanan@pusjatan.pu.go.id)<br /> Laksmi Darmoyono (laksmi.darmoyono@gmail.com)<br /> <br /> <a href="http://www.iai.or.id/sayembara/daftar-sayembara/sayembara-%28penjaringan-gagasan-publik%29-desain-fasilitas-pejalan-kaki-pada-kota-hijau" target="_blank">SUMBER</a> - Dari: 25-08-2015 - hingga: 03-12-2015<br /> <br /> <b>Dokumen</b><br /> <a href="https://www.dropbox.com/sh/el29lfn5ryxyxki/AAC3x6LJzy5FsDT_y3NHa3Ula?dl=0" target="_blank">DOWNLOAD</a><br /> <br /> <img alt="11952818_397885167068897_5985595429568354071_o.jpg (480×678)" src="https://fbcdn-photos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfl1/t31.0-0/p480x480/11952818_397885167068897_5985595429568354071_o.jpg" />

Pemerintah Sayembara (Penjaringan Gagasan Publik) Desain Fasilitas Pejalan Kaki Pada Kota Hijau

Diselenggarakan oleh Puslitbang Jalan dan Jembatan Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bekerjasama dengan Bi...

Baca selengkapnya »