Menuju Situs Terbaru

PNS Wajib Pakai Alamat Email Pemerintah Mulai 1 Januari 2014

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUAyCaI-aIaNixKmv9w2gB6hYrBSlqZxM32_Svd6RSwsH5V_ebeVSMNO_CxRY-xKZ9l7XPqlmmEvRfrIFDmkI039I4u1QYoG_gmxs4Mjhvl5eHxUAyhI7or_p2MyEj3WrwF7j_0bBeyu7R/s1600/pnsmail.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="190" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUAyCaI-aIaNixKmv9w2gB6hYrBSlqZxM32_Svd6RSwsH5V_ebeVSMNO_CxRY-xKZ9l7XPqlmmEvRfrIFDmkI039I4u1QYoG_gmxs4Mjhvl5eHxUAyhI7or_p2MyEj3WrwF7j_0bBeyu7R/s320/pnsmail.jpg" width="320" /></a></div>
 
Dalam Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2013 tertanggal 27 Mei 2013 disebutkan, seluruh instansi pemerintah telah menggunakan alamat email resmi pemerintah sebagai alat komunikasi dinas pada 1 Januari 2014. 
 
Adapun domain yang digunakan yaitu @pnsmail.go.id atau yang dimiliki masing-masing pemerintah dengan alamat (nama instansi masing-masing).go.Id. 
 
Azwar menjelaskan, saat ini seluruh instansi pemerintah telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. 
 
Namun demikian, masih banyak ditemukan pegawai dan pejabat negara yang menggunakan email non-pemerintah sebagai alat komunikasi dalam kegiatan kedinasan, termasuk yang dimiliki oleh pihak asing. 
 
"Ini berisiko dan tidak aman dalam konteks kerahasiaan data dan informasi negara," tulis Azwar dalam surat edaran itu seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Jumat (14/6/2013). 
 
Untuk itu, Kementerian PAN-RB memandang perlu diupayakan suatu langkah strategis dengan menyediakan email resmi pemerintah sebagai alat komumikasi persuratan elektronik kegiatan kedinasan yang diberikan bagi PNS di seluruh Indonesia. 
 
Melalui surat edaran itu, Azwar mewajibkan kepada seluruh pegawai dan pejabat instansi pemerintah menggunakan email resmi pemerintah sebagai alat komunikasi persuratan elektronik dalam kegiatan kedinasan. Hal ini dimaksudkan agar terwujud birokrasi modern yang cepat, efektif, efisien, dan aman di lingkungan instansi pemerintah. 
 
Menurut dia, untuk menjangkau komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan seluruh PNS, pemerintah menetapkan pemanfaatan email nasional bagi seluruh PNS dengan domain @pnsmail.go.Id. 
 
"Email ini tidak mengesampingkan pemanfaatan email resmi kementerian/lembaga/pemda yang sudah ada, dan dimanfaatkan oleh PNS," katanya 
 
Azwar menjelaskan, PNS tetap dapat memiliki email resmi pemerintah .go.id yang lain sesuai dengan aturan, peran dan peruntukannya. Format alamat email PNSMail adalah nama.pns@pnsmail.go.id. 
 
"Setiap PNS hanya diijinkan memiliki satu alamat email nasional pada PNSMail," tegas Menteri PAN-RB. (Ndw) 
 
Sumber - <a href="http://www.kemendagri.go.id/news/2013/06/14/pns-wajib-pakai-alamat-email-pemerintah-mulai-1-januari-2014">http://www.kemendagri.go.id/news/2013/06/14/pns-wajib-pakai-alamat-email-pemerintah-mulai-1-januari-2014</a> 
===== 
 
Untuk Urusan Kedinasan, PNS Wajib Gunakan Email Resmi Pemerintah 
 
Terkait dengan upaya percepatan reformasi birokrasi sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) meminta seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar dalam melakukan urusan kedinasan dengan memanfaatkan media surat elektronik, menggunaan alamat email resmi pemerintah, yaitu yang menggunakan domain @pnsmail.go.Id atau yang dimiliki masing-masing pemerintah dengan alamat (nama instansi masing-masing).go.Id. 
 
Permintaan disampaikan Menteri PAN-RB Azwar Abubakar melalui Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2013 tertanggal 27 Mei 2013. Diharapkan pada 1 Januari 2014, seluruh instansi pemerintah telah menggunakan alamat email resmi pemerintah sebagai alat komunikasi dalam kegiatan kedinasan. 
Menurut Menteri PAN-RB Azwal Abubakar,  saat ini seluruh instansi pemerintah telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian, masih banyak ditemukan pegawai/pejabat yang menggunakan email non pemerintah sebagai alat komunikan persuratan elektronik dalam kegiatan kedinasan, termasuk yang dimiliki oleh pihak asing. "Ini berisiko dan tidak aman dalam konteks kerahasiaan data dan informasi negara," tulis Menteri PAN-RB dalam Surat Edaran itu. 
Karena itu, Kementerian PAN-RB memandang perlu  diupayakan suatu langkah strategis dengan menyediakan email resmi pemerintah sebagai alat komumikasi persuratan elektronik kegiatan kedinasan yang diberikan bagi PNS di seluruh Indonesia. 
 
Melalui Surat Edaran itu, Menteri Azwar Abubakar mengingatkan kepada seluruh pegawai/pejabat instansi pemerintah bahwa wajib menggunakan email resmi pemerintah sebagai alat komunikasi persuratan elektronik dalam kegiatan kedinasan. Hal ini dimaksudkan, agar terwujud birokrasi modern yang cepat, efektif, efisien, dan aman di lingkungan instansi pemerintah. 
 
Menurut Menteri PAN-RB Azwar Abubakar, untuk menjangkau komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan seluruh PNS, pemerintah menetapkan pemanfaatan email nasional bagi seluruh PNS dengan domain @pnsmail.go.Id. 
"Email ini tidak mengesampingkan pemanfaatan email resmi kementerian/lembaga/pemda yang sudah ada, dan dimanfaatkan oleh PNS," kata Menteri PAN-RB semberi menyebutkan, PNS tetap dapat memiliki email resmi pemerintah .go.id yang lain sesuai dengan aturan, peran dan peruntukannya. 
 
Format alamat email PNSMail adalah nama.pns@pnsmail.go.id. "Setiap PNS hanya diijinkan memiliki satu alamat email nasional pada PNSMail," tegas Menteri PAN-RB. 
 
Disebutkan dalam Surat Edaran itu, dukungna layanan dilakukan melalui admin@pnsmai.go.Id. Sementara informasi dan pendaftaran alamat email di PNSMail dapat diakses melalui www.pnsmail.go.Id. 
Ditegaskan dalam Surat Edaran itu, PNSMail dikelola sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, khususnya dengan memperhatikan aspek-aspek keamanan dari sisi penyelenggaraannya. 
 
Sumber - <a href="http://www.setkab.go.id/berita-9060-untuk-urusan-kedinasan-pns-wajib-gunakan-email-resmipemerintah.html">http://www.setkab.go.id/berita-9060-untuk-urusan-kedinasan-pns-wajib-gunakan-email-resmipemerintah.html</a> 
===== 
 
Untuk mendaftar email di <a href="https://www.pnsmail.go.id/register/" target="_blank">PNSMAIL.GO.ID</a>, silahkan kunjungi link <a href="https://www.pnsmail.go.id/register/">https://www.pnsmail.go.id/register/</a> 
 
Saya akan sedikit memberikan cara untuk mendaftarnya bagi PNS. 
<ol>
<li>Sediakan email alternatif untuk para PNS, misalnya email dari <a href="https://mail.google.com/" target="_blank">GMAIL</a>, <a href="https://id.yahoo.com/%E2%80%8E" target="_blank">YAHOO</a>, <a href="https://www.live.com/" target="_blank">LIVE.COM</a> dan sebagainya. (Yang punya FB (Facebook), Twitter atau layanan sosial media, PASTI memiliki email.)</li>
<li>Setelah memiliki email alternatif, lanjut untuk mendaftarkan akun PNS di pnsmail (<a href="https://www.pnsmail.go.id/register/" target="_blank">klik disini untuk menuju formulir pendaftaran pnsmail.go.id</a>)</li>
</ol>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv7OGOwlZ4jUdfWo6rS3qyApLalKVHqO5uoqlV3Jnno_xfFx2fdA2cqhI5Dmhrfj4jMbp-gP6QgAGpvIXZWHiAgc873D2GvaJeph3Svbtc2I4YrbmguQbJ_HPj41Tck_cooVkBrbCoKPY1/s1600/PNSMAIL_PAGE.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv7OGOwlZ4jUdfWo6rS3qyApLalKVHqO5uoqlV3Jnno_xfFx2fdA2cqhI5Dmhrfj4jMbp-gP6QgAGpvIXZWHiAgc873D2GvaJeph3Svbtc2I4YrbmguQbJ_HPj41Tck_cooVkBrbCoKPY1/s640/PNSMAIL_PAGE.jpg" width="500" /></a></div>
 
TERIMA KASIH.

slide-berita Umum PNS Wajib Pakai Alamat Email Pemerintah Mulai 1 Januari 2014

Dalam Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2013 tertanggal 27 Mei 2013 disebutkan, seluruh instansi pemerintah telah menggunakan alamat email resm...

Baca selengkapnya »

Kearsipan (Permendagri Nomor 78 Tahun 2012)

14.15 Unknown 0

<a href="https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU_No_43_Tahun_2009_Kearsipan.pdf" target="_blank">Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</a> diterbitkan dan menjadi landasan kita untuk melaksanakan kegiatan kearsipan, dengan harapan agar terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dan dapat menunjukkan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan dan pelaporan arsip yang tercipta dari kegiatan-kegiatannya. Pemerintah telah komitmen dengan UU tersebut, terbukti dengan diterbitkannya <a href="http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2012/04/04/peraturan-pemerintah-nomor-27tahun-2012" target="_blank">Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</a>. 
 
Untuk mengimplementasikan PP yang baru tersebut, maka terbit <a href="http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2013/01/02/tata-kearsipan-di-lingkungan-kementerian-dalam-negeri-dan-pemerintah-daerah" target="_blank">Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah</a>. (<a href="http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2013/01/03/l/a/lampiran.docx" target="_blank">Lampiran Permendagri 78 Tahun 2012</a>) <a href="https://drive.google.com/file/d/0B_CyWUlA9rUPZTVmYkFybWFnOUE/view" target="_blank">Buka Lampiran</a>. Dengan demikian pelaksanaan tata kearsipan diharapkan dapat menyesuaikan aturan baru dengan perkembangan dan teknologi sekarang ini sekaligus tata aturan yang lama seperti Permendagri Nomor 38 Tahun 2005 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Depdagri dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi. 
 
Secara garis besar ruang lingkup penyelenggaraan tata kearsipan pemerintah daerah meliputi pengurusan surat, pemberkasan arsip dan penyusutan arsip. Pelaksanaan menggunakan sarana kartu kendali untuk pengurusan surat baik masuk maupun keluar, pola klasifikasi untuk pemberkasan/penataan arsip dan jadwal retensi arsip untuk penyusutan arsip masih tetap diberlakukan sebagai sarana pokok/wajib. Sedangkan peralatan pendukung untuk tata kearsipan dinamis adalah : 
<ul>
<li>Almari arsip/filing cabinet;</li>
<li>Kotak Kartu Kendali;</li>
<li>Rak arsip;</li>
<li>Meja sortir;</li>
</ul>
 
Yang tidak kalah penting adalah penggunaan Pola/Kode Klasifikasi yang susunannya didasarkan pada klasifikasi bidang tugas dan fungsinya dari 000 s/d 900 dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan lembaga. 
 
Untuk sarana pemberkasan / penataan arsip dinamis masih menggunakan folder/map gantung, sekat, kode klasifikasi, dan arsip inaktif menggunakan sarana kertas pembungkus, boks dan kartu picies. 
 
Kondisi yang sampai sekarang belum mengalami perubahan teknis tata arsip dinamis mayoritas ada di pemerintahan desa yang masih dan belum meninggalkan buku agenda sebagai pencatatan tata persuratan yang sebetulnya sudah tidak berlaku sejak tahun 1979. 
 
Untuk Penyusutan arsip sebagaimana Pasal 24 Permendagri 78 Tahun 2012 dapat dilakukan dengan cara : 
<ol type="a">
<li>Pemindahan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan lingkup lembaga;</li>
<li>Penyerahan arsip dilakukan terhadap arsip statis kepada lembaga kearsipan di daerah;</li>
<li>Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang tidak memiliki nilai guna.</li>
</ol>
 
Dari ketiga kegiatan (a, b dan c) disertai Berita Acara dan lampirannya. 
 
Kegiatan penyusutan ini juga belum banyak dilakukan oleh lembaga pemerintah di daerah, padahal ini penting sebagai upaya menyeimbangkan antara produk arsip yang terus bertambah sesuai aktifitas lembaga dengan sarana simpan yang ada. 
 
Semua kegiatan sejak dari pengurusan, pemberkasan sampai dengan penyusutan tentu tidak akan berjalan sesuai harapan jika tidak didukung dengan sumber daya manusia yang mau dan mampu serta pendanaan yang mencukupi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Permen RI tersebut diatas. <a href="http://buletinpustaka.blogspot.co.id/2013/05/lingkup-tata-kearsipan-dalam.html" target="_blank">*redaksional</a>. 
 
<div style="text-align: center;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqenJc8kzXSUAFpmlWV06cjA6b7hWmH9sywVs4nNWR2da2-B6XKuYGRbMdLywniL0S7KYsy-USb0LWW2VQKHx-oDvD_uHzI4w1wD8941qIVCgjpGOyGKnq8fhT-2LZDLcBnY4vc7dpM7Y/s0/Folder_Letter.jpg" /></div>

Pemerintah Peraturan Kearsipan (Permendagri Nomor 78 Tahun 2012)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diterbitkan dan menjadi landasan kita untuk melaksanakan kegiatan kearsipan, dengan har...

Baca selengkapnya »

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014

13.06 WZ 0

<div style="text-align: center;">
RENCANA KERJA TAHUN 2014
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUgIoMrrRoqSuEt7eCm9UNbIo8kYrhmaZEpbmJ6bepWuZVFXb3QbqGj4mddyfqRaKhnkrYQoPmtM-jWOgY8nZ9ej06U_W3cWnCey0IXawt3WlLiVRQ7lEHv3LEk2Ir4oqiTryikNcyoBcv/s1600/Kayuh_Baimbai.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Kayuh_Baimbai.png (128×128)" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUgIoMrrRoqSuEt7eCm9UNbIo8kYrhmaZEpbmJ6bepWuZVFXb3QbqGj4mddyfqRaKhnkrYQoPmtM-jWOgY8nZ9ej06U_W3cWnCey0IXawt3WlLiVRQ7lEHv3LEk2Ir4oqiTryikNcyoBcv/s1600/Kayuh_Baimbai.png" /></a></div>
 
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokuman yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu 
 
Rencana Kerja Tahun 2014 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2014. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2014 merupakan tahun lanjutan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin maupun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2011-2015. 
 
MAKSUD DAN TUJUAN 
<ol>
<li>Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan</li>
<li>Sebagai indikator bahwa kinerja yang dilakukan, apakah konsisten dengan proses dan ketentuan dalam rencana kerja</li>
<li>Untuk meningkatkan Kompetensi profesionalisme dan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan SKPD, agar bertanggung jawab, mampu, jujur, terarah dan terprogram, mengacu pada norma, standar, dan prosedur yang berlaku dengan didukung oleh sistem administrasi yang efektif dan efisien.</li>
<li>Terwujudnya Pelayanan Prima dalam melayani masyarakat.</li>
</ol>
 
<a href="https://docs.google.com/file/d/0B6bFhFdtG1zgWG9jUGsxeXlHUnc/edit" target="_blank">Link Download Dokumen RKT 2014</a>