Menuju Situs Terbaru

MUSRENBANG Tingkat Kecamatan

<b>MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN</b><br />
<br />
<b>1. PENGERTIAN</b><br />
Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan, yang dikoordinasikan oleh Bappeda kota dan dilaksanakan oleh Camat.<br />
<b>2. TUJUAN</b><br />
Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk:<br />
a. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.<br />
b. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa.<br />
c. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.<br />
<b>3. MASUKAN </b>(Bahan Musrenbang)<br />
a. Berbagai hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan antara lain adalah:<br />
1) Dari Kelurahan :<br />
a) Dokumen prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan hasil musrenbang Kelurahan.<br />
b) Daftar nama anggota delegasi dari Kelurahan untuk mengikuti musrenbang kecamatan.<br />
c) Berita acara musrenbang Kelurahan.<br />
2) Dari kecamatan :<br />
a) Hasil evaluasi pembangunan kecamatan pada tahun sebelumnya.<br />
b) Rancangan awal rencana kerja kecamatan.<br />
3) Dari Pemerintah Kota Banjarmasin:<br />
a) Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kota Banjarmasin pada tahun sebelumnya.<br />
b) Rancangan awal RKPD Kota Banjarmasin .<br />
<b>4. MEKANISME </b>(Tahapan Musrenbang)<br />
Pelaksanaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:<br />
a. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut:<br />
1) Camat menetapkan tim penyelenggara.<br />
2) Tim penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:<br />
3) Menyusun jadwal dan agenda musrenbang kecamatan;<br />
4) Penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrenbang kecamatan yaitu narasumber, fasilitator, dan peserta.<br />
5) Pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan musrenbang kepada Bappeda kabupaten/kota. Dalam hal ini camat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bappeda dengan dilampiri bahan pembahasan musrenbang yang terdiri dari jadwal dan agenda musrenbang kecamatan.<br />
6) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat musrenbang kecamatan minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta bisa menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan atau diundang;<br />
7) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta musrenbang kecamatan baik wakil dari Kelurahan maupun dari kelompok- kelompok masyarakat;<br />
8) Penyampaian undangan kepada peserta musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan, yang dilampiri dengan bahan musrenbang.<br />
9) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk musrenbang kecamatan.<br />
10) Mengkompilasi prioritas program dan kegiatan pembangunan dari musrenbang Kelurahan berdasarkan masing-masing fungsi SKPD;<br />
b. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut:<br />
1) Pendaftaran peserta<br />
2) Acara pembukaan musrenbang<br />
3) Sidang Pleno I Pemaparan materi dari narasumber dan materi musrenbang:<br />
4) Sidang Kelompok<br />
5) Pemilihan unsur pimpinan kelompok diskusi terdiri dari ketua, sekretaris dan notulen yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi yang difasilitasi oleh fasilitator.<br />
6) Penyerahan kelompok diskusi dari fasilitator kepada Ketua kelompok diskusi yang terpilih untuk memimpin jalannya pemaparan dan pembahasan materi dalam kelompok diskusi.<br />
7) Verifikasi usulan kegiatan prioritas desa/kelurahan oleh peserta musrenbang kecamatan dan dinilai kesesuaiannya dengan prioritas dan sasaran daerah sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan oleh peserta kelompok.<br />
8) Setelah dilakukan penyepakatan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan prioritas, selanjutnya dilakukan skoring dan rating untuk menentukan urutan prioritas. skoring dan rating dilakukan untuk tiap kelompok kegiatan dari masing-masing prioritas pembangunan daerah. Kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian prioritas ditetapkan oleh camat. Kriteria penilaian dapat dikembangkan sesuai kondisi setempat.<br />
9) Sebagai contoh kriteria: (1) Kesesuaian dengan rancangan awal RKPD; (2) kepentingan lintas kelurahan; (3) Dukungan pada pencapaian target prioritas pembangunan kota; (3) Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat lintas kelurahan; (4) dukungan pada nilai tambah pendapatan lintas kelurahan.<br />
c. Sidang Pleno II<br />
1) Sidang Pleno II dipimpin oleh Camat. Dalam sidang Pleno II bertujuan untuk:<br />
2) Pemaparan kegiatan prioritas kecamatan beserta sasarannya, yang merupakan hasil kesepakatan dari masing-masing kelompok dihadapan seluruh peserta musrenbang RKPD kota di kecamatan.<br />
3) Memperolehtanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh ketua kelompok diskusi,dan pengambilan keputusan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan daerah kota di kecamatan.<br />
4) Rangkuman hasil kesepakatan dalam sidang pleno II, dirumuskan kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kota di kecamatan oleh tim perumus yang dipimpin oleh Camat.<br />
5) Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan, dibacakan kembali dalam sidang pleno II untuk disepakati dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang RKPD kota di kecamatan.<br />
6) Camat menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan kepada walikota sebagai bahan penyusunan RKPD kota, dan kepada Kepala SKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD yang akan dibahas di forum SKPD.<br />
<b>5. KELUARAN </b>(Hasil Musrenbang)<br />
Keluaran yang dihasilkan adalah:<br />
a. Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut SKPD atau gabungan SKPD yang akan disampaikan pada Musrenbang Kota Banjarmasin. Selanjutnya, daftar tersebut diinformasikan kepada masyarakat di masing-masing Kelurahan oleh para delegasi yang mengikuti Musrenbang Kecamatan Kompilasi Hasil Musrenbang Kelurahan<br />
b. Kompilasi hasil musrenbang kelurahan menurut urutan prioritas yang disepakati di musrenbang kelurahan, dan dikelompokkan menurut SKPD<br />
<b>6. UNSUR YANG DILIBATKAN DALAM MUSRENBANG</b><br />
a. Peserta<br />
Peserta Musrenbang kecamatan terdiri atas para kepala desa dan lurah, delegasi musrenbang desa, delegasi kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan SKPD, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.<br />
b. Nara Sumber :<br />
Dari Kota Banjarmasin:<br />
Bappeda, perwakilan SKPD, Kepala UPT SKPD di kecamatan yang bersangkutan, kepala-kepala unit pelayanan di kecamatan, anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan;<br />
Dari Kecamatan:<br />
Camat, aparat kecamatan, LSM yang bekerja di kecamatan bersangkutan, dan para ahli/profesional yang dibutuhkan.<br />
c. Fasilitator<br />
Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi<br />
<b>7. WAKTU PELAKSANAAN</b><br />
Penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan selambat-lambatnya minggu kedua bulan Pebruari.<br />
<div>
<a href="http://bappeda-bandung.go.id/musrenbang/template.php?isi=./menu/musren_kecamatan" target="_blank">Sumber</a><br />
=====<br />
<br />
<a href="http://kawasan.bappenas.go.id/images/PanduanMusrenbang/Musrenbang%20Kecamatan.pdf" target="_blank">Panduan Musrenbang Kecamatan (BAPPENAS)</a><br />
<a href="http://musrenbangnas.bappenas.go.id/" target="_blank">MUSRENBANGNAS</a><br />
<div style="text-align: center;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_l-R3gslw_68t3fT0NouFzPMYEAJooV1RgSsXieKHr7CPqTmDF5xK-ppGNYcZOWLOOrEsFFdflsf4-gvGJJS41znpENEVSuUy-ADPQoxxmZecb695SKmB5xMbotV6eNatl4aIMJmYOV0n/s1600/plan.jpg" /></div>
</div>

MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN 1. PENGERTIAN Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas...

Baca selengkapnya »

MUSRENBANG Tingkat Kelurahan

10.51 WZ 0

<div style="text-align: justify;">
<b>MUSRENBANG TINGKAT KELURAHAN<o:p></o:p></b></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<b>1.<span style="font-weight: normal;">   
</span></b><b>PENGERTIAN<o:p></o:p></b></div>
<div style="text-align: justify;">
Musrenbang Kelurahan adalah forum
musyawarah perencanaan pembangunan tahunan Kelurahan yang melibatkan para
pelaku pembangunan di Kelurahan.<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>2.<span style="font-weight: normal;">   
</span></b><b>TUJUAN<o:p></o:p></b></div>
<div style="text-align: justify;">
Musrenbang Kelurahan memiliki tujuan :<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
a.   
Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang
diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawahnya.<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
b.   
Menetapkan prioritas kegiatan Kelurahan yang akan dibiayai
melalui alokasi dana Kelurahan yang berasal dari APBD Kota Banjarmasin maupun sumber
dana lainnya.<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
c.   
Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk
dibahas pada Musrenbang Kecamatan.<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
3.   
<b>MASUKAN</b> (Bahan Musrenbang)<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
a.   
Dokumen rencana pembangunan jangka menengah Kelurahan.<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
b.   
Hasil evaluasi pembangunan Kelurahan pada tahun sebelumnya.<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
c.   
Daftar prioritas masalah Kelurahan dan kelompok-kelompok
masyarakat<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
d.  
Hasil evaluasi Kecamatan dan/atau masyarakat terhadap
pemanfaatan dana alokasi Kelurahan.<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
e.   
Informasi dari Pemerintah Kota Banjarmasin tentang indikasi
jumlah alokasi dana Kelurahan yang akan diberikan untuk tahun anggaran
berikutnya.<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
f.    
Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang
yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksananya beserta rencana pendanaannya tempat
Kelurahan berada.<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
4.   
<b>MEKANISME</b> (Tahapan Musrenbang)<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
Pelaksanaan musrenbang tahunan Kelurahan
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
a.   
Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
1)  
Masyarakat di tingkat RT/RW dan kelompok masyarakat
melaksanakan musyawarah.<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
2)  
Lurah menetapkan tim penyelenggara.<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
3)  
Tim penyelenggara menyusun jadwal, mengumumkan jadwal, agenda
dan tempat pelaksanaan secara terbuka paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
pelaksanaan.<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
4)  
Tim penyelenggara membuka pendaftaran peserta atau mengundang
peserta.<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
5)  
Tim penyelenggara mempersiapkan sarana dan prasarana
penunjang termasuk materi yang akan dibahas.<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
b.   
Tahap Pelaksanaan, dengan kegiatan sebagai berikut:<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
1)  
Pemaparan Camat mengenai evaluasi pembangunan tahun
sebelumnya serta prioritas kegiatan tahun yang akan datang.<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
2)  
Pemaparan Lurah mengenai prioritas kegiatan tahun yang akan
datang serta informasi tentang perkiraan jumlah alokasi dana Kelurahan.<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
3)  
Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat
Kelurahan oleh perwakilan dari masyarakat, misalnya Ketua LPM, komite sekolah,
dan lain-lain.<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
4)  
Pembahasan oleh para peserta.<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
5)  
Perumusan prioritas kegiatan.<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
6)  
Penetapan daftar nama delegasi yang akan dikirim pada
musrenbang kecamatan (antara 3 sampai 5 orang di luar perangkat Kelurahan)
dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan.<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
5.   
<b>KELUARAN</b> (Hasil Musrenbang)<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
Daftar prioritas kegiatan yang akan
dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kelurahan, swadaya serta kegiatan yang
akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai dari APBD Kota Banjarmasin/Provinsi,
APBN dan sumber dana lainnya. <o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
Daftar nama delegasi yang akan membahas
hasil musrenbang Kelurahan pada musrenbang Kecamatan memperhatikan unsur
keterwakilan perempuan.<o:p></o:p></div>
<div style="text-align: justify;">
Berita Acara Musrenbang<o:p></o:p></div>
=====<br />
<a href="http://bappeda-bandung.go.id/musrenbang/template.php?isi=./menu/musren_kelurahan" target="_blank">Sumber</a>
<br />
<a href="http://kawasan.bappenas.go.id/images/PanduanMusrenbang/Musrenbang%20Kelurahan.pdf" target="_blank">Panduang Musrenbang Kelurahan (BAPPENAS)</a>
<br />
<br />
<a href="http://musrenbangnas.bappenas.go.id/" target="_blank">MUSRENBANGNAS</a><br />
<div style="text-align: center;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjn7jOy4WFw1EOL7Klvr58IzAiIjXmG6QoCy_la8_XG_nYcrHt0JDNg2jI14FSr6y4NHi4ICtDaYDfizdILM6eb9kTFIeuRn58uHFySeSZp-9izJ3Nh5RkzAZ-Vz2pzl1K-DESjglplfZBH/s1600/plannings.jpg" /></div>

Bappeda Informasi Koordinasi Pemerintah MUSRENBANG Tingkat Kelurahan

MUSRENBANG TINGKAT KELURAHAN 1. PENGERTIAN Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan Kelurahan ...

Baca selengkapnya »

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) - FAQ

10.04 WZ 0

<h1>
<a href="http://www.bkn.go.id/produk/skp" target="_blank">Sasaran Kerja Pegawai (SKP)</a></h1>
<b>DIREKTORAT KINERJA<br />
</b><br />
Direktorat Kinerja Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kinerja pegawai, standardisasi kinerja pegawai, dan pengembangan sistem informasi kinerja pegawai.<br />
<b>DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN</b><br />
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="45%"><b>Apa yang dimaksud dengan SKP ?</b></td>
<td width="54%"><em>SKP adalah Sasaran Kerja Pegawai yang ada dalam salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="44%"><b>Bagaimana cara mengisi formulir SKP ?</b></td>
<td width="55%"><em>Penilaian kinerja adalah penilaian yang dilakukan oleh atasan oleh bawahan</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="44%"><b>Bagaimana menentukan target kuantitas dalam pekerjaan yang tidak bisa diprediksi atau output dari orang lain ?</b></td>
<td width="55%"><em>Cara menentukan target kuantitas dalamm pekerjaan yang tidak bisa diprediksi atau autputnya dariorang lain adalah dengan cara mempertimbangkan jumlah output yang masuk pada tahun-tahun sebelumnya.</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="44%"><b>Bagaimana menilai kualitas dalam suatu pekerjaan / kegiatan ?</b></td>
<td width="55%"><em>Cara menilai aspek kualitas dalam suatu pekerjaan /kegiatan adalah dengan mengacu pada parameter yang ada pada Peraturan Kepala BKN Noor 1 Tahun 2013 pada halaman 20.</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="44%"><b>Siapa saja kah yang dapat memasukkan target biaya ?</b></td>
<td width="55%"><em>Yang dapat memasukkan aspek biaya adalah PNS yang secara langsung mempertanggungjawabkan biaya kegiatan tersebut dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="44%"><b>Bagaimana menyusun SKP untuk jabatan fungsional umum?</b></td>
<td width="55%"><em>Untuk menyusun SKP jabatan fungsional umum adalah disesuaikan dengan nama jabatan yang bersangkutan dan uraian kegiatannya yang akan dilakukan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada SKP atasan langsungnya</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="44%"><b>Bagaimana menyusun SKP untuk jabatan fungsional tertentu ?</b></td>
<td width="55%"><em>Untuk menyusun SKP jabatan fungsional tertentu adalah dengan mengacu pada lampiran kegiatan yang ada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB yang mengatur tentang jabatan tersebut dan Angka Kreditnya (AK) sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing.</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="44%"><b>Apa berbedaan antara DP3 dengan SKP ?</b></td>
<td width="55%"><em>Perbedaan antara DP3 dengan SKP adalah kalau DP3 yang dinilai lebih pada perilaku kerja PNS yang bersangkutan, sedangkan kalau SKP lebih pada capaian kinerja PNS yang bersangkutan dalam setiap targetnya.</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="44%"><b>Apa kaitannya RKT dengan kegiatan tugas jabatan ?</b></td>
<td width="55%"><em>Kaitannya antara Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan kegiatan tugas jabatan adalah RKT sebagai acuan untuk menyusun kegiatan tugas jabatan masing-masing PNS.</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="44%"><b>Apakah dalam menyelesaikan tugas   / pekerjaan ada perbedaan tingkat kesulitan?</b></td>
<td width="55%"><em>Dalam menyelesaikan tugas/pekerjaan ada perbedaan tingkat kesulitan pekerjaan antara atasan dengan bawahan sesuai dengan karakteristik pekerjaan masing-masing.</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="44%"><b>Bagaimana cara mengisi kegiatan tugas jabatan bila sifat dan jenis pekerjaannya sama (homogin) ?</b></td>
<td width="55%"><em>Apabila terjadi kesamaan jenis pekerjaan antara PNS yang satu dengan yang lainnya maka dapat dibagi perwilayah atau perinstansi.</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="44%"><b>Bagaimana cara memasukkan kegiatan tugas tambahan ?</b></td>
<td width="55%"><em>Kegiatan tugas tambahan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun bisa dituangkan ke dalam formulir keterangan melaksanakan tugas tambahan yang ada pada Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 halaman 84, sedangkan nilainya langsung dituangkan dalam penyusunan SKP pada akhir tahun dalam kolom nilai tugas tambahan.</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
<div id="18315">
<a href="http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/05/Mekanisme-Penilaian-Kinerja.jpg"><img alt="Mekanisme Penilaian Kinerja" class="18315" src="http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/05/Mekanisme-Penilaian-Kinerja-506x380.jpg" /></a><br />
Mekanisme Penilaian Kinerja</div>
<br />
<div id="18316">
<a href="http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/05/Mekanisme-Penyusunan-Standar-Kinerja-Jabatan.jpg"><img alt="Mekanisme Penyusunan Standar Kinerja Jabatan" class="18316" src="http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/05/Mekanisme-Penyusunan-Standar-Kinerja-Jabatan-506x380.jpg" /></a><br />
Mekanisme Penyusunan Standar Kinerja Jabatan</div>
<br />
<div id="18317">
<a href="http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/05/Penilaian-Kinerja-PNS.jpg"><img alt="Penilaian Kinerja PNS" class="18317" src="http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/05/Penilaian-Kinerja-PNS-506x380.jpg" /></a><br />
Penilaian Kinerja PNS</div>
<br />
<div id="18318" style="width: 606px;">
<a href="http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/05/Proses-Penyusunan-SKP-PNS.jpg"><img alt="Proses Penyusunan SKP PNS" class="18318" height="380" src="http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/05/Proses-Penyusunan-SKP-PNS-596x380.jpg" width="596" /></a><br />
Proses Penyusunan SKP PNS</div>
<br />
<b>Daftar Landasan Peraturan</b><br />
<a href="http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/05/PERKA-BKN-NO.01TAHUN-2013.pdf">PERKA BKN NO.01TAHUN 2013</a><br />
<a href="http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/05/PP-NOMOR-46-TAHUN-2011@PENILAIAN-PRESTASI-KERJA-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL.pdf">PP NOMOR 46 TAHUN 2011@PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL</a><br />
<br />
<a href="http://www.mgi.esdm.go.id/files/Form%20SKP-Kanreg%20(Format%20dari%20BKN).xlsx" target="_blank">FORM SKP-Format-BKN</a><br />
<div style="text-align: center;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie9kE3WVA9V8YQ3H1P2f8KQZlaW3z75StXQzRjTfts7H_Uo1REKmLX7jtV02KRb741xdO6vXwwkpWidYVH95N0RAfsPrnxMP8IHiNVY3Mue36GZjLT01aTaIcttsiIOQMeAsE1So3Bk8g7/s1600/skp2.jpg" /></div>
<br />