Menuju Situs Terbaru

Kartu Identitas Pegawai (ID-Card PNS)

Atribut PNS yang berupa ID Card sebagai salah satu Identitas PNS dan juga bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemeintah Kota Banjarmasin. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVbjgM6oFllCfkzZkUWFR9oSRsZTU4cus1bbZl_gTJJ-1RA_hff5UntKkmwjjMYWxl5B63Ai-dKN9edlw2FZltfxHg9xpO5y9FVE_70KvMYTwEn-1KbPSETWO9JLYrLdbJtZ5G7wifcrFe/s1600/idcard-pns-bpp.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="221" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVbjgM6oFllCfkzZkUWFR9oSRsZTU4cus1bbZl_gTJJ-1RA_hff5UntKkmwjjMYWxl5B63Ai-dKN9edlw2FZltfxHg9xpO5y9FVE_70KvMYTwEn-1KbPSETWO9JLYrLdbJtZ5G7wifcrFe/s1600/idcard-pns-bpp.jpg" width="320" /></a></div>
 
Kartu identitas atau ID Card memiliki fungsi tidak hanya sebagai kartu identitas karyawan / PNS akan tetapi memberi arti tersendiri dalam mendukung formalitas dan image Pemerintah Daerah. 
 
Berikut adalah ilustrasi manfaat penggunaan kartu ID : 
Saat semua  menggunakan kartu ID maka kesan rapi dan formal sangat kelihatan sehingga memberi kesan positif pada suasana kerja; 
Saat menerima tamu/klien yang berkunjung kesan formal dan rapi dapat dimunculkan; 
Tamu/Klien tidak susah untuk mengenal dan meminta bantuan kepada karyawan sesuai dengan nama yang tertera pada Kartu ID; 
Membedakan secara tegas antara karyawan dan non karyawan untuk menjaga keamanan , penyusupan, dan hal-hal yang tidak diinginkan; 
Kartu ID dapat digunakan juga sebagai alat pencatatan kehadiran atau absensi; 
Dengan banyaknya jumlah Karyawan / PNS  dan Satuan Kerja maka sangat susah bagi sesama karyawan  untuk mengenali secara tepat nama yang bersangkutan untuk itu sangat tepat bila setiap Karyawan / PNS memakai ID Card; 
Dengan penggunaan ID Card maka sangat memungkinkan untuk penerapan access control dimana hanya dengan ID Card seorang karyawan dapat masuk keruangan yang bersangkutan. 
 
Bappeda Kota Banjarmasin

Atribut PNS yang berupa ID Card sebagai salah satu Identitas PNS dan juga bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di ...

Baca selengkapnya »

PNS Wajib Pakai Alamat Email Pemerintah Mulai 1 Januari 2014

14.29 WZ 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUAyCaI-aIaNixKmv9w2gB6hYrBSlqZxM32_Svd6RSwsH5V_ebeVSMNO_CxRY-xKZ9l7XPqlmmEvRfrIFDmkI039I4u1QYoG_gmxs4Mjhvl5eHxUAyhI7or_p2MyEj3WrwF7j_0bBeyu7R/s1600/pnsmail.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="190" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUAyCaI-aIaNixKmv9w2gB6hYrBSlqZxM32_Svd6RSwsH5V_ebeVSMNO_CxRY-xKZ9l7XPqlmmEvRfrIFDmkI039I4u1QYoG_gmxs4Mjhvl5eHxUAyhI7or_p2MyEj3WrwF7j_0bBeyu7R/s320/pnsmail.jpg" width="320" /></a></div>
 
Dalam Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2013 tertanggal 27 Mei 2013 disebutkan, seluruh instansi pemerintah telah menggunakan alamat email resmi pemerintah sebagai alat komunikasi dinas pada 1 Januari 2014. 
 
Adapun domain yang digunakan yaitu @pnsmail.go.id atau yang dimiliki masing-masing pemerintah dengan alamat (nama instansi masing-masing).go.Id. 
 
Azwar menjelaskan, saat ini seluruh instansi pemerintah telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. 
 
Namun demikian, masih banyak ditemukan pegawai dan pejabat negara yang menggunakan email non-pemerintah sebagai alat komunikasi dalam kegiatan kedinasan, termasuk yang dimiliki oleh pihak asing. 
 
"Ini berisiko dan tidak aman dalam konteks kerahasiaan data dan informasi negara," tulis Azwar dalam surat edaran itu seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Jumat (14/6/2013). 
 
Untuk itu, Kementerian PAN-RB memandang perlu diupayakan suatu langkah strategis dengan menyediakan email resmi pemerintah sebagai alat komumikasi persuratan elektronik kegiatan kedinasan yang diberikan bagi PNS di seluruh Indonesia. 
 
Melalui surat edaran itu, Azwar mewajibkan kepada seluruh pegawai dan pejabat instansi pemerintah menggunakan email resmi pemerintah sebagai alat komunikasi persuratan elektronik dalam kegiatan kedinasan. Hal ini dimaksudkan agar terwujud birokrasi modern yang cepat, efektif, efisien, dan aman di lingkungan instansi pemerintah. 
 
Menurut dia, untuk menjangkau komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan seluruh PNS, pemerintah menetapkan pemanfaatan email nasional bagi seluruh PNS dengan domain @pnsmail.go.Id. 
 
"Email ini tidak mengesampingkan pemanfaatan email resmi kementerian/lembaga/pemda yang sudah ada, dan dimanfaatkan oleh PNS," katanya 
 
Azwar menjelaskan, PNS tetap dapat memiliki email resmi pemerintah .go.id yang lain sesuai dengan aturan, peran dan peruntukannya. Format alamat email PNSMail adalah nama.pns@pnsmail.go.id. 
 
"Setiap PNS hanya diijinkan memiliki satu alamat email nasional pada PNSMail," tegas Menteri PAN-RB. (Ndw) 
 
Sumber - <a href="http://www.kemendagri.go.id/news/2013/06/14/pns-wajib-pakai-alamat-email-pemerintah-mulai-1-januari-2014">http://www.kemendagri.go.id/news/2013/06/14/pns-wajib-pakai-alamat-email-pemerintah-mulai-1-januari-2014</a> 
===== 
 
Untuk Urusan Kedinasan, PNS Wajib Gunakan Email Resmi Pemerintah 
 
Terkait dengan upaya percepatan reformasi birokrasi sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) meminta seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar dalam melakukan urusan kedinasan dengan memanfaatkan media surat elektronik, menggunaan alamat email resmi pemerintah, yaitu yang menggunakan domain @pnsmail.go.Id atau yang dimiliki masing-masing pemerintah dengan alamat (nama instansi masing-masing).go.Id. 
 
Permintaan disampaikan Menteri PAN-RB Azwar Abubakar melalui Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2013 tertanggal 27 Mei 2013. Diharapkan pada 1 Januari 2014, seluruh instansi pemerintah telah menggunakan alamat email resmi pemerintah sebagai alat komunikasi dalam kegiatan kedinasan. 
Menurut Menteri PAN-RB Azwal Abubakar,  saat ini seluruh instansi pemerintah telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian, masih banyak ditemukan pegawai/pejabat yang menggunakan email non pemerintah sebagai alat komunikan persuratan elektronik dalam kegiatan kedinasan, termasuk yang dimiliki oleh pihak asing. "Ini berisiko dan tidak aman dalam konteks kerahasiaan data dan informasi negara," tulis Menteri PAN-RB dalam Surat Edaran itu. 
Karena itu, Kementerian PAN-RB memandang perlu  diupayakan suatu langkah strategis dengan menyediakan email resmi pemerintah sebagai alat komumikasi persuratan elektronik kegiatan kedinasan yang diberikan bagi PNS di seluruh Indonesia. 
 
Melalui Surat Edaran itu, Menteri Azwar Abubakar mengingatkan kepada seluruh pegawai/pejabat instansi pemerintah bahwa wajib menggunakan email resmi pemerintah sebagai alat komunikasi persuratan elektronik dalam kegiatan kedinasan. Hal ini dimaksudkan, agar terwujud birokrasi modern yang cepat, efektif, efisien, dan aman di lingkungan instansi pemerintah. 
 
Menurut Menteri PAN-RB Azwar Abubakar, untuk menjangkau komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan seluruh PNS, pemerintah menetapkan pemanfaatan email nasional bagi seluruh PNS dengan domain @pnsmail.go.Id. 
"Email ini tidak mengesampingkan pemanfaatan email resmi kementerian/lembaga/pemda yang sudah ada, dan dimanfaatkan oleh PNS," kata Menteri PAN-RB semberi menyebutkan, PNS tetap dapat memiliki email resmi pemerintah .go.id yang lain sesuai dengan aturan, peran dan peruntukannya. 
 
Format alamat email PNSMail adalah nama.pns@pnsmail.go.id. "Setiap PNS hanya diijinkan memiliki satu alamat email nasional pada PNSMail," tegas Menteri PAN-RB. 
 
Disebutkan dalam Surat Edaran itu, dukungna layanan dilakukan melalui admin@pnsmai.go.Id. Sementara informasi dan pendaftaran alamat email di PNSMail dapat diakses melalui www.pnsmail.go.Id. 
Ditegaskan dalam Surat Edaran itu, PNSMail dikelola sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, khususnya dengan memperhatikan aspek-aspek keamanan dari sisi penyelenggaraannya. 
 
Sumber - <a href="http://www.setkab.go.id/berita-9060-untuk-urusan-kedinasan-pns-wajib-gunakan-email-resmipemerintah.html">http://www.setkab.go.id/berita-9060-untuk-urusan-kedinasan-pns-wajib-gunakan-email-resmipemerintah.html</a> 
===== 
 
Untuk mendaftar email di <a href="https://www.pnsmail.go.id/register/" target="_blank">PNSMAIL.GO.ID</a>, silahkan kunjungi link <a href="https://www.pnsmail.go.id/register/">https://www.pnsmail.go.id/register/</a> 
 
Saya akan sedikit memberikan cara untuk mendaftarnya bagi PNS. 
<ol>
<li>Sediakan email alternatif untuk para PNS, misalnya email dari <a href="https://mail.google.com/" target="_blank">GMAIL</a>, <a href="https://id.yahoo.com/%E2%80%8E" target="_blank">YAHOO</a>, <a href="https://www.live.com/" target="_blank">LIVE.COM</a> dan sebagainya. (Yang punya FB (Facebook), Twitter atau layanan sosial media, PASTI memiliki email.)</li>
<li>Setelah memiliki email alternatif, lanjut untuk mendaftarkan akun PNS di pnsmail (<a href="https://www.pnsmail.go.id/register/" target="_blank">klik disini untuk menuju formulir pendaftaran pnsmail.go.id</a>)</li>
</ol>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv7OGOwlZ4jUdfWo6rS3qyApLalKVHqO5uoqlV3Jnno_xfFx2fdA2cqhI5Dmhrfj4jMbp-gP6QgAGpvIXZWHiAgc873D2GvaJeph3Svbtc2I4YrbmguQbJ_HPj41Tck_cooVkBrbCoKPY1/s1600/PNSMAIL_PAGE.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv7OGOwlZ4jUdfWo6rS3qyApLalKVHqO5uoqlV3Jnno_xfFx2fdA2cqhI5Dmhrfj4jMbp-gP6QgAGpvIXZWHiAgc873D2GvaJeph3Svbtc2I4YrbmguQbJ_HPj41Tck_cooVkBrbCoKPY1/s640/PNSMAIL_PAGE.jpg" width="500" /></a></div>
 
TERIMA KASIH.

slide-berita Umum PNS Wajib Pakai Alamat Email Pemerintah Mulai 1 Januari 2014

Dalam Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2013 tertanggal 27 Mei 2013 disebutkan, seluruh instansi pemerintah telah menggunakan alamat email resm...

Baca selengkapnya »

Kearsipan (Permendagri Nomor 78 Tahun 2012)

14.15 Unknown 0

<a href="https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU_No_43_Tahun_2009_Kearsipan.pdf" target="_blank">Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</a> diterbitkan dan menjadi landasan kita untuk melaksanakan kegiatan kearsipan, dengan harapan agar terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dan dapat menunjukkan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan dan pelaporan arsip yang tercipta dari kegiatan-kegiatannya. Pemerintah telah komitmen dengan UU tersebut, terbukti dengan diterbitkannya <a href="http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2012/04/04/peraturan-pemerintah-nomor-27tahun-2012" target="_blank">Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</a>. 
 
Untuk mengimplementasikan PP yang baru tersebut, maka terbit <a href="http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2013/01/02/tata-kearsipan-di-lingkungan-kementerian-dalam-negeri-dan-pemerintah-daerah" target="_blank">Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah</a>. (<a href="http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2013/01/03/l/a/lampiran.docx" target="_blank">Lampiran Permendagri 78 Tahun 2012</a>) <a href="https://drive.google.com/file/d/0B_CyWUlA9rUPZTVmYkFybWFnOUE/view" target="_blank">Buka Lampiran</a>. Dengan demikian pelaksanaan tata kearsipan diharapkan dapat menyesuaikan aturan baru dengan perkembangan dan teknologi sekarang ini sekaligus tata aturan yang lama seperti Permendagri Nomor 38 Tahun 2005 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Depdagri dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi. 
 
Secara garis besar ruang lingkup penyelenggaraan tata kearsipan pemerintah daerah meliputi pengurusan surat, pemberkasan arsip dan penyusutan arsip. Pelaksanaan menggunakan sarana kartu kendali untuk pengurusan surat baik masuk maupun keluar, pola klasifikasi untuk pemberkasan/penataan arsip dan jadwal retensi arsip untuk penyusutan arsip masih tetap diberlakukan sebagai sarana pokok/wajib. Sedangkan peralatan pendukung untuk tata kearsipan dinamis adalah : 
<ul>
<li>Almari arsip/filing cabinet;</li>
<li>Kotak Kartu Kendali;</li>
<li>Rak arsip;</li>
<li>Meja sortir;</li>
</ul>
 
Yang tidak kalah penting adalah penggunaan Pola/Kode Klasifikasi yang susunannya didasarkan pada klasifikasi bidang tugas dan fungsinya dari 000 s/d 900 dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan lembaga. 
 
Untuk sarana pemberkasan / penataan arsip dinamis masih menggunakan folder/map gantung, sekat, kode klasifikasi, dan arsip inaktif menggunakan sarana kertas pembungkus, boks dan kartu picies. 
 
Kondisi yang sampai sekarang belum mengalami perubahan teknis tata arsip dinamis mayoritas ada di pemerintahan desa yang masih dan belum meninggalkan buku agenda sebagai pencatatan tata persuratan yang sebetulnya sudah tidak berlaku sejak tahun 1979. 
 
Untuk Penyusutan arsip sebagaimana Pasal 24 Permendagri 78 Tahun 2012 dapat dilakukan dengan cara : 
<ol type="a">
<li>Pemindahan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan lingkup lembaga;</li>
<li>Penyerahan arsip dilakukan terhadap arsip statis kepada lembaga kearsipan di daerah;</li>
<li>Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang tidak memiliki nilai guna.</li>
</ol>
 
Dari ketiga kegiatan (a, b dan c) disertai Berita Acara dan lampirannya. 
 
Kegiatan penyusutan ini juga belum banyak dilakukan oleh lembaga pemerintah di daerah, padahal ini penting sebagai upaya menyeimbangkan antara produk arsip yang terus bertambah sesuai aktifitas lembaga dengan sarana simpan yang ada. 
 
Semua kegiatan sejak dari pengurusan, pemberkasan sampai dengan penyusutan tentu tidak akan berjalan sesuai harapan jika tidak didukung dengan sumber daya manusia yang mau dan mampu serta pendanaan yang mencukupi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Permen RI tersebut diatas. <a href="http://buletinpustaka.blogspot.co.id/2013/05/lingkup-tata-kearsipan-dalam.html" target="_blank">*redaksional</a>. 
 
<div style="text-align: center;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqenJc8kzXSUAFpmlWV06cjA6b7hWmH9sywVs4nNWR2da2-B6XKuYGRbMdLywniL0S7KYsy-USb0LWW2VQKHx-oDvD_uHzI4w1wD8941qIVCgjpGOyGKnq8fhT-2LZDLcBnY4vc7dpM7Y/s0/Folder_Letter.jpg" /></div>