Menuju Situs Terbaru

Kearsipan - Arsiparis

<b><u> JABATAN FUNGSIONAL: ARSIPARIS</u></b><br />
<b><u><br /></u></b>
Arsiparis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang 
  dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kearsipan 
  pada instansi pemerintah, tidak termasuk kegiatan mengurus, memberkaskan dan 
  mengelola arsip-arsip aktif. Kegiatan kearsipan adalah kegiatan dalam bidang 
  pembinaan, pengelolaan dan pelayanan arsip, penilaian dan penyelesaian arsip 
  serta pemasyarakatan arsip.<b><u>Pengertian</u>:</b> <br />
<ol>
<li>Tim Penilai Jabatan Arsiparis Pusat, yang selanjutnya disebut dengan Tim 
    Penilai Pusat adalah tim yang membantu Kepala Arsip Nasional RI dalam melakukan 
    penelitian dan penilaian terhadap usul penetapan angka kredit bagi Arsiparis 
    Madya sampai dengan Arsiparis Utama Madya;</li>
<li>Tim Penilai Jabatan Arsiparis Instansi yang selanjutnya disebut Tim Penilai 
    Instansi adalah tim yang membantu Menteri, Panglima ABRI, Jaksa Agung, Pimpinan 
    Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi 
    Negara dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau pejabat lain yang dtunjuk 
    olehnya dalam melakukan penelitian dan penilaian terhadap usul penetapan angka 
    kredit bagi Asisten Arsiparis Madya sampai dengan Arsiparis Muda di lingkungan 
    Instansi masing-masing;</li>
<li>Sekretariat Tim Penilai Pusat adalah unsur bantu administratif bagi Tim 
    Penilai Pusat;</li>
<li>Sekretariat Tim Penilai Instansi adalah unsur bantu adminstratif bagi Tim 
    Penilai Instansi;</li>
<li>Buku kerja Arsiparis adalah jurnal dan atau catatan Arsiparis bersangkutan 
    mengenai kegiatan kearsipan, pengembangan profesi kearsipan dan penunjang 
    kegiatan kearsipan yang dilakukannya dan atau bimbingan yang diterimanya;</li>
<li>Unit Kearsipan adalah unit kerja sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 
    3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979;</li>
<li>Unit Kerja Teknis Kearsipan adalah unit kerja sebagaimana dimaksud dalam 
    Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor KP 30.6/069/36/1991 
    Tanggal 2 September 1991 tentang Petunjuk dan Prosedur Pengangkatan Bagi Pelaksanaan 
    Penyesuaian dalam Jabatan dan Angka Kredit Arsiparis.</li>
</ol>
<b><u>Landasan Pemikiran</u>:</b>Pengakuan Arsiparis sebagai jabatan Fungsional 
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menpan Nomor 36/1990 tanggal 12 Mei 1990, 
didukung oleh persyaratan profesionalisme berikut.
<br />
<ol>
<li>Arsiparis melaksanakan kegiatan kearsipan tidak terlepas dari pemahamannya 
    terhadap konteks organik pada struktur administrasi dan pertanggungjawaban 
    nasional kepada generasi mendatang;</li>
<li>Arsiparis melaksanakan pengkajian suatu sistem administrasi dan merumuskan 
    suatu sistem pengaturan informasi pada arsip untuk menjamin efisiensi administrasi 
    dan menjamin pengaman, penyelamatan pewarisan budaya nasional secara tepat 
    informasi, tepat sasaran dan tepat waktu;</li>
<li>Arsiparis profesional harus memiliki ketrampilan mengatur endapan informasi 
    dan wawasn keilmuan yang memungkinkannya untuk memberikan penilaian terhadap 
    budaya yang perlu dilestarikan.</li>
</ol>
<b><u>Bidang Pekerjaan</u>:</b>Bidang kegiatan Arsiparis pada umumnya berupa:
<br />
<ol>
<li>Endapan informasi pelaksanaan administrasi yang karakteristik pada suatu 
    instansi dan merupakan rekaman informasi yang belum/tidak dipublikasikan (unpublished 
    record information);</li>
<li>Pengkajian keterkaitan antara sistem kearsipan dengan sistem administrasi;</li>
<li>Pengkajian terhadap klarifikasi informasi dalam rangka pewarisan budaya 
    kepada generasi mendatang dan pertanggungjawaban nasional;</li>
<li>Pengkajian terhadap perlindungan hak dan kewajiban badan hukum dan perseorangan 
    sehubungan keterbukaan (access) arsip.</li>
</ol>
<b><u>Tugas Arsiparis</u>:</b>
<br />
<ol>
<li>Mengembangkan sistem kearsipan yang tepat sesuai dengan corak,warna, bentuk 
    dan sistem administrasi yang dikembangkan pada suatu instansi;</li>
<li>Mengolah informasi secara profesional untuk menetapkan klasifikasi informasi 
    untuk menjamin pertanggungjawaban nasional secara efisien;</li>
<li>Merancang suatu sistem layanan/penggunaan arsip untuk berbagai kepentingan 
    secara aman, tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu</li>
<li>Melakukan pembinaan pelaksanaan tertib kearsipan pada suatu struktur organiasi 
    instansi;</li>
<li>Merancang publikasi arsip untuk mendukung kegiatan keilmuan, praktisi dan 
    masyarakat umum;</li>
<li>Melaksanakan kegiatan kerarsipan;</li>
<li>Mengembangkan wawasan keilmuan untuk peningkatan jenjang profesionalsime.</li>
</ol>
<b><u>Persyaratan profesionalisme</u>:</b>
<br />
<ol>
<li>Memiliki kemampuan teknis dan keilmuan yang menjamin efisiensi dan efektifitas 
    perawatan, pengamanan dan pelayanan informasi pada instansi dan pelestarian 
    budaya bangsa seselektif dan selengkap mungkin;</li>
<li>Memahami suatu sistem administrasi secara baik dan memiliki kemampuan untuk 
    mengembangkan suatu sistem kearsipan dan mengolah informasi arsip untuk berbagai 
    kepentingan dalam rangka pelayanan administrasi, praktisi, keilmuan dan umum 
    tanpa mengorbankan kepentingan lain yang karena ketentuan perundang-undangan 
    atau etika harus memperoleh perlindungan;</li>
<li>Memahami dengan baik prinsip-prinsip kearsipan praktis dan mampu menjabarkan 
    konsep-konsep dan teori-teori kearsipan dan menterjemahakannya dalam praktek 
    kegiatan kearsipan;</li>
<li>Memiliki kemampuan untuk melakukan pengkajian terhadap teori/konsep kearsipan, 
    melaksanakan pelaksanaan penelitian dan merumuskan alternatif baru di bidang 
    kearsipan.</li>
</ol>
<b><u>Jenjang Profesionalisme Arsiparis</u>:</b>
<br />
<ol>
<li>Arsiparis semi prosfesional dengan kemampuan utama melaksanakan kegiatan 
    kearsipan secara praktis berdasarkan teori dan konsep yang ada;</li>
<li>Arsiparis profesional dengan kemampuan menyusun konsep-konsep kearsipan 
    berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan atau renungan keilmuan serta 
    praktek pengolahan informasi arsip instansi/badan hukum serta perseorangan;</li>
<li>Arsiparis ilmuan yang memiliki kemampuan untuk mengkaji secara teoritis 
    terhadap berbagai teori/sistem/konsep kearsipan yang ada dan mencari alternatif 
    baru yang berkaitan dengan pengembangan ilmu kearsipan.</li>
</ol>
<b><u>Jenjang Profesi Arsiparis dan Arah Pembinaannya</u>:</b>Sejalan dengan pengembangan 
profesionalisme kearsipan, penyelenggaraan pembinaan Arsiparis diarahkan pada 
tiga jenjang keahlian:
<br />
<ol>
<li>Untuk jabatan fungsional Arsiparis yang menduduki pangkat/golongan II, yakni 
    dari jabatan Asisten Arsiparis Madya sampai dengan Ajun Arsiparis Muda, diarahkan 
    menjadi pelaksana teknis/petugas kearsipan yang menguasai bidang tugasnya 
    (terlatih) berdasarkan konsep-konsep kearsipan yang ada, baik melalui pendidikan 
    formal maupun nonformal;</li>
<li>Untuk jabatan fungsional Arsiparis yang menduduki pangkat/golongan III, 
    yakni dari jabatan Ajun Arsiparis Madya sampai dengan Arsiparis Muda diarahkan 
    menjadi tenaga ahli bidang kearsipan (profesional), selain menguasai bidang 
    tugas Arsiparis pada pangkat/golongan di bawahnya juga mampu memahami konsep-konsep/teori-teori 
    kearsipan serta menggunakannya untuk mengembangkan profesi dan melakukan bimbingan;</li>
<li>Untuk jabatan fungsional Arsiparis yang menduduki pangkat/golongan IV, yakni 
    dari jabatan Arsiparis Madya sampai dengan Arsiparis Utama Madya diarahkan 
    menjadi pemikir/ilmuan bidang kearsipan (scientist), sehingga mampu untuk 
    melaksanakan pengujian secara kritis terhadap berbagi konsep/teori kearsipan 
    serta dapat berfungsi sebagai pembina seluruh jabatan Arsiparis di bawahnya.</li>
</ol>
<b><u>Aspek Penilaian</u>:</b>Penilaian prestasi kerja Arsiparis diarahkan pada 
tiga jenjang profesi Arsiparis. Penilaian hasil kerja Arsiparis didasarkan pada 
sejauh mana kemampuan Arsiparis adalah sebagai berikut:
<br />
<ol>
<li>Hasil kerja Arsiparis golongan II, yakni dari Asisten Arsiparis Madya sampai 
    dengan Ajun Arsiparis Muda sebagai tenaga kearsipan semi profesional, penilaian 
    diarahkan kepada kemampuan sejauh mana Arsiparis bersangkutan sebagai tenaga 
    pelaksana dalam kegiatan: pembuatan sarana penemuan arsip, pelayanan jasa, 
    pelaksanaan aplikasi sistem, kegiatan-kegiatan penyuluhan dengan bimbingan 
    dan pekerjaan praktis lainnya sebagaiman tertuang dalam SK MENPAN Nomor 36/1990, 
    Pasal 3;</li>
<li>Hasil kerja Arsiparis golongan III yakni dari Ajun Arsiparis Madya sampai 
    dengan Arsiparis Muda sebagai tenaga terampil dan profesional, penilaian didasarkan 
    pada hasil pelaksanaan kerja profesional/ahli kearsipan dalam hal; pembuatan-pembuatan 
    sarana penemuan arsip, pendeskripsian, layanan jasa, pembuatan dan pengembangan 
    sistem, apresiasi, bimbingan, karya tulis yang dilakukan secara mandiri maupun 
    dengan bimbingan, dan pekerjaan-pekerjaan keahlian lainnya sebagaimana tertuang 
    dalam SK MENPAN Nomor 36/1990 Pasal 3;</li>
<li>Hasil kerja Arsiparis golongan IV dari Arsiparis Madya sampai dengan Arsiparis 
    Utama Madya penilaian didasarkan pada pelaksanaan kerja seorang pemikir/ilmuan 
    (scientist) di bidang kearsipan, pengkajian konsep/teori/sistem kearsipan, 
    sarana penemuan arsip, karya tulis, temuan teknis, pembinaan kearsipan dan 
    tugas-tugas yang bersifat pemikiran lainnya sebagaimana tertuang dalam SK 
    MENPAN Nomor 36/1990 Pasal 3.</li>
<li>Aspek Pendidikan</li>
</ol>
Melalui tiga jenjang profesi jabatan Arsiparis seperti tersebut di atas, maka 
standarisasi kurikulum/silabus diklat diarahkan pada:
<br />
<ol>
<li>Untuk jabatan Arsiparis golongan II, yakni dari Asisten Arsiparis Madya 
    sampai dengan Ajun Arsiparis Muda, diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pengetahuan 
    paraktis dibidang kearsipan;</li>
<li>Untuk jabatan Arsiparis golongan III, yakni dari Ajun Arsiparis Madya sampai 
    dengan Arsiparis Muda, selain diisyaratkan harus memiliki pengetahuan dan 
    kemapuan praktis kearsipan, juga pemahaman berbagai konsep/teori/sistem kearsipan 
    dan teknik bimbingan dan pelaporan hasil penelitian di bidang kearsipan;</li>
<li>Untuk jabatan Arsiparis golongan IV, yakni dari Arsiparis Madya samapai 
    dengan Arsiparis Utama Madya diarahkan pada kearsipan sebagai ilmu dan berbagai 
    aspek yang menyangkut manejemen lembaga kearsipan.</li>
</ol>
<a href="http://www.ristek.go.id/file/upload/Referensi/jab_fungsional1/arsiparis.htm" target="_blank">Sumber</a><br />
=====<br />
<br />
Peraturan Terkait<br />
- <a href="https://docs.google.com/file/d/0B6bFhFdtG1zgLS02Y3ZodDYwWTA/edit" target="_blank">UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan</a><br />
- <a href="https://docs.google.com/file/d/0B6bFhFdtG1zgWVRTWGN2NUlKM0k/edit" target="_blank">UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</a>

Peraturan Umum Kearsipan - Arsiparis

JABATAN FUNGSIONAL: ARSIPARIS Arsiparis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh o...

Baca selengkapnya »

Maklumat Pelayanan

12.12 WZ 0

<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-large;">MAKLUMAT PELAYANAN</span></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-large;">BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</span></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-large;">KOTA BANJARMASIN</span></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-large;"><br /></span></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-large;">“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.”</span></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-large;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV4PLMGhAMtpoZrTNqW92UvNLrQUvZNF_URz_zyqn3F1Ezb9Y3Vcpx8xitxeITLTieutCqsdWRazea1y-kEZLj4Nr40QlIwB_nyCLV4-A3OPvkP5JbJJScl4exLF4OxXwtWic1O_XwGLa9/s1600/Maklumat-Pelayanan-Bappeda-Banjarmasin.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="635" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV4PLMGhAMtpoZrTNqW92UvNLrQUvZNF_URz_zyqn3F1Ezb9Y3Vcpx8xitxeITLTieutCqsdWRazea1y-kEZLj4Nr40QlIwB_nyCLV4-A3OPvkP5JbJJScl4exLF4OxXwtWic1O_XwGLa9/s1600/Maklumat-Pelayanan-Bappeda-Banjarmasin.JPG" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: x-large;"><br /></span></div>

MAKLUMAT PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJARMASIN “DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELA...

Baca selengkapnya »

Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penanggulangan Ganguan Akibat Kekurangan Iodium Di Daerah

11.03 Unknown 0

PENDAHULUAN<br />
<ul>
<li>Gangguan Akibat Kurang Iodium (GAKI) merupakan salahsatu faktor penghambat pembangunan SDM</li>
<li>Salah satu cara penanggulangannya adalah melalui Fortifikasi yodium kedalam garam konsumsi</li>
</ul>
<br />
Definisi<br />
<ul>
<li>Garam Konsumsi Beryodium adalah produk makanan yang komponen utamanya natrium klorida (NaCl), diproduksi melalui proses yodisasi yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan dapat diperdagangkan untuk konsumsi manusia atau ternak, pengasinan ikan atau bahan penolong  industri pangan kecuali untuk pemboran minyak, chlor alkali plan (cap) dan industri kertas pulp</li>
<li>Syarat Mutu Garam Konsumsi Beryodium harus memenuhi persyaratan SNI 01-3556-2000</li>
</ul>
<br />
SYARAT MUTU GARAM KONSUMSI BERYODIUM<br />
<br />
<br />
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 468px;"><colgroup><col style="mso-width-alt: 914; mso-width-source: userset; width: 19pt;" width="25"></col>
 <col style="mso-width-alt: 10496; mso-width-source: userset; width: 215pt;" width="287"></col>
 <col style="mso-width-alt: 2486; mso-width-source: userset; width: 51pt;" width="68"></col>
 <col style="mso-width-alt: 3218; mso-width-source: userset; width: 66pt;" width="88"></col>
 </colgroup><tbody>
<tr height="26" style="height: 19.5pt; mso-height-source: userset;">
  <td class="xl65" height="26" style="height: 19.5pt; width: 19pt;" width="25">No</td>
  <td class="xl65" style="border-left: none; width: 215pt;" width="287">Kriteria Uji</td>
  <td class="xl65" style="border-left: none; width: 51pt;" width="68">Satuan</td>
  <td class="xl65" style="border-left: none; width: 66pt;" width="88">Syarat Mutu</td>
 </tr>
<tr height="20" style="height: 15.0pt;">
  <td class="xl63" height="20" style="border-top: none; height: 15.0pt;">1</td>
  <td class="xl64" style="border-left: none; border-top: none;">Kadar air</td>
  <td class="xl63" style="border-left: none; border-top: none;">% (b/b)</td>
  <td class="xl63" style="border-left: none; border-top: none;">maks.<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>7</td>
 </tr>
<tr height="20" style="height: 15.0pt;">
  <td class="xl63" height="20" style="border-top: none; height: 15.0pt;">2</td>
  <td class="xl64" style="border-left: none; border-top: none;">Kadar NaCl (dihitung
  dari jml klorida "Cl")</td>
  <td class="xl63" style="border-left: none; border-top: none;">% (b/b) b.k</td>
  <td class="xl63" style="border-left: none; border-top: none;">min. 94,7</td>
 </tr>
<tr height="24" style="height: 18.0pt;">
  <td class="xl63" height="24" style="border-top: none; height: 18.0pt;">3</td>
  <td class="xl64" style="border-left: none; border-top: none;">Yodium dihitung
  sebagai Kalium Yodat (KIO<span class="font5"><sub>3</sub></span><span class="font0">)</span></td>
  <td class="xl63" style="border-left: none; border-top: none;">mg/kg</td>
  <td class="xl63" style="border-left: none; border-top: none;">min. 30</td>
 </tr>
<tr height="20" style="height: 15.0pt;">
  <td class="xl63" height="20" style="border-top: none; height: 15.0pt;">4</td>
  <td class="xl64" style="border-left: none; border-top: none;">Cemaran Logam</td>
  <td class="xl63" style="border-left: none; border-top: none;"></td>
  <td class="xl63" style="border-left: none; border-top: none;"></td>
 </tr>
<tr height="20" style="height: 15.0pt;">
  <td class="xl63" height="20" style="border-top: none; height: 15.0pt;"></td>
  <td class="xl64" style="border-left: none; border-top: none;">4.1. Timbal (Pb)</td>
  <td class="xl63" style="border-left: none; border-top: none;">mg/kg</td>
  <td class="xl63" style="border-left: none; border-top: none;">maks. 10</td>
 </tr>
<tr height="20" style="height: 15.0pt;">
  <td class="xl63" height="20" style="border-top: none; height: 15.0pt;"></td>
  <td class="xl64" style="border-left: none; border-top: none;">4.2. Tembaga (Cu)</td>
  <td class="xl63" style="border-left: none; border-top: none;">mg/kg</td>
  <td class="xl63" style="border-left: none; border-top: none;">maks. 10</td>
 </tr>
<tr height="20" style="height: 15.0pt;">
  <td class="xl63" height="20" style="border-top: none; height: 15.0pt;"></td>
  <td class="xl64" style="border-left: none; border-top: none;">4.3. Raksa (Hg)</td>
  <td class="xl63" style="border-left: none; border-top: none;">mg/kg</td>
  <td class="xl63" style="border-left: none; border-top: none;">maks. 0,1</td>
 </tr>
<tr height="20" style="height: 15.0pt;">
  <td class="xl63" height="20" style="border-top: none; height: 15.0pt;">5</td>
  <td class="xl64" style="border-left: none; border-top: none;">Arsen (As)</td>
  <td class="xl63" style="border-left: none; border-top: none;">mg/kg</td>
  <td class="xl63" style="border-left: none; border-top: none;">maks. 0,1</td>
 </tr>
</tbody></table>
<br />
Dampak GAKI<br />
-----<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL9DBCxomq0RE1N9mqSbT7-kjyj4Yo6q4un-D7t3V__CMRXHOSqzXSYnZ4Gw0yzz1Ikv4WbUVRBIFPEcRzWpDVGvB-NvU3UEV4VMjQ_8swENdjtBCmaiPaGTxFFNPNpbCqpvGNuVQqdJk/s1600/d1.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="198" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL9DBCxomq0RE1N9mqSbT7-kjyj4Yo6q4un-D7t3V__CMRXHOSqzXSYnZ4Gw0yzz1Ikv4WbUVRBIFPEcRzWpDVGvB-NvU3UEV4VMjQ_8swENdjtBCmaiPaGTxFFNPNpbCqpvGNuVQqdJk/s320/d1.JPG" width="320" /></a></div>
GANGGUAN AKIBAT KURANG IODIUM<br /><br />Sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh kurang unsur yodium secara terus menerus dalam waktu yang cukup lama<br /><br />
<br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv2z6HJtk-pSYHtswz826ac_kg0rNfLZkkbvsN-P5xFVthOc36Pgfk2GiRksjAPRljQI7hMqw4U9W0uupxnaiCraNanfSiDHMyuF3qGMMBOB09fnx5xCMuClkAKWzKKykdaIHVAElRnN4/s1600/d2.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="248" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv2z6HJtk-pSYHtswz826ac_kg0rNfLZkkbvsN-P5xFVthOc36Pgfk2GiRksjAPRljQI7hMqw4U9W0uupxnaiCraNanfSiDHMyuF3qGMMBOB09fnx5xCMuClkAKWzKKykdaIHVAElRnN4/s320/d2.JPG" width="320" /></a></div>
PERNYATAAN WHO<br /><br />
<ul>
<li>KEKURANGAN  IODIUM MERUPAKAN PENYEBAB GANGGUAN MENTAL TERBESAR YANG SEBENARNYA DAPAT DICEGAH</li>
<li>UPAYA KITA TIDAK HANYA MENGGARAP APA YANG TERLIHAT DIPERMUKAAN SAJA, TETAPI HARUS MENDASAR YAITU MENCEGAH GANGGUAN SUSUNAN SARAF, TERMASUK GANGGUAN MENTAL</li>
</ul>
<br />
Kejayaan suatu bangsa bukan ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam !<br /><br />Tetapi ditentukan oleh Sumber Daya Manusia<br /><br />Kekurangan asupan Iodium setiap hari mengakibatkan: GAKI<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYF6ydkaQCvt5eQ5qqvcLnXRr8ZKiYAVHz6ejmDKUtl2oK1yPXy7xoPoxsrVQaVfLpvHutdQHc8LflsFZ3UPWVEunOdmJzBKn7tHwexMIsFsQDPcmU3iHzRDSCYNpJoSP27R8uG4V-_2g/s1600/d3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYF6ydkaQCvt5eQ5qqvcLnXRr8ZKiYAVHz6ejmDKUtl2oK1yPXy7xoPoxsrVQaVfLpvHutdQHc8LflsFZ3UPWVEunOdmJzBKn7tHwexMIsFsQDPcmU3iHzRDSCYNpJoSP27R8uG4V-_2g/s320/d3.jpg" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_RwBQkBtOPcAGMB33R2MPiwxphGodwkvBwZu6BTDitCbuCqyPrttq_uISgk8nWuNTWYp9LglaGuQQcbySQCTNGmFLesuhXEnJdFKEGGpSAKBPyxjOBmh4nwjef7f06Gqygl_uQMzzW9Q/s1600/d4.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="242" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_RwBQkBtOPcAGMB33R2MPiwxphGodwkvBwZu6BTDitCbuCqyPrttq_uISgk8nWuNTWYp9LglaGuQQcbySQCTNGmFLesuhXEnJdFKEGGpSAKBPyxjOBmh4nwjef7f06Gqygl_uQMzzW9Q/s320/d4.png" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEKrr5s3hHXRP3JA_xbEKF8HqLxUT2eRMWTQhHGDGMNjOh1so5SqqyMIfgJ2ZDKHsFAjB2fZkK6J2K0ClW8lfVwL1-yehi6u4AYEzF_Pr2iklnSW4BHT9eTkLt8aN2qBUNBN3TVBihsy8/s1600/d5.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEKrr5s3hHXRP3JA_xbEKF8HqLxUT2eRMWTQhHGDGMNjOh1so5SqqyMIfgJ2ZDKHsFAjB2fZkK6J2K0ClW8lfVwL1-yehi6u4AYEzF_Pr2iklnSW4BHT9eTkLt8aN2qBUNBN3TVBihsy8/s320/d5.png" width="225" /></a></div>
Baca Selengkapnya...<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYHjMIpX8v055t0AcL32TxfAPuOqHpRo88uF0jZt8HfXRyRyPFnsw3MNJclW4Q18Ke3I6vhWYlD9mKe1lqYlFFNvu8Qk5xF7NaXqpHZSxbr4RBUaEa1c8MeeYVJfTe9GHmenI1857_-eI/s1600/SOP-Permendagri-63-2010.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="479" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYHjMIpX8v055t0AcL32TxfAPuOqHpRo88uF0jZt8HfXRyRyPFnsw3MNJclW4Q18Ke3I6vhWYlD9mKe1lqYlFFNvu8Qk5xF7NaXqpHZSxbr4RBUaEa1c8MeeYVJfTe9GHmenI1857_-eI/s640/SOP-Permendagri-63-2010.JPG" width="640" /></a></div>
<br />
<br />
-----<br />
<br />
<br />
<span style="font-family: Franklin Gothic Medium; font-size: small;">SALINAN                </span><br />
<br />

<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">MENTERI DALAM NEGERI</span></div>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">REPUBLIK INDONESIA</span><br />
</div>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">PERATURAN MENTERI DALAM 
NEGERI</span></div>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">NOMOR 63 TAHUN 2010</span><br />
</div>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">TENTANG</span><br />
</div>
<ul><div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">PEDOMAN PENANGGULANGAN 
GANGGUAN <br />
AKIBAT KEKURANGAN YODIUM DI DAERAH</span> </div>
</ul>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG 
MAHA ESA</span> </div>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">MENTERI DALAM NEGERI,</span><br />
</div>
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7516330543849839167" name="table01"></a>
<div align="left">
<ul><table style="width: 661px;">
<tbody>
<tr><td nowrap="nowrap"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Menimbang :  </span>
  </td>
  <td><ol type="a">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">bahwa pemerintah daerah melaksanakan 
    penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium sebagai bagian dari 
    urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagai urusan pemerintahan yang 
    bersifat wajib serta diarahkan untuk peningkatan indeks pembangunan 
    manusia;</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">bahwa kekurangan yodium secara 
    terus menerus di dalam tubuh manusia akan mengakibatkan terganggunya 
    kesehatan, sehingga perlu dilakukan penanggulangan secara cepat dan 
    terpadu dengan mengikutsertakan masyarakat;</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">bahwa berdasarkan pertimbangan 
    sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
    Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat 
    Kekurangan Yodium di Daerah;</span></li>
</ol>
</td></tr>
<tr><td height="361"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Mengingat  :  </span>
  </td>
  <td><ol type="1">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
    1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
    3821);</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
    2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
    4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
    Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
    32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Nomor 4844);</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
    2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
    4916);</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
    2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
    Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Peraturan Pemerintah Nomor 
    15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Nomor 3434);</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Peraturan Pemerintah Nomor 
    28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara 
    Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Nomor 4424);</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Peraturan Pemerintah Nomor 
    65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
    Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Peraturan Pemerintah Nomor 
    79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
    165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Peraturan Pemerintah Nomor 
    38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
    Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
    Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Peraturan Pemerintah Nomor 
    6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
    Negara Republik Indonesia Nomor 4815);</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Peraturan Pemerintah Nomor 
    8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
    Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Nomor 4817);</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Keputusan Presiden Republik 
    Indonesia Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Konsumsi Beryodium;</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Peraturan Menteri Dalam Negeri 
    Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
    Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
    Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
    Tahun 2010 Nomor 517);</span></li>
</ol>
 </td></tr>
<tr><td colspan="2" height="19"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">MEMUTUSKAN:</span>
  </td></tr>
<tr><td><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Menetapkan :    </span>
  </td>
  <td><span style="font-family: Arial; font-size: small;">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 
  PEDOMAN PENANGGULANGAN GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM DI DAERAH.</span></td></tr>
</tbody></table>
</ul>
</div>
<br /><br />
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">BAB I</span><br />
</div>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">KETENTUAN UMUM</span><br />
</div>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pasal 1</span><br />
</div>
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud 
dengan: </span><br />

<ol><ol type="1">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pemerintahan daerah adalah 
    penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD 
    menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
    dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
    dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. </span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pemerintah daerah adalah Gubernur, 
    Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
    pemerintahan daerah.</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Gangguan Akibat Kekurangan 
    Yodium yang selanjutnya disingkat GAKY adalah sekumpulan gejala yang 
    timbul karena tubuh menderita kekurangan zat yodium secara terus menerus 
    dalam waktu yang lama.</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Penanggulangan GAKY adalah 
    upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi, distribusi 
    dan konsumsi garam beryodium pada masyarakat.</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Garam beryodium adalah garam 
    konsumsi yang komponen utamanya Natrium Khlorida (NaCl) dan mengandung 
    senyawa iodium (KIO<sub>3</sub>) melalui proses iodisasi serta memenuhi 
    Standar Nasional Indonesia (SNI).</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Produsen garam adalah setiap 
    orang, pelaku usaha atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 
    maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan atau proses menghasilkan, 
    menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, dan/atau 
    mengubah bentuk barang.</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Konsumen adalah orang atau 
    kelompok masyarakat yang menggunakan garam beryodium untuk konsumsi 
    manusia maupun ternak, pengasinan ikan atau bahan penolong industri 
    pangan.</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pengolahan garam beryodium 
    adalah proses pencucian dan iodisasi, yang menghasilkan garam beryodium 
    yang memenuhi SNI. </span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Fortifikasi garam adalah penambahan 
    yodium dalam garam.</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Petani garam adalah orang 
    yang terlibat langsung dalam kegiatan proses pembuatan garam dari penguapan 
    dan/atau perebusan air laut menjadi garam sebagai bahan baku.</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Perencanaan Pembangunan Daerah 
    adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan 
    berbagai unsur pemangku kepentingan  didalamnya, guna pemanfaatan 
    dan pengalokasian  sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan 
    kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka 
    waktu tertentu.</span></li>
</ol>
</ol>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">BAB II</span><br />
</div>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">TUJUAN PENANGGULANGAN 
GAKY</span></div>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pasal 2</span></div>
<div align="justify">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Tujuan penanggulangan 
GAKY di daerah:</span></div>
<ol type="a">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">meningkatkan kemampuan dan 
  pemahaman bagi aparat pemerintah daerah, produsen dan konsumen pentingnya 
  penanggulangan GAKY;</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">meningkatkan  kualitas 
  sumber daya manusia Indonesia sesuai sasaran di dalam tujuan pembangunan 
  millenium (<i>millenium development goals</i>) dan Rencana Pembangunan 
  Jangka Panjang Nasional;</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">meningkatkan Indeks Pembangunan 
  Manusia khususnya dibidang kesehatan dan pendidikan masyarakat; </span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">memudahkan masyarakat mendapatkan 
  garam beryodium; dan</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">mempercepat pencapaian konsumsi 
  garam beryodium untuk semua.</span></li>
</ol>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">BAB III</span><br />
</div>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">PERENCANAAN PENANGGULANGAN 
GAKY</span></div>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pasal 3</span></div>
<ol type="1">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Dalam mencapai tujuan penanggulangan 
  GAKY, pemerintah daerah menyusun perencanaan penanggulangan GAKY.</span></li>
</ol>
<br />
<ol start="2" type="1">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Perencanaan penanggulangan 
  GAKY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Pembangunan 
  Jangka Panjang Daerah, <br />
  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
  Daerah.</span></li>
</ol>
<br />
<ol start="3" type="1">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pemerintah daerah menyusun 
  program dan kegiatan penanggulangan GAKY sesuai dengan RPJMD dan RKPD 
  sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</span></li>
</ol>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pasal 4</span></div>
<div align="justify">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Perencanaan penanggulangan 
GAKY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dengan tahapan tata 
cara penyusunan rencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</span><br />
</div>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pasal 5</span></div>
<div align="justify">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Perencanaan penanggulangan 
GAKY dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (2) memuat antara lain:</span></div>
<ol><ol type="a">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">kondisi daerah;</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">data dan informasi;</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">hambatan;</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">kebutuhan biaya;</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Satuan Kerja Perangkat Daerah 
    penanggungjawab; dan</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">target waktu pelaksanaan.</span></li>
</ol>
</ol>
<br />
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">BAB IV</span><br />
</div>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">PELAKSANAAN</span></div>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pasal 6</span></div>
<div align="justify">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">(1) Gubernur melakukan 
penanggulangan GAKY di provinsi.</span></div>
<div align="justify">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">(2) Penanggulangan GAKY 
sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi: </span></div>
<ol type="a">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">menyiapkan kebijakan tentang 
  penangulanan GAKY mulai dari aspek produksi, distribusi dan konsumsi 
  garam beryodium;</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">koordinasi penanggulangan 
  GAKY dengan bupati/walikota;</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">fasilitasi pengembangan kemitraan 
  dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penanggulangan GAKY;</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">koordinasi pengawasan terhadap 
  garam yang beredar di pasar termasuk pelarangan garam tidak beryodium 
  dan garam beryodium yang tidak memenuhi SNI;</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">koordinasi pembinaan dan pengawasan 
  pelaksanaan kegiatan penanggulangan GAKY di kabupaten/kota; dan</span></li>
</ol>
<br />
<ol start="6" type="a">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">koordinasi pemantauan dan 
  evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan GAKY di kabupaten/kota.</span></li>
</ol>
<br />
<ul><div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pasal 7</span></div>
</ul>
<ol type="1">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Dalam melaksanakan penanggulangan 
  GAKY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, gubernur membentuk Tim Koordinasi 
  Penanggulangan GAKY di provinsi.</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Tim Koordinasi sebagaimana 
  dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
  Daerah dan beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau lembaga 
  terkait dalam penanggulangan GAKY.</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Tim Koordinasi sebagaimana 
  dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.</span></li>
</ol>
<br />
<ul><div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pasal 8</span></div>
</ul>
<div align="justify">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">(1) Bupati/walikota melaksanakan 
penanggulangan GAKY di kabupaten/kota.</span></div>
<div align="justify">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">(2) Penanggulangan GAKY 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</span></div>
<ol type="a">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">menyiapkan kebijakan tentang 
  penangulanan GAKY mulai dari aspek produksi, distribusi dan konsumsi 
  garam beryodium;</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">mendorong produsen garam untuk 
  melakukan fortifikasi garam; </span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">penyuluhan dan pendidikan 
  kepada masyarakat untuk  mengkonsumsi garam beryodium; </span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">mendorong ketersediaan garam 
  beryodium yang memenuhi persyaratan SNI melalui produksi dan/atau peredaran 
  sampai keseluruh pelosok wilayah kabupaten/kota;</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">mendorong produsen garam untuk 
  melakukan pengolahan garam beryodium;</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">pembinaan terhadap petani 
  garam, produsen, pedagang garam, serta industri garam</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">pengawasan terhadap petani 
  garam, produsen, pedagang garam, serta industri garam; dan</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">pengawasan terhadap garam 
  yang beredar di pasar; dan</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">pelarangan garam tidak beryodium 
  dan garam beryodium yang tidak memenuhi SNI.</span></li>
</ol>
<br />
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pasal 9</span><br />
</div>
<ol type="1">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Dalam melaksanakan penanggulangan 
  GAKY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bupati/walikota membentuk Tim 
  Koordinasi Penanggulangan GAKY di kabupaten/kota.</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Tim Koordinasi sebagaimana 
  dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
  Daerah dan beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau lembaga 
  terkait dalam penanggulangan GAKY. </span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Tim Koordinasi sebagaimana 
  dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.</span></li>
</ol>
<br />
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pasal 10</span></div>
<div align="justify">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Tugas Tim Koordinasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) membantu 
gubernur dan bupati/walikota dalam mengkoordinasikan:</span></div>
<ol><ol type="a">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">perencanaan;</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">pelaksanaan;</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">pembinaan dan pengawasan; 
    dan</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">pelaporan penanggulangan GAKY.</span></li>
</ol>
</ol>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pasal 11 </span><br />
</div>
<ol type="1">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Camat melaksanakan penanggulangan 
  GAKY di kecamatan.</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Penanggulangan GAKY sebagaimana 
  dimaksud pada ayat (1) antara lain:</span></li>
</ol>
<ol type="a">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">penyuluhan kepada masyarakat 
  untuk  mengkonsumsi garam beryodium; </span></li>
</ol>
<ol start="2" type="a">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">memantau ketersediaan garam 
  beryodium yang memenuhi persyaratan SNI melalui produksi dan/atau peredaran 
  di wilayah kerjanya;</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">pembinaan terhadap petani 
  garam, produsen, pedagang garam, serta industri garam;</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">pengawasan terhadap petani 
  garam, produsen, pedagang garam, serta industri garam; dan</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">pengawasan terhadap garam 
  yang beredar di pasar.</span></li>
</ol>
<ol start="3" type="1">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Dukungan pembiayaan penanggulangan 
  GAKY di kecamatan dimasukan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan 
  Kerja Perangkat Daerah kecamatan.</span> </li>
</ol>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pasal 12</span><br />
</div>
<ol start="4" type="1">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Kepala desa/lurah melaksanakan 
  penanggulangan GAKY di desa/kelurahan.</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Penanggulangan GAKY sebagaimana 
  dimaksud pada ayat (1) antara lain:</span></li>
</ol>
<ol type="a">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> penyuluhan kepada masyarakat 
  untuk  mengkonsumsi garam beryodium; </span></li>
</ol>
<ol start="2" type="a">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">memantau ketersediaan garam 
  beryodium yang memenuhi persyaratan SNI melalui produksi dan/atau peredaran 
  di wilayah kerjanya; dan</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">pengawasan terhadap garam 
  yang beredar di pasar.</span></li>
</ol>
<br /><br />
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pasal 13</span><br />
</div>
<ol type="1">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Produsen harus mendukung penanggulangan 
  GAKY. </span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Penanggulangan GAKY sebagaimana 
  dimaksud pada ayat (1) antara lain:</span></li>
<ol type="a">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">melakukan fortifikasi garam 
    untuk konsumsi masyarakat;</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">mendistribusikan garam beryodium 
    kepada konsumen; dan</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">mendorong masyarakat mengkonsumsi 
    garam beryodium.</span></li>
</ol>
</ol>
<br /><br />
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pasal 14</span><br />
</div>
<ol><ol type="1">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Dalam menjamin pelaksanaan 
    penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8, 
    pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah tentang penanggulangan 
    GAKY. </span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Peraturan daerah sebagaimana 
    dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: </span></li>
</ol>
</ol>
<ol type="a">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">pengaturan tentang pencegahan 
  peredaran garam non yodium;</span></li>
</ol>
<br />
<ol start="2" type="a">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">langkah-langkah peningkatan 
  kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi garam beryodium;</span></li>
</ol>
<br />
<ol start="3" type="a">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">pemantauan produksi; </span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">pemantauan peredaran garam 
  dan konsumsi garam beryodium;</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">peran serta masyarakat dan 
  produsen;</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">    larangan 
  dan kewajiban; dan</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Sanksi.</span></li>
</ol>
<br />
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">BAB V</span><br />
</div>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">PERAN SERTA MASYARAKAT</span><br />
</div>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pasal 15</span><br />
</div>
<ol type="1">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Dalam melakukan penyusunan 
  perencanaan penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
  pemerintah daerah dapat mengikutsertakan masyarakat.</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Masyarakat dapat melaporkan 
  program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana penanggulangan 
  GAKY yang telah ditetapkan kepada bupati/walikota atau camat atau kepala 
  desa/lurah.</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Laporan sebagaimana pada ayat 
  (2) harus disertai dengan data dan informasi yang cukup.</span></li>
</ol>
<br />
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">BAB VI</span><br />
</div>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">PEMBINAAN DAN PENGAWASAN </span></div>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pasal 16</span><br />
</div>
<ol type="1">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Menteri Dalam Negeri melalui 
  Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan 
  terhadap pelaksanaan penanggulangan GAKY di provinsi.</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Gubernur melakukan pembinaan 
  dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan GAKY di kabupaten/kota.</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Bupati/walikota melakukan 
  pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan GAKY di 
  desa/kelurahan.</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Bupati/walikota dalam pembinaan 
  dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan 
  kepada camat.</span></li>
</ol>
<br />
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pasal 17</span></div>
<div align="justify">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Menteri Dalam Negeri 
dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1) berkoordinasi dengan menteri teknis/kepala lembaga 
pemerintah non kementerian terkait.</span><br /> </div>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pasal 18</span><br />
</div>
<ol type="1">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pembinaan sebagaimana dimaksud 
  dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:</span></li>
</ol>
<ol type="a">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">koordinasi pelaksanaan penanggulangan 
  GAKY;</span></li>
</ol>
<ol start="2" type="a">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">pemberian pedoman;</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">bimbingan teknis, supervisi, 
  dan konsultasi; dan</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">monitoring dan evaluasi.</span></li>
</ol>
<br />
<ol start="2" type="1">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pembinaan sebagaimana dimaksud 
  dalam Pasal 16 ayat (2) disertai dengan pendidikan dan pelatihan.</span></li>
</ol>
<br />
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pasal 19</span><br />
</div>
<ol type="1">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pengawasan sebagaimana dimaksud 
  dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan melalui koordinasi, integrasi dan 
  sinkronisasi dengan pemerintah provinsi.</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pengawasan sebagaimana dimaksud 
  dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan melalui koordinasi, integrasi dan 
  sinkronisasi dengan pemerintah kabupaten/kota.</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pengawasan  sebagaimana 
  dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada:</span></li>
</ol>
<ol type="a">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">peraturan daerah mengenai 
  penanggulangan GAKY;</span></li>
</ol>
<ol start="2" type="a">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">pengintegrasian perencanaan 
  penanggulangan GAKY dalam dokumen perencanaan;</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">ketersediaan dan peredaran 
  garam beryodium; atau</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">tingkat konsumsi masyarakat 
  terhadap garam beryodium.</span></li>
</ol>
<br />
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">BAB VII</span><br />
</div>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;"> PELAPORAN </span></div>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pasal 20</span><br />
</div>
<ol type="1">
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Kepala desa/lurah menyampaikan 
  laporan hasil pelaksanaan penanggulangan GAKY kepada bupati/walikota 
  melalui camat.</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Camat menyampaikan laporan 
  hasil pelaksanaan penanggulangan GAKY kepada bupati/walikota melalui 
  Tim penanggulangan GAKY di kabupaten/kota.</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Bupati/walikota menyampaikan 
  laporan hasil pelaksanaan penanggulangan GAKY kepada Gubernur.</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Gubernur menyampaikan laporan 
  hasil pelaksanaan penanggulangan GAKY kepada Menteri Dalam Negeri melalui 
  Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.</span></li>
<li><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Laporan sebagaimana dimaksud 
  pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan paling sedikit 1 (satu) 
  tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. </span></li>
</ol>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">BAB VIII</span><br />
</div>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">PENDANAAN</span></div>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pasal 21</span><br />
</div>
<div align="justify">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pendanaan penanggulangan 
GAKY di bebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah provinsi, 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten/kota, Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.</span><br />
</div>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">BAB IX</span><br />
</div>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">KETENTUAN PENUTUP</span></div>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pasal 22</span></div>
<div align="justify">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pada saat berlakunya 
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, maka Instruksi Menteri Dalam Negeri 
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan 
Yodium di Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</span><br />
</div>
<div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pasal 23</span></div>
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan.</span><br />

<div align="justify">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Agar setiap orang mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.</span> </div>
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">                                                  </span><br />

<ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><span style="font-family: Arial; font-size: small;">      
Ditetapkan di Jakarta</span></ul>
</ul>
</ul>
</ul>
</ul>
</ul>
</ul>
<ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><span style="font-family: Arial; font-size: small;">      
pada tanggal 29 Desember 2010</span> </ul>
</ul>
</ul>
</ul>
</ul>
</ul>
</ul>
<ul><ul><ul><ul><ul><ul><div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">         
MENTERI DALAM NEGERI,</span> </div>
</ul>
</ul>
</ul>
</ul>
</ul>
</ul>
<ul><ul><ul><ul><ul><ul><div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">ttd</span><br />
</div>
</ul>
</ul>
</ul>
</ul>
</ul>
</ul>
<ul><ul><ul><ul><ul><ul><div align="center">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">       
GAMAWAN FAUZI</span><br /> </div>
</ul>
</ul>
</ul>
</ul>
</ul>
</ul>
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7516330543849839167" name="table02"></a>
<div align="left">
<ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><table style="width: 529px;">
<tbody>
<tr><td nowrap="nowrap">     <span style="font-family: Arial; font-size: small;">Diundangkan 
  di Jakarta</span>
  <div align="justify">
     <span style="font-family: Arial; font-size: small;">pada 
  tanggal 29 Desember 2010</span> </div>
<div align="justify">
     <span style="font-family: Arial; font-size: small;">MENTERI 
  HUKUM DAN HAM</span></div>
<div align="center">
     <span style="font-family: Arial; font-size: small;">REPUBLIK 
  INDONESIA,</span> </div>
<div align="center">
     <span style="font-family: Arial; font-size: small;">ttd</span><br />
  </div>
<div align="center">
     <span style="font-family: Arial; font-size: small;">PATRIALIS 
  AKBAR</span> </div>
<div align="center">
     <span style="font-family: Arial; font-size: small;">BERITA 
  NEGARA REPUBLIK INDONESIA  TAHUN 2010 NOMOR 675</span></div>
</td></tr>
</tbody></table>
</ul>
</ul>
</ul>
</ul>
</ul>
</ul>
</ul>
</ul>
</ul>
</ul>
</div>
<div align="justify">
<span style="font-family: Arial; font-size: small;"> Salinan sesuai 
dengan aslinya</span></div>
<span style="font-family: Arial; font-size: small;">     Plt. KEPALA 
BIRO HUKUM</span><br /><br /><br />

<span style="font-family: Arial; font-size: small;">      <u>ZUDAN 
ARIF FAKRULLOH</u></span><br />

<span style="font-family: Arial; font-size: small;">              
Pembina  (IV/a)</span><br />

Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penanggulangan Ganguan Akibat Kekurangan Iodium Di Daerah

Bappeda Ekososbud Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penanggulangan Ganguan Akibat Kekurangan Iodium Di Daerah

PENDAHULUAN Gangguan Akibat Kurang Iodium (GAKI) merupakan salahsatu faktor penghambat pembangunan SDM Salah satu cara penanggulangannya ...

Baca selengkapnya »