Menuju Situs Terbaru

Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kota Banjarmasin

<div center="center" text-align:="text-align:">
<div style="text-align: center;">
<img alt="Kayuh_Baimbai.png (128×128)" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUgIoMrrRoqSuEt7eCm9UNbIo8kYrhmaZEpbmJ6bepWuZVFXb3QbqGj4mddyfqRaKhnkrYQoPmtM-jWOgY8nZ9ej06U_W3cWnCey0IXawt3WlLiVRQ7lEHv3LEk2Ir4oqiTryikNcyoBcv/s1600/Kayuh_Baimbai.png" />
 
 
 
<div style="text-align: justify;">
BIDANG FISIK DAN PRASARANA 
 
(1) Kepala Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok memimpin Bidang dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana. 
 
(2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut : 
a. menetapkan usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja Bidang Fisik dan Prasarana berdasarkan masukan dari masing-masing Kepala Sub Bidang; 
b. menyelenggarakan penyusunan rancangan awal RPJPD bidang fisik dan prasarana yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi berdasarkan masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan; 
c. menyelenggarakan penyiapan bahan pelaksanaan musrenbang dalam rangka penyusunan rancangan awal RPJPD bidang fisik dan prasarana; 
d. menyelenggarakan penyusunan rumusan rancangan akhir RPJPD bidang fisik dan prasarana berdasarkan hasil musrenbang; 
e. menyelenggarakan penyampaian rumusan rancangan akhir RPJPD bidang fisik dan prasarana; 
f. menyelenggarakan penerimaan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD bidang fisik dan prasarana; 
g. menyelenggarakan penyusunan rancangan awal RPJMD bidang fisik dan prasarana yang memuat visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD, RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPMJD bidang ekonomi, sosial dan budaya periode sebelumnya; 
h. menyelenggarakan penyempurnaan penyusunan RPJMD bidang fisik dan prasarana berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD; 
i. menyelenggarakan penyiapan bahan pelaksanaan musrenbang dalam rangka penyusunan rancangan awal RPJMD bidang fisik dan prasarana; 
j. menyelenggarakan penyusunan rumusan rancangan akhir RPJMD bidang fisik dan prasarana berdasarkan hasil musrenbang; 
k. menyelenggarakan penyampaian rumusan rancangan akhir RPJMD bidang fisik dan prasarana; 
l. menyelenggarakan penerimaan Rencana Kerja (RENJA) SKPD bidang fisik dan prasarana; 
m. menyelenggarakan penyusunan rancangan awal RKPD bidang fisik dan prasarana berdasarkan Renja SKPD dan RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pedanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain; 
n. menyelenggarakan penyiapan bahan pelaksanaan musrenbang dalam rangka penyusunan rancangan awal RKPD bidang fisik dan prasarana; 
o. menyelenggarakan penyusunan rumusan rancangan akhir RPKD bidang ekonomi, sosial dan budaya berdasarkan hasil musrenbang; 
p. menyelenggarakan penyampaian rumusan rancangan akhir RKPD bidang fisik dan prasarana kepada Kepala Bidang Penyusunan Program; 
q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi  atau pelaksanaan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Bidang Fisik dan Prasarana; 
r. menyelenggarakan penerimaan usulan Rencana Kegiatan dan Anggarakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) bidang fisik dan prasarana; 
s. menyelenggarakan kajian dan telaahan terhadap usulan RKA-SKPD bidang fisik dan prasarana dalam rangka sinkronisasi dan keterpaduan antara Rencana Kegiatan SKPD dengan RENSTRA SKPD, skala prioritas perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana, visi dan misi Walikota serta RPJMD Kota; 
t. menerima/menolak  usulan RKA-SKPD bidang fisik dan prasarana yang sesuai/tidak sesuai dengan RENSTRA SKPD, skala prioritas perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana, visi dan misi Walikota serta RPJMD Kota berdasarkan hasil kajian dan penelaahan; 
u. menyelenggarakan penyampaian hasil usulan RKA-SKPD bidang fisik dan prasarana yang telah sesuai dengan RENSTRA SKPD, skala prioritas perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana, visi dan misi Walikota serta RPJMD Kota kepada Kepala Bidang Penyusunan Program; 
v. menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan skala prioritas perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana; 
w. menyelenggarakan penyusunan skala prioritas perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana; 
x. menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Fisik dan Prasarana dalam rangka penyusunan LAKIP yang berkenaan dengan Badan; 
y. membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktifitas kinerja serta pengembangan karir; 
z. mendistribusikan tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bidang Fisik dan Prasarana; 
aa. menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinas yang akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleh Kepala Badan yang berhubungan dengan tugas Bidang Fisik dan Prasarana; 
bb. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Fisik dan Prasarana; 
cc. memaraf atau menandatangani surat-surat atau naskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya; 
dd. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bidang Fisik dan Prasarana atas persetujuan/sepengetahuan Kepala Badan; 
ee. memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan; 
ff. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 
 
(3) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari : 
a. Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata dan Lingkungan Hidup 
b. Sub Bidang Prasarana Wilayah.</div>
</div>
</div>

Fispra Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kota Banjarmasin

BIDANG FISIK DAN PRASARANA (1) Kepala Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok memimpin Bidang dalam menyelenggarakan perum...

Baca selengkapnya »

Penyusunan Program BAPPEDA Kota Banjarmasin

13.32 WZ 0

<div center="center" text-align:="text-align:">
<div style="text-align: center;">
<img alt="Kayuh_Baimbai.png (128×128)" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUgIoMrrRoqSuEt7eCm9UNbIo8kYrhmaZEpbmJ6bepWuZVFXb3QbqGj4mddyfqRaKhnkrYQoPmtM-jWOgY8nZ9ej06U_W3cWnCey0IXawt3WlLiVRQ7lEHv3LEk2Ir4oqiTryikNcyoBcv/s1600/Kayuh_Baimbai.png" />
 
 
 
<div style="text-align: justify;">
BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM 
 
(1) Kepala Bidang Penyusunan Program mempunyai tugas pokok memimpin Bidang dalam menyusun perumusan kebijakan, penyusunan program dan perencanaan pembangunan daerah,  pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. 
 
(2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut : 
a. menetapkan usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja Bidang Penyusunan Program berdasarkan masukan dari masing-masing Kepala Sub Bidang; 
b. menghimpun rancangan awal RPJPD dari masing-masing Bidang; 
c. menyelenggarakan penyusunan rancangan awal RPJPD berdasarkan rancangan awal RPJPD dari masing-masing Bidang; 
d. menyelenggarakan pelaksanaan musrenbang dalam rangka penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD; 
e. menyelenggarakan penghimpunan rumusan rancangan akhir RPJPD dari masing-masing Bidang; 
f. menyelenggarakan penyusunan rumusan rancangan akhir RPJPD  berdasarkan hasil musrenbang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi berdasarkan masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan; 
g. menyelenggarakan penyusunan konsep Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penyusunan RPJPD untuk disampaikan kepada DPRD dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah; 
h. menghimpun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD sebagai bahan penyusunan RPJMD; 
i. menghimpun rancangan awal RPJMD dari masing-masing Bidang sebagai bahan pelaksanaan musrenbang; 
j. menyelenggarakan penyusunan rancangan awal RPJMD berdasarkan rancangan awal RPJMD dari masing-masing Bidang; 
k. menyelenggarakan musrenbang dalam rangka penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD; 
l. menyelenggarakan penghimpunan rumusan rancangan akhir RPJMD dari masing-masing Bidang; 
m. menyelenggarakan penyusunan rancangan akhir RPJMD yang memuat visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD, RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPMJD periode sebelumnya; 
n. menyelenggarakan penyusunan konsep Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penyusunan RPJMD untuk disampaikan kepada DPRD dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah; 
o. menghimpun Rencana Kerja (RENJA) SKPD sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD; 
p. menghimpun rancangan awal RKPD dari masing-masing Bidang sebagai bahan pelaksanaan musrenbang; 
q. menyelenggarakan penyusunan rancangan awal RKPD berdasarkan rancangan awal RKPD dari masing-masing Bidang; 
r. menyelenggarakan musrenbang dalam rangka pembahasan rancangan RKPD tahun berikutnya untuk keterpaduan rancangan Renja antar SKPD dan antar rencana pembangunan kecamatan; 
s. menyelenggarakan penyusunan rumusan rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil musrenbang yang dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju; 
t. menyelenggarakan penyusunan konsep Peraturan Walikota tentang RKPD sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD); 
u. menyelenggarakan penyusunan pogram, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan berdasarkan: 
1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu. 
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif. 
3. Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan nyata daerah dan kebutuhan masyarakat. 
v. menyelenggarakan penyusunan konsep surat edaran yang berkaitan dengan penyusunan RESNTRA-SKPD, RENJA-SKPD dan RKA-SKPD; 
w. menyelenggarakan penerimaan RESNTRA-SKPD, RENJA-SKPD dan RKA-SKPD dari seluruh SKPD; 
x. menyelenggarakan penghimpunan dan pendistribusian RESNTRA-SKPD, RENJA-SKPD dan RKA-SKPD pada masing-masing Bidang dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD; 
y. menyelenggarakan penerimaan RKA-SKPD dari masing-masing Bidang yang telah sesuai dengan skala prioritas perencanaan pembangunan, visi dan misi Walikota serta RPJMD Kota; 
z. menyelenggarakan penyusunan usulan penetapan RKA-SKPD yang telah sesuai dengan skala prioritas perencanaan pembangunan, visi dan misi Walikota serta RPJMD Kota sebagai dasar penyusunan RAPBD kepada TAPD; 
aa. menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan skala prioritas perencanaan pembangunan berdasarkan hasil kajian dan penelitian serta skala prioritas yang disusun oleh masing-masing Bidang; 
bb. menyelenggarakan penyusunan skala prioritas perencanaan pembangunan daerah; 
cc. menyelenggarakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah; 
dd. menyelenggarakan penyunan konsep surat edaran dalam rangka pemantauan pelaksanaan program kepada Kepala SKPD meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi; 
ee. menyelenggarakan penerimaan laporan triwulan hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD; 
ff. menyelenggarakan penyusunan laporan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan daerah kepada Walikota disertai yang dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan; 
gg. menyelenggarakan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi: 
1. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. 
2. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah. 
hh. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi  atau pelaksanaan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Bidang Penyusunan Program; 
ii. menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Penyusunan Program dalam rangka penyusunan LAKIP yang berkenaan dengan Badan; 
jj. membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktifitas kinerja serta pengembangan karir; 
kk. mendistribusikan tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bidang Penyusunan Program; 
ll. menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinas yang akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleh Kepala Badan yang berhubungan dengan tugas Bidang Penyusunan Program; 
mm. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Penyusunan Program; 
nn. memaraf atau menandatangani surat-surat atau naskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya; 
oo. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bidang Penyusunan Program atas persetujuan/sepengetahuan Kepala Badan; 
pp. memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan; 
qq. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 
 
(3) Bidang Penyusunan Program terdiri dari : 
a. Sub Bidang Program Kerja 
b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan. 
 </div>
</div>
</div>