• Home
  • Profil BKD
    • Struktur Organisasi
    • Visi Misi
    • Tupoksi & Uraian Tugas
    • Kerjasama Kelembagaan
  • Pelayanan & SOP
    • Umum
    • Mutasi
    • Pengembangan Pegawai
    • Kesejahteraan Pegawai
    • Pendidikan & Pelatihan
  • Regulasi
    • Kumpulan Peraturan
    • Pedoman Manajemen PNS
      • Kepegawaian
        • CPNS
        • Kenaikan Pangkat
        • Mutasi
        • Pemberhentian/Pensiun
        • Pendidikan dan Pelatihan
        • Cuti PNS
          • Cuti Tahunan
          • Cuti Sakit
          • Cuti Besar
          • Cuti Bersalin
          • Cuti Alasan Penting
          • CLTN
      • Pengadaan PNS
      • Formasi PNS
      • Larangan Menjadi Anggota Partai
      • Pernikahan PNS
      • Kenaikan Pangkat PNS
      • Disiplin PNS
      • Penilaian Kinerja PNS
      • Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural
      • Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional
      • Pemberhentian PNS
      • Moral Etika PNS
      • Korps PNS
  • Dok. Perencanaan BKD
    • IKU SKPD
    • Perjanjian Kinerja
    • RKT 2017
    • Renja 2018
    • Rencana Strategis
    • Laporan Kinerja BKD,Diklat Tahun 2017
  • Galeri
  • Kontak
  • Home
  • Profil BKD
    • Struktur Organisasi
    • Visi Misi
    • Tupoksi & Uraian Tugas
    • Kerjasama Kelembagaan
  • Pelayanan & SOP
    • Umum
    • Mutasi
    • Pengembangan Pegawai
    • Kesejahteraan Pegawai
    • Pendidikan & Pelatihan
  • Regulasi
    • Kumpulan Peraturan
    • Pedoman Manajemen PNS
      • Kepegawaian
        • CPNS
        • Kenaikan Pangkat
        • Mutasi
        • Pemberhentian/Pensiun
        • Pendidikan dan Pelatihan
        • Cuti PNS
          • Cuti Tahunan
          • Cuti Sakit
          • Cuti Besar
          • Cuti Bersalin
          • Cuti Alasan Penting
          • CLTN
      • Pengadaan PNS
      • Formasi PNS
      • Larangan Menjadi Anggota Partai
      • Pernikahan PNS
      • Kenaikan Pangkat PNS
      • Disiplin PNS
      • Penilaian Kinerja PNS
      • Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural
      • Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional
      • Pemberhentian PNS
      • Moral Etika PNS
      • Korps PNS
  • Dok. Perencanaan BKD
    • IKU SKPD
    • Perjanjian Kinerja
    • RKT 2017
    • Renja 2018
    • Rencana Strategis
    • Laporan Kinerja BKD,Diklat Tahun 2017
  • Galeri
  • Kontak

cari :

Sekretariat & Bidang

  • Sekretariat BKD
  • Bidang Umum Kepegawaian
  • Bidang Mutasi
  • Bidang Pengembangan Pegawai
  • Bidang Kesejahteraan Pegawai
  • Bidang Pendidikan & Pelatihan

Link Terkait

  • BKN
  • Kemenpan-RB
  • BAPEK
  • Mendagri
  • Setneg
  • Taspen
  • Bapertarum PNS
  • BPJS Kesehatan
  • Kanreg VIII BKN Banjarmasin
  • Pemprov KalSel
  • Pemko Banjarmasin

Web Statistic :

530571
Users Today : 114
Users Yesterday : 225
This Month : 5628
This Year : 5628
Total Users : 519307
Views Today : 838
Total views : 2737092
Who's Online : 2
Your IP Address : 18.234.247.75
Server Time : 2021-01-28

Arsip Berita

  • Home
  • Info Umum
  • Kejar Target, Pemerintah Genjot Keterhubungan SP4N-LAPOR! bagi 221 Pemda

Kejar Target, Pemerintah Genjot Keterhubungan SP4N-LAPOR! bagi 221 Pemda

28/08/2018 Written by adminbkd

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Kedeputian Pelayanan Publik memberikan bimbingan teknis (bimtek) mengenai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!). Hal itu dilakukan untuk mengejar pencapaian target keterhubungan pemda dengan aplikasi pengaduan online ini.

Asdep bidang Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik, Muhamad Imanuddin mengatakan, hingga saat ini masih ada 221 pemda belum terhubung dengan aplikasi pengaduan online ini. Padahal, tahun ini pihaknya mentargetkan 623 pemerintah daerah terhubung dengan SP4N-LAPOR!.  “Masih ada 174 Pemkab, 38 Pemkot, dan 9 Pemprov yang belum terhubung dengan SP4N LAPOR,” ujar Imanuddin dalam pembukaan bimtek hari pertama, di kantor Kementerian PANRB, Selasa (28/08).

Di hari pertama ini, Bimtek diselenggarakan untuk 120 pemda,  khususnya untuk pemda yang belum terhubung di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Bimtek ini dilakukan kepada seluruh pemda untuk meningkatkan keterhubungan seluruh pemda dengan aplikasi LAPOR!.

Dalam UU nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik, tercantum perlindungan terhadap warga negara dari penyelenggara pelayanan publik. Regulasi ini juga berisi hal yang mengatur agar penyelenggara pelayanan publik setara dengan warga negara. “Memuat juga larangan, dan beberapa hal yang harus dipenuhi oleh penyelenggara,” jelas Imanuddin.

UU ini memberikan akses bagi instansi pemerintah untuk menyediakan dan mengelola sistem pengaduan masyarakat. Dengan sistem digital, kini masyarakat juga bisa memantau sejauh dimana aduan mereka diproses.

Pengaduan dalam aplikasi LAPOR! ini pun tidak terbatas pada daerah, masyarakat di kabupaten bisa mengadukan keluhan pelayanan publik di provinsi bahkan nasional. “Kalau ada laporan ke daerah tersebut, tapi daerah itu belum terintegrasi, bagaimana? Maka dari itu ini memerlukan kerjasama yang baik,” imbuh Imanuddin.

Sejauh ini, Kementerian PANRB terus melakukan sosialisasi aplikasi ini kepada masyarakat. Beberapa waktu lalu, LAPOR! disosialisasikan secara serentak di sejumlah kota dengan memanfaatkan acara car free day.  Sosialisasi juga dilakukan saat warga masyarakat melakukan aktivitas mudik lebaran beberapa waktu lalu. Dalam hal ini, Kemenetrian PANRB mendorong masyarakat untuk tidak takut menyampaikan pengaduan melalui SP4N-LAPOR!.

Secara umum, antusiasme masyarakat cukup tinggi, sehingga seluruh penyelenggara pelayanan publik pun harus siap mengantisipasi, antara lain dengan mengintegrasikan pengaduannya dalam SP4N – LAPOR!. “Kami akan melakukan pendampingan dan Bimtek SP4N – LAPOR! kepada pemda lainnya,” imbuh Iman.

Dalam acara ini, hadir pula tenaga ahli Kantor Sekretariat Kepresidenan (KSP) Muhammad Gibran serta Konsultan GIZ Dwiyoga Prabowo. Para peserta juga diberikan petunjuk teknis penggunaan aplikasi LAPOR! dan penjelasan mengenai penyusunan Surat Keputusan Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Selanjutnya, mereka akan diberi password. (don/HUMAS MENPANRB)

sumber : https://menpan.go.id/site/berita-terkini/kejar-target-pemerintah-genjot-keterhubungan-sp4n-lapor-bagi-221-pemda

Asdep bidang Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik, Muhamad Imanuddin dalam pembukaan Bimtek SP4N-LAPOR! bagi 120 pemda di kantor Kementerian PANRB, Selasa (28/08)

Info Umum
Sosialisasi Aplikasi Mobile JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)
BKN Matangkan Koordinasi Guna Mudahkan Masyarakat Melakukan Pendaftaran Seleksi CPNS
PENGUMUMAN :

Berita Foto

Berita Terkini

  • Pengumuman Hasil Akhir Pengadaan CPNS Pemerintah Kota Banjarmasin Formasi Tahun Anggaran 2019 03/11/2020
  • Hasil Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. 14/09/2020
  • Pengumuman Jadwal Pelaksanaan SKB CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin 18/08/2020
  • Pengumuman Hasil Akhir Seleksi JPT di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin 13/08/2020
  • Pengumuman Pelaksanaan Wawancara Seleksi JPT 08/08/2020
  • Pengumuman Pendaftaran Ulang Peserta SKB Pengadaan CPNS Kota Banjarmasin Tahun 2020 03/08/2020
  • Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka JPT di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020 29/07/2020
  • Pengumuman Tentang Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020 23/07/2020
  • Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2020 19/06/2020
  • Pengumuman hasil SKD Pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2019 23/03/2020

Kategori

  • Info Kepegawaian (53)
    • Bidang Kesejahteraan Pegawai (6)
    • Bidang Mutasi (20)
    • Bidang Pendidikan & Pelatihan (4)
    • Bidang Pengembangan Pegawai (11)
    • Bidang Umum (4)
  • Info Umum (112)
  • Pengumuman (22)

©2015 - BKD, Diklat Pemerintah Kota Banjarmasin